iNews.id – Penyaluran bantuan sosial (bansos) di masa pandemi Covid-19 banyak yang kacau dan tidak tepat sasaran. Seperti yang terjadi di Jombang, Jawa Timur (Jatim), perangkat desa, pegawai negeri sipil (PNS) hingga pegawai bank justru terdaftar sebagai penerima bansos.

Akibatnya, banyak kepala desa di Jombang geram dan marah karena merasa diadu oleh Kementerian Sosial dengan warga. Saat data warga yang berhak menerima bansos keluar, mereka yang merasa lebih berhak namun tak terdaftar akan marah kepada perangkat desa.

BACA JUGA: Akui Data Penerima Bansos Belum Sempurna, Jokowi Minta Warga Aktif Lapor

Seperti yang terjadi di Desa Kepatihan, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang. Menurut Kepala Desa Kepatihan, Erwin Pribadi, data yang dikeluarkan Kementerian Sosial sudah sangat tidak update. Padahal data harusnya bersifat dinamis.

“Contohnya, dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), ada dua nama perangkat desa yang tercantum, meski belum menerima bantuan,” katanya, Kamis (14/5/2020).

BACA JUGA: Warga Keluhkan Bansos Beras dari Pemda Karawang Bau dan Berkutu

Sebagai solusi awal, Erwin meminta kedua perangkat desa tersebut untuk membuat surat pernyataan tidak akan menerima bantuan tersebut. Dia menduga, saat Kementerian Sosial melakukan pendataan, kedua warga tersebut belum menjadi staf desa.

“Itu terjadi kira-kira tahun 2012, karena mereka berdua dilantik jadi perangkat desa tahun 2013 akhir. Artinya, data dari Kementerian Sosial ini sangat tidak update,” katanya.


Baca selegkapnya di iNews.id