Gelombang penolakan masyarakat pada RUU Haluan Ideologi Pancasila semakin kuat jika tidak memuat TAP MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 tentang Larangan Ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme sebagai rujukan atau konsideran. Penolakan tersebut dapat kita lihat sendiri di media sosial, beberapa netizen meluapkan aspirasinya hingga sempat menduduki trending topic di Twitter dan juga ramai di beberapa grup Facebook.

Sejalan dengan masyarakat, ada sebanyak 4 Fraksi di DPR RI yang sepakat tidak akan melanjutkan pembahasan RUU Haluan Ideologi Pancasila jika tidak memuat TAP MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 tentang Larangan Ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme sebagai rujukan atau konsideran. Beberapa fraksi yang dimaksud diantaranya adalah Partai Nasdem, PAN, PPP dan PKS.

Partai Nasdem sebagai salah satu partai yang menolak melanjutkan RUU HIP tanpa MPRS pembubaran PKI beralasan bahwa sikap mereka ini merupakan wujud keberpihakan kepada aspirasi masyarakat dan akomodasi kepentingan serta kedewasaan politik DPR RI.

“Fraksi Partai NasDem belum bisa mendukung berlanjutnya RUU HIP ke fase pembahasan berikutnya sepanjang belum dicantumkannya TAP MPRS No. XXV Tahun 1966 sebagai salah satu konsideran di dalam RUU dimaksud,” kata Ketua Fraksi NasDem Ahmad Ali kepada wartawan, Senin (11/5).

“Dalam pandangan NasDem, konsideran ini tetap harus dicantumkan dalam RUU HIP sebagai salah satu bentuk akomodasi kepentingan dan kedewasaan politik DPR,” lanjutnya.

Sangat disayangkan jika pembahasan RUU Haluan Ideologi Pancasila distigmakan sebagai upaya untuk membangkitkan kembali komunisme di Indonesia sebagaimana yang ditakutkan oleh masyarakat di media sosial. Padahal sejatinya, RUU HIP ini adalah sebuah tawaran baru dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam dinamika masyarakat yang terus berubah saat ini.

"RUU ini memiliki substansi yang bisa menjadi tawaran dalam menghadapi perikehidupan di abad 21 yang penuh dengan berbagai bentuk perubahan. RUU HIP juga memiliki spirit dan tawaran yang mengajak semua pihak untuk mendialektikakan antara Pancasila dengan masa depan bangsa, negara, dan bahkan dunia ini," ujar Ahmad Ali.

Oleh karena itulah, Ahmad meminta kepada masyarakat agar menghentikan polemik yang tidak ada gunanya dan hanya menghabiskan energi saja. Pihaknya memastikan bahwa RUU Haluan Ideologi Pancasila ini jauh dari stigma buruk tersebut, dan sikapnya untuk mendukung dimasukkannya TAP MPRS pembubaran PKI sudah mendapatkan dukungan yang cukup besar di DPR RI.

"Keterjebakan kita dengan pandangan dan tendensi semacam itu hanya akan akan melahirkan lingkaran setan dan perdebatan tanpa ujung yang menghabiskan energi anak bangsa tanpa progres yang jelas,” ujarnya.

Jadi, sudah saatnya kita menyambut RUU Haluan Ideologi Pancasila ini sebagai bentuk optimisme penerapan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar dan falsafah kehidupan berbangsa dan bernegara.