jpnn.com, JAKARTA - DPRD DKI Jakarta mendesak Gubernur Anies Baswedan untuk tidak mengabaikan nasib 10 ribuan honorer. THR tetap harus diberikan meski saat ini Pemprov DKI tengah sibuk dengan urusan Covid-19.

"Ya jangan sampai dilupakan nasib honorer. Mereka sudah lama bekerja dan ingat honorer juga sangat terdampak dengan Covid-19 ini," ujar Rio Sambodo, anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta yang dihubungi JPNN.com, Jumat (15/5).

BACA JUGA: 10 Ribu Honorer DKI Jakarta Berduka, Tahun Ini Tidak Terima THR

Dia mengungkapkan, Komisi A sudah rapat kerja dengan Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Asisten Pemerintah, Bappeda, dan lainnya pada Kamis (14/5). Agendanya membahas tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) 2019, dan masalah lain terkait Covid-19.

"Sudah kami ungkapkan dalam forum khususnya kepada Kepala BKD Pak Chaidir di hadapan Asisten Pemerintah, Pak Reswan bahwa tenaga honorer yang juga ujung tombak pelaksana kinerja Pemda, adalah orang-orang yang terkena dampak pandemi juga," tuturnya.

Itu sebabnya, Komisi A mengusulkan supaya tetap dapat THR, meski ada pemotongan tunjangan kinerja daerah (TKD) PNS dalam belanja pegawai di DKI saat ini. Pertimbangannya para honorer ini hanya mengandalkan gaji dan tidak ada TKD seperti PNS.

"Semuanya tergantung skema revisi belanja pegawai yang dikeluarkan BPKD (Bdan Pengelola Keuangan Daerah) bersama Bapeda beserta TAPD (Tim Anggaran Pemerindah Daerah) DKI," paparnya

https://www.google.com/amp/s/m.jpnn....-untuk-honorer