Jakarta - 

Pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta sepanjang 2019 mencapai 5,89%. Angka itu lebih tinggi dibanding perekonomian nasional yang besarnya mencapai 5,02%.

Pertumbuhan itu didukung dari adanya pertumbuhan Konsumsi Rumah Tangga dan Lembaga non Profit Rumah Tangga (LNPRT). Demikian dikutip dari Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan Tahun Anggaran 2019, Selasa (12/5/2020).

Hal itu sejalan dengan terjadinya peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebesar 9,27% atau mencapai Rp 2.840,33 triliun, dibanding tahun 2018 yang sebesar Rp 2.599,33 triliun.

PDRB per kapita Provinsi DKI Jakarta juga meningkat 8,36% menjadi Rp 269,07 juta, dibanding tahun 2018 yang sebesar Rp 248,32 juta.

Tingkat inflasi DKI Jakarta sepanjang 2019 tercatat sebesar 3,23% atau lebih rendah 0,04% dari tahun lalu yang sebesar 3,27%.

Dampaknya, jumlah penduduk miskin di Provinsi DKI Jakarta pada 2019 tercatat sebesar 362,30 ribu orang atau 3,42% dari total penduduk Provinsi DKI Jakarta.

Angka itu menjadi yang terendah di seluruh provinsi di Indonesia dan berada di bawah jumlah penduduk miskin rata-rata nasional sebesar 9,22%.

Kualitas Hidup Paling Tinggi Se-Indonesia

Provinsi DKI Jakarta menjadi provinsi yang paling tinggi Indeks Pembangunan Manusia (IPM)-nya dengan angka mencapai 80,76. Angka tersebut meningkat dari tahun sebelumnya yang sebesar 80,47.

"Kinerja pembangunan manusia di Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2019 tercatat sebesar 80,76, meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 80,47 dan merupakan IPM tertinggi di Indonesia," kata Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dikutip dari Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2019, Selasa (12/5/2020).

Hal itu menunjukkan adanya kesempatan buat masyarakat Jakarta untuk mendapat berbagai pelayanan lebih baik. Mulai dari pelayanan kesehatan, pendidikan, dan peningkatan pendapatan.

Sebagai informasi, IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia.

IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. Hal ini membuat IPM menjadi indikator yang digunakan untuk melihat perkembangan pembangunan dalam jangka panjang.

IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Umur panjang dan hidup sehat digambarkan oleh Angka Harapan Hidup saat lahir (AHH), yaitu jumlah tahun yang diharapkan dapat dicapai oleh bayi yang baru lahir untuk hidup, dengan asumsi bahwa pola angka kematian menurut umur pada saat kelahiran sama sepanjang usia bayi.

Pengetahuan diukur melalui indikator Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS). Rata-rata Lama Sekolah (RLS) adalah rata-rata lamanya penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya (tahun) sekolah formal yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Sedangkan standar hidup yang layak digambarkan oleh pengeluaran per kapita disesuaikan.

Serapan APBD DKI 2019 Capai 83,44%

Realisasi serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta tahun 2019 sebesar Rp 64,96 triliun atau sebesar 83,44%. Realisasi penyerapan anggaran ini meningkat sebesar 1,66% jika dibanding realisasi 2018 yang sebesar 81,78%.

Hal itu berdasarkan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan Tahun Anggaran 2019 yang dikutip detikcom, Selasa (12/5/2020).

Anies menjelaskan realisasi pendapatan daerah sebesar Rp 62,30 triliun atau 83,08%. Di mana realisasi pajak daerah sebesar Rp 40,29 triliun atau 90,48% dan dana perimbangan sebesar Rp 14,49 triliun atau 68,02%.

Selanjutnya untuk pembiayaan daerah dijelaskan bahwa penerimaan pembiayaan dapat direalisasikan sebesar Rp 11,76 triliun atau 98,92% dari target sebesar Rp 11,89 triliun.

Sedangkan untuk pengeluaran pembiayaan yang dapat direalisasikan sebesar Rp 7,92 triliun atau 87,67% dari rencana sebesar Rp 9,03 triliun.

Pengeluaran pembiayaan ini salah satunya dialokasikan untuk Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada :

1. PT Jakarta Propertindo (Perseroda) sebesar Rp 1,20 triliun

2. PT MRT Jakarta (Perseroda) sebesar Rp 3,55 triliun

3. PDAM Jaya sebesar Rp 385 miliar

4. Perumda Pembangunan Sarana Jaya sebesar Rp 2,25 triliun

Sumber :
https://finance.detik.com/berita-eko...ni-gambarannya

Komen TS:
Niat ane cuma share, bukan buat arena debat baru antara haters dan fansboy anies. Silahkan di lanjut.