Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan pemerintah masih perlu menerbitkan utang sebanyak Rp697,3 triliun lagi untuk memenuhi seluruh kebutuhan pembiayaan selama tahun 2020. Jumlah ini berlaku mulai Mei 2020 sampai Desember 2020.
“Sisa SBN penerbitan yang perlu dilakukan adalah Rp697,3 triliun. Ini akan melalui lelang pasar domestik dan private placement, penerbitan SBN valas,” ucap Sri Mulyani dalam teleconference bersama wartawan, Jumat (8/5/2020).

Sri Mulyani menyatakan kebutuhan dana ini dihitung dari total kebutuhan pembiayaan yang mencapai Rp1.439,8 triliun. Sekitar Rp1.334 triliun di antaranya merupakan porsi yang harus dipenuhi dari SBN.
Setelah dihitung-hitung, per 30 April 2020 lalu pemerintah berhasil melelang dan menerbitkan SBN sebanyak Rp376,5 triliun di pasar. Nilai ini turut mengurangi target Rp1.334 triliun itu.
Selanjutnya pemerintah memutuskan untuk tidak membuat penerbitan utang khusus untuk program pemulihan ekonomi nasional (PEN) senilai Rp150 triliun. Pemerintah pun mengeluarkan Rp150 triliun ini dari kebutuhan SBN sampai akhir tahun.
Terakhir, perhitungan pengurangan SBN juga dilakukan dengan mempertimbangkan penurunan Giro Wajib Minimum (GWM) perbankan senilai Rp110,2 triliun. Menurut BI penurunan GWM ini diyakini bakal menambah likuiditas di pasar SBN.
Dari realisasi April 2020 dan perhitungan itu, diperoleh angka Rp697,3 triliun.
Sri Mulyani menambahkan untuk mencapai target sebesar ini, maka setidaknya pemerintah perlu melakukan lelang SBN Rp35-45 triliun per 2 minggunya.
Rinciannya SUN sebanyak Rp24-30 triliun dan SBSN Rp11-15 triliun. Nilai ini katanya cukup menantang karena targetnya jauh melampaui rata-rata lelang 2018 dan 2019 padahal di saat ini kondisi pasar sedang dipenuhi ketidakpastian.
Pada 2018 saja rata-rata lelang SUN hanya Rp15,8 triliun dan SBSN Rp5,1 triliun. Lalu rata-rata lelang SUN 2019 hanya Rp21,9 triliun dan SBSN hanya Rp7,8 triliun.
“Karena itu ada MOU kemenkeu dan BI dalam rangka paritipasi BI di pasar perdana,” ucap Sri Mulyani.