MUI Sebut Ada Pertentangan Sikap Pemerintah dalam Penanganan Covid-19

JAKARTA, KOMPAS.com - Majelis Ulama Indonesia (MUI) menilai adanya ambivalensi atau pertentangan sikap pemerintah dalam penanganan wabah Covid-19.

Di satu sisi, pemerintah dengan tegas mencegah orang untuk berkumpul di masjid melaksanakan shalat Jumat dan shalat berjamaah.

Tetapi, di sisi lain, pemerintah tidak mengambil tindakan tegas untuk menghadapi masyarakat yang berkumpul di pasar, pusat perbelanjaan, hingga bandara.

"Yang menjadi pertanyaan mengapa pemerintah hanya tegas melarang orang untuk berkumpul di masjid, tapi tidak tegas dan tidak keras dalam menghadapi orang-orang yang berkumpul di pasar, mal, bandara, kantor dan pabrik?" kata Sekretaris Jenderal MUI Anwar Abbas melalui keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Minggu (17/5/2020).

Anwar menuturkan, di beberapa daerah para petugas memakai pengeras suara, mengingatkan masyarakat supaya tidak berkumpul di masjid untuk shalat Jumat, shalat jamaah ataupun tarawih.

Tetapi, tidak ada petugas yang menggunakan pengeras suara mengimbau masyarakat di tempat umum, kantor dan pabrik, untuk menjauhi kerumunan.

Menurut Anwar, sikap pemerintah itu menjadi ironi yang sulit diterima akal sehat.

"Hal demikian tentu saja telah mengundang tanda tanya di kalangan umat apalagi melihat pihak pemerintah dan petugas tahunya hanya melarang dan itu mereka dasarkan kepada fatwa MUI," ujarnya.

Situasi inilah, kata Anwar, yang menyebabkan masyarakat kerap kali adu mulut dengan petugas perihal beribadah di masjid.

Padahal, jika pemerintah mampu bersikap tegas dengan tidak hanya melarang shalat di masjid tetapi juga kegiatan lain yang menimbulkan kerumunan, Anwar yakin masyarakat bisa menerima.

Anwar pun meminta pemerintah untuk mengevaluasi kebijakan yang mereka terapkan selama pandemi Covid-19, serta dengan tegas menegakkan aturan.

"Pemerintah harus bisa mengevaluasi kebijakan dan tindakannya yang ada selama ini, kemudian membuat aturan yang jelas serta memberikan perlakuan yang sama untuk semuanya," ujar Anwar.

"Sehingga semua elemen masyarat dapat dengan ikhlas menerimanya, benar-benar hormat serta tunduk dan patuh kepada ketentuan yang ada dengan sebaik-baiknya," tutur dia.

Seperti diketahui, pekan lalu pemerintah resmi mengizinkan transportasi umum kembali beroperasi.

Kebijakan kembali beroperasinya transportasi umum ini dengan mempertimbangkan keberlanjutan perekonomian nasional.

Kelonggaran terhadap moda transportasi tersebut berlaku bagi warga dengan kriteria yang ditetapkan pemerintah.

Namun, kenyataan di lapangan, terjadi antrean panjang calon penumpang pesawat di Bandara Soekarno-Hatta.
sumber

******

Perasaan TS, cuma ummat muslim yang selalu protes dengan apa yang diputus oleh pemerintah, terutama mengenai pembatasan beribadah dalam masa pandemi ini. Meskipun TS muslim, tapi TS justru merasa tak terwakili dan diwakili oleh MUI dalam setiap pernyataannya, apalagi oleh Tengku Zul yang selalu mengeluarkan komentar provokatif tak pantas sebagai seorang Ulama yang duduk di MUI.

Indonesia ini mengakui agama bukan hanya Islam. Tetapi hanya ummat Islam yang seolah membuat segalanya menjadi rumit.

Berapa kali ummat Hindu, Budha, Kristen, dan Konghucu beribadah dalam seminggu di tempat ibadahnya? Berapa kali ummat Islam beribadah dalam 1 hari di tempat ibadah seperti masjid dan mushala? Tak sebanding. Dan seharusnya ini saja sudah membuka nalar dan logika bahwa ancaman virus corona akan lebih cepat menyebar pada ummat muslim andai tempat ibadah dibiarkan terbuka, sebab tak ada batasan bagi siapapun juga yang ingin berjamaah, dari mana saja, siapa saja.

Andai bisa dibalik logikanya, justru pemerintah ingin menjaga ummat muslim agar tidak rentan terkena wabah mematikan ini.

Toh sudah dijelaskan, pembatasan beribadah ini bukan keputusan permanen yang akan terus dilakukan tanpa batas waktu. Semua ada batasnya. Apa batasnya? Jika kondisi sudah stabil dan aman dari wabah. Tak bisakah kalian bersabar?

Jangan justru pola pikir seperti anak kecil dipakai dalam hal ini. Iri pada sesuatu yang lain. Yang lain boleh, kenapa aku tidak? Lantas kalau boleh, apa jalian akan menanggung akibatnya sendiri? Jelas tidak. Tetap ujungnya pemerintah juga yang repot. Dan tetap pemerintah juga yang akan dipersalahkan.

MUI adalah lembaga tempat berkumpulnya Ulama. Dan pemerintah adalah Umara. Seharusnya Ulama dan Umara bersinergi dalam segala hal demi kemaslahatan ummat, bukan justru MUI dipakai untuk membenturkan ummat dengan Umara. Ini salah besar!

Sebuah keputusan pasti tak akan pernah bisa memuaskan semua pihak. Sebuah keputusan pasti mempunyai cela jika dinilai dari berbagai sisi. Ini lumrah. Keputusan pemerintah bukan Firman Allah. Dan keputusan MUI juga bukan Sabda Rasul. Semua pasti punya plus dan minusnya, karena sama-sama dibuat oleh manusia biasa.

Pemerintah membuat aturan pokok, dan hal itu diatur lagi dalam sebuah peraturan gubernur. Jika ada pelanggaran dalam PSBB, maka tanyakanlah kepada gubernur sebuah wilayah, kenapa hal itu terjadi. Apakah tak punya konsekwensi hukum? Atau memang tak ada konsekwensi hukum?

Jika pemerintah terkesan ambigu dalam membuat sebuah kebijakan yang kelihatan bertolak belakang, pasti alasan terbesarnya adalah roda ekonomi. Dan tak semua bisa dilakukan dirumah atau hanya berdiam diri saja.

Coba pikir sekarang. Ada sebuah ormas agama yang selalu saja melihat pemerintah pusat salah. Wajar, sebab sejak awal ormas agama ini berpolitik praktis dan menjadi bagian dari pendukung sebuah kontestan pilkada dan pilpres. Ketika pemerintah membatasi ibadah, mereka protes. Giliran pembatasan ibadah dilonggarkan, mereka protes juga. Artinya? Jelas kalau mereka tak memakai hati dan nalar mereka, tetapi hanya berdasarkan dendam kesumat saja.

Sudahlah.
Habis kata jika membahas hal ini. Berputar-putar saja disana macam komedi putar.

Terserah lu.