Jakarta - 

Pemerintah pusat menyoroti bantuan sosial (bansos) yang diberikan Pemprov DKI Jakarta ke warga. Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta mengatakan seharusnya Pemprov DKI mengakui data penerima bansos berantakan.

"Persoalan utama bansos adalah data penerima. Pemprov harus mengakui bahwa data penerima memang amburadul, maka harus segera dilakukan perbaikan," kata Ketua Fraksi PDIP DKI, Gembong Warsono kepada wartawan, Sabtu (9/5/2020).

Baca juga:Saat 3 Menteri Jokowi Soroti Bansos DKI

Data yang berantakan menurut Gembong berpengaruh terhadap penyaluran bansos. Selain itu juga berdampak kepada anggaran.

"Karena data yang amburadul berakibat pada distribusi yang amburadul juga, dan juga berkaitan dengan alokasi anggaran," ujar Gembong.

Baca juga:Gerindra DKI Bela Anies soal Bansos: Sri Mulyani Sakiti Hati Warga Ibu Kota!

Gembong mengatakan untuk bansos tahap pertama dana yang digunakan melalui APBD DKI. Sementara bansos tahap dua yang sempat diutarakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan belum diketahui dananya.

"Untuk tahap pertama alokasi dana APBD. Tahap berikutnya belum ada, alasannya harus dijelaskan di Kementrian," ucap Gembong.

"Janji Pak Anies kan tiap minggu. Seminggu sekali, Pemprov akan mendistribusikan sembako kepada warga terdampak COVID-19," imbuhnya.

Sebelumnya, Pemprov DKI menjadi sorotan menteri kabinet Indonesia Maju pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dua menteri setidaknya menyoroti terkait bantuan sosial DKI di tengah pandemi corona.

Dalam rapat kerja (raker) Komisi XI DPR dengan Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso, dan Ketua Dewan Komisioner LPS Halim Alamsyah, Rabu (6/5), Sri Mulyani mengaku mendapat informasi Pemprov DKI Jakarta yang dipimpin Gubernur Anies Baswedan tidak mampu memenuhi bansos untuk warganya dari Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy.

Baca juga:Mensos: Penerima Bantuan Kemensos Dapat Juga dari DKI, Harusnya Tidak

"Kami dapat laporan dari Menko PMK, ternyata DKI yang tadinya cover 1,1 juta warganya, mereka tidak punya anggaran dan minta Pempus yang covering terhadap 1,1 juta," kata Sri Mulyani.

"Jadi tadinya 1,1 juta adalah DKI dan sisanya 3,6 juta pemerintah pusat, sekarang semuanya diminta cover oleh pemerintah pusat," tambahnya.

Sedangkan Menteri Sosial (Mensos) Juliari P Batubara mengungkapkan sejumlah permasalahan dalam penyaluran bansos sembako bagi warga DKI Jakarta. Salah satu permasalahan yang diungkap ialah hampir semua penerima bantuan dari DKI dapat dobel.

Baca juga:Anies Nyatakan DKI Distribusikan Bansos Sebelum PSBB

"Banyak sekali, atau hampir semua yang terima bantuan sembako Kemensos ini ternyata sudah terima bantuan sembako dari Pemprov DKI. Pada saat ratas (rapat terbatas) terdahulu kesepakatan awalnya sebenarnya tidak demikian," kata Juliari dalam rapat kerja dengan Komisi VIII DPR RI yang digelar secara virtual, Rabu (6/5).

Sementara, Pemprov DKI Jakarta menyatakan pihaknya telah mendistribusikan bantuan sosial sebelum penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). PSBB di Jakarta sudah diterapkan sejak pertengahan April lalu.

"Kami sudah menerapkan pembatasan itu sebelumnya dan rakyat akan kesulitan pangan jika belum ada bansos pangan sejak PSBB diberlakukan. Sehingga, kami Pemprov DKI Jakarta telah membagikan bansos terlebih dulu untuk mengisi kekosongan itu," terang Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Anies Baswedan, dalam rapat lintas Pemerintah Daerah dan Kementerian terkait bansos melalui telekonferensi di Balai Kota Jakarta, Senin (4/5).

(rfs/maa)

https://m.detik.com/news/berita/d-50...radul?single=1