Jakarta, CNN Indonesia -- Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat dipadati pembeli terutama oleh mereka yang ingin membeli pakaian baru untuk dipakai di hari lebaran. Meski ada beberapa personel Satpol PP yang mengawasi penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB), sejumlah lapak masih buka dan dipadati pengunjung.

Pantauan CNNIndonesia.com, lapak pedagang kaki lima pakaian sudah dipadati pembeli sejak pukul 09.30 WIB pada Senin (18/5), terutama di kawasan Blok F.

Para pedagang yang memiliki toko di dalam gedung masih tutup. Namun, banyak pedagang yang membuka lapak di luar dan lorong-lorong gedung. Mereka mengabaikan keberadaan personel Satpol PP.

Tampak banyak pembeli yang datang. Mereka memakai masker. Namun, tidak menjaga jarak satu sama lain saat memilih-milih pakaian yang akan dibeli. Mereka justru berdesakan tanpa peduli imbauan physical distancing.

Begitu pula di Jalan Jatibaru II. Banyak pedagang yang membuka lapak. Pembeli yang datang pun tak kalah banyak.

Keramaian di Tanah Abang sudah terlihat sejak Minggu lalu (17/5). Tidak sedikit warga yang datang untuk membeli pakaian jelang hari lebaran. Berdesakan, bagi mereka, tidak jadi masalah.

Keadaan itu tidak sesuai dengan penerapan PSBB yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta. PSBB diberlakukan guna menekan laju penularan virus corona.

Selama PSBB, warga harus membatasi kegiatan di luar rumah dan menjaga jarak dengan orang lain. Akan tetapi, ketentuan-ketentuan semacam itu seolah tidak berlaku di tempat-tempat seperti Pasar Tanah Abang.

Menanggapi hal itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menegaskan bahwa pedagang kaki lima dilarang berjualan selama PSBB berlaku.

"Apalagi saat corona gini [PKL Tanah Abang] kita semua ditertibkan, tidak boleh dagang. PKL ini karena urusan perut kan, apalagi masa corona ini, enggak dagang, enggak makan, kita tertibkan nongol lagi" kata Riza kepada CNNIndonesia.com, Minggu (17/5).

https://m.cnnindonesia.com/nasional/...psbb-diabaikan

Tetap bermimpilah karena mendisplinkan masyarakat ibarat mengurai benang yg kusut.
Terlebih pemerintahnya kurang tegas,Pusat harusnya menegur pemprov yg lalai dalam hal psbb.
Pemprov harusnya tegas dan ada win2 solusi tuk soal ini.
Melarang tanpa mencarikan jalan keluar lain itu namanya otoriter.