JAKARTA, NETRALNEWS.COM -  Ahli psikologi politik Hamdi Muluk mengatakan agar kebijakan untuk menekan angka penyebaran COVID-19 dapat berjalan dengan baik maka diperlukan dukungan penuh dari masyarakat.

"Kebijakan ini obyeknya orang, subjeknya orang, yang berperilaku manusia. Tentu sekarang supaya ini maksimal kita perlu menyiapkan bahwa setiap orang harus disiplin, bersikap dewasa dan bertanggungjawab untuk tidak menularkan. Mempunyai tingkat penataan diri semaksimal mungkin sehingga kita tangguh," kata Guru Besar Fakultas Psikologi Universitas Indonesia itu dalam diskusi yang diadakan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 di Graha BNPB, Jakarta, Minggu, (10/5/2020).

BACA JUGA

Denny Siregar: Udahlah Du daripada Terkencing-kencing Minta Maaf Aja Ama Opung Luhut, Ramadhan Pasti Dimaafkan Gonjang Ganjing Nyonya Meneer, Eko Budi Sebut Gugatan Hak Cipta Sudah DiterimaGuntur: Petentang-Petenteng Siapin Ratusan Pengacara, Gak Taunya Pengen Diperiksa di Rumah

Manusia, tegas dia, adalah titik tumpu dari segala kebijakan yang dibuat pemerintah untuk menekan tingkat infeksi penyakit yang disebabkan virus corona jenis baru itu.

Beberapa jenis aspek yang menjadi dasar kebijakan COVID-19 oleh pemerintah di berbagai belahan dunia, tidak hanya Indonesia, yang pertama adalah komunikasi risiko di mana segala pihak harus memastikan informasi perihal penyakit itu sampai ke masyarakat secara proporsional dan akurat sehingga tidak ada isu simpang siur.

Dia memberi contoh bagaimana seharusnya informasi tidak boleh bias kepada jenis yang menakuti masyarakat yang dapat membuat orang ketakutan dan paranoid serta stress berlebihan. Hal itu akan mempengaruhi perilaku diskriminasi terhadap petugas kesehatan dan penolakan terhadap jenazah yang terjadi di beberapa tempat.

Sebaliknya, informasi yang diberikan juga tidak boleh menyepelekan COVID-19 dan membuat orang tidak waspada.

"Manajemen informasi itu kata kunci karena akan mempengaruhi pola pikir, emosi dan cara orang berperilaku," kata dia.

Aspek yang kedua adalah kebijakan kebersihan atau protokol kesehatan yang dilakukan untuk menghindari infeksi. Tema kebijakan ketiga adalah pembatasan fisik yang di mana sekarang berlaku pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

Aspek keempat adalah kebijakan untuk mempercepat tes massal agar dapat dilakukan pemetaan tingkat infeksi untuk mendukung kebijakan PSBB dan yang kelima adalah terapi medis untuk memaksimalkan rumah sakit, tersedianya alat pelindung diri (APD) dan fasilitas medis yang lengkap.

Pemerintah, kata dia, sudah melakukan kelima aspek kebijakan tersebut dan karena itu sekarang diperlukan dukungan dari masyarakat untuk menyukseskannya.

"Sekarang kita perlu setiap orang mendukung gerakan ini dan setiap orang menata dirinya, pikiran dan hati supaya membuat kondisi ini kondusif," tegas Hamdi.

Editor : Sulha Handayani

https://www.netralnews.com/peristiwa...khiri-covid-19