Gaduh Bansos Corona, Pemprov DKI Klaim Telah Sediakan Dana

Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyatakan telah menyiapkan anggaran untuk penyaluran bantuan sosial (bansos) kepada warga terdampak pandemi virus corona (Covid-19). Anggaran selain untuk bansos tetapi masih terkait penanganan corona juga telah disediakan.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan Pemprov DKI memiliki keterbatasan dana, sehingga meminta pemerintah pusat menanggung bansos warga DKI gelombang kedua sebanyak 1,1 juta keluarga.

"Terkait kesediaan anggaran pelaksanaan bansos, Pemprov DKI Jakarta telah menyediakan anggaran dalam bentuk Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp 5,032 Triliun dalam rangka penanganan Covid-19," mengutip siaran pers Pemprov DKI, Kamis (7/5).

Merujuk siaran pers, anggaran Rp5,032 triliun itu bukan hanya untuk jaring pengaman sosial termasuk bansos, tetapi juga dialokasikan penanganan kesehatan serta penanganan dampak ekonomi.

Mengenai bansos, Pemprov DKI Jakarta sudah menyalurkan kepada 1,1 juta keluarga terdampak corona gelombang pertama pada 9-25 April. Gelombang kedua rencananya bakal disalurkan sepekan jelang lebaran.

Masih berdasarkan siaran pers yang sama, Pemprov DKI kini masih mendata keluarga yang akan diberikan bansos. Sebelumnya, Gubernur Anies Baswedan mengatakan bakal ada 2 juta keluarga yang diberikan bansos gelombang kedua.

"Pendataan itu dengan mendapatkan usulan dan masukan unsur RT/RW. Pemprov DKI Jakarta juga mendukung proses distribusi bansos dari Kemensos melalui tim Dinas Sosial dan Suku Dinas Sosial di masing-masing wilayah DKI Jakarta," mengutip siaran pers.

Bansos yang diberikan kepada warga terdampak corona di DKI Jakarta disorot oleh sejumlah menteri dalam Kabinet Indonesia Maju.

Menkeu Sri Mulyani menyebut Pemprov DKI tak mau lagi menyalurkan bansos kepada warga DKI sebanyak 1,1 juta keluarga. Alasannya, keterbatasan dana.

"Laporan dari Menko PMK, ternyata DKI yang tadinya cover 1,1 juta, mereka tidak punya anggaran dan minta pemerintah pusat yang cover 1,1 juta itu," terang Ani dalam rapat virtual bersama Komisi XI DPR, Rabu (6/5).

"Jadi tadinya 1,1 juta adalah DKI dan sisanya 3,6 juta itu pemerintah pusat. Sekarang semuanya diminta cover oleh pemerintah pusat," tambahnya.

Mensos Juliari Batubara juga membeberkan bahwa penyalurkan bansos oleh Pemprov DKI tidak sesuai rencana yang disepakati dengan pemerintah pusat. Akibatnya, penyaluran kacau di lapangan lantaran penerima bansos Kemensos diberikan lagi bansos dari Pemprov DKI.

Sementara Menko PMK Muhadjir Effendy mengaku sempat menegur Gubernur Anies Baswedan agak keras. Teguran dilayangkan lantaran data penerima bansos masih berantakan.

"Belum lagi sinkronisasi dan koordinasi, misalnya kami dengan DKI ini agak sekarang sedang tarik-menarik ini, cocok-cocokan data, bahkan kemarin saya dengan pak gubernur agak tegang, agak saya tegur keras pak gubernur," tambahnya. (bmw)
sumber

********

Dana ghaib dari bank ghaib.
3 menteri telah mengkritisi, masa iya mereka asal bicara kalau tidak ada bukti. Apalagi Sri Mulyani punya akses keuangan ke tiap Pemprov dan Wilayah se Indonesia. Tapi masih aja berkelit.

Urusan bansos jelas berantakan. Jadwal amburadul, direvisi terus. Jelas untuk mensiasati. Dan ketika terbantukan oleh masyarakat yang mudik, malah mengancam mereka gak bisa balik lagi ke Jakarta.

PSBB juga amburadul. Nyatanya yang positif masih tinggi. Ini karena pelaksanaannya setengah hati, masih tebang pilih. Dari masalah ibadah, perusahaan, berkumpulnya orang, dan lain-lain.

Mana coba Si Ketua KPK Kw DKI Jakarta. Gak nongol batang hidungnya. Mungkin lagi pusing ngeliat kenyataan didepan mata, urusan bansos disunat sana sini dengan alasan kardus dan ongkir.
Belum lagi soal mutu sembako KJP yang makin buruk. Dari soal freezer penyimpanan di tiap depo yang tidak beku, mutu daging sapinya yang buruk, susu UHT Coklat yang alakadarnya rasanya, dan korupsi kecil-kecilan plastik tempat sembako.

Anies gak sehebat yang didengungkan banyak pendukungnya. Bukan Anies keren, tapi Anies kere.

Coba tanya ke banyak pengguna KJP, pasti mereka akan bersuara. Bagaimana mungkin uang di rekening bisa hilang. Dari yang 500 ribu saldonya bisa nol. Belum lagi yang 200 ribu, yang 50 ribu. Semua bisa kompak nol rupiah. Kemana hilangnya? Tak ada penjelasan sama sekali.

Dan pembelaan para pendukung Anies selalu seragam :

Masih mending elu dapat.
Masih mending elu kebagian.
Bersyukur dong.

Udah gitu doang.
Seolah korupsi didepan mata, penggelapan didepan mata, akan termaafkan hanya karena harus bersyukur.

Dengar tidak Anies memangkas dana operasional gubernur?
Dengar tidak Anies memangkas gaji TGUPP yang gak punya kerja itu?

bodoh aja kalau masih mau percaya Anies.
Instansi lain disuruh kerja, tapi dana operasional gak ada.
Kerjasama dengan instansi lain juga buruk. Malah selalu konfrontatif seolah paling benar.

Udah terdengar kerjanya Wakil Gubernur sejak dilantik? Gak ada kan? Ini karena Anies selalu ingin One man show. Hanya dia yang harus terlihat. Hanya dia yang harus kelihatan kerja.
Bahkan tugas juru bicarapun diambil alih dia.