Merdeka.com - Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta, Jhonny Simanjuntak menyebut Pemprov DKI lamban dalam mengantisipasi dampak dari wabah Covid-19 dalam hal percepatan pendapatan daerah. Salah satunya yakni terkait pendapatan dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda).

Dia menyebut seharusnya Bapenda dapat lebih awal menyelesaikan penetapan NJOP untuk Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). "Okelah Januari tidak mungkin untuk bikin NJOP kan harus ada pergubnya, kemudian masa Februari tidak bisa sampai. Artinya bisa bayangkan dari Maret katakanlah Februari, Maret, April sudah masuk berapa banyak (pendapatan) dari PBB saja itu," kata Jhonny saat dihubungi, Kamis (7/5).

Politisi PDI Perjuangan ini menyebut seharusnya Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah mempersiapkan lebih matang dari daerah lain. Sedangkan Indonesia juga telah diprediksi akan terkena dampak virus Corona dari sejak pertama merebak di sejumlah negara tetangga. Selain itu, Jhonny juga menyebut Pemprov DKI dikelilingi oleh para ahli yang dapat memberikan masukan terkait dampak virus Corona.

"Mudah sekali sebetulnya, bisa mendengarkan para ahli, mendengarkan masukan dari jajaran juga. Kurang apa, tapi keteteran juga soal ini," ucap dia.

https://www.google.com/amp/s/m.merde...-covid-19.html