Di negara mana pun, salah satu hal yang menyulitkan dalam memberantas korupsi, adalah terjadinya korupsi di dalam badan penegak hukum itu sendiri. Maka merupakan sebuah langkah yang memberikan harapan segar bagi bangsa ini, ketika pemerintah di bawah kepemimpinan Megawati, kemudian dibentuk sebuah badan khusus anti korupsi, yang sekarang kita kenal sebagai KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi).

Namun yang perlu disayangkan adalah dalam perjalanannya, KPK menemui banyak sekali rintangan.

Bukan satu-dua kali terjadi, pimpinan dan anggota KPK justru tersandung dengan berbagai masalah, mulai ancaman, masalah hukum yang berbau konspirasi, sampai juga pada penganiayaan fisik.

KPK tentu saja bukanlah badan yang dipimpin manusia setengah dewa, mereka pun memiliki keterbatasan dan kelemahan sebagai manusia. Bahkan boleh saja kita mencurigai ada oknum-oknum yang bermain di dalam KPK. Akan tetapi bukan berarti kemudian kita justru melemahkan KPK. Lawan-lawan KPK adalah pejabat-pejabat, orang-orang yang memiliki akses pada kekuasaan, oknum-oknum yang memiliki kekuasaan untuk melahirkan undang-undang dan bahkan akses pada badan penegak hukum.

Apakah masuk akal, jika senjata-senjata KPK untuk mengungkapkan korupsi, seperti penyadapan, OTT, dsb, justru dilucuti ketika lawan-lawannya memiliki akses yang sedemikian besar pada kekuasaan?

Beberapa tokoh politik menuduh KPK menggunakan otoritas mereka demi kepentingan pribadi, yang mereka lupa, atau sengaja lupa, adalah kenyataan bahwa, orang-orang yang ditangkap oleh KPK itu, memang akhirnya terbukti sebagai pelaku kejahatan korupsi.

Bisakah disebut menjebak, apabila kenyataan-nya memang tersangka yang ditangkap itu melakukan korupsi?

Kalau memang seorang pejabat itu bersih, mengapa harus takut dengan penyadapan yang dilakukan KPK?

Mengapa justru penyadapan KPK yang dipermasalahkan dan sekarang dilucuti? Bukankah sejatinya, perbuatan korupsi yang dilakukan para pejabat itulah yang harus dikutuk habis-habisan?!?

Bisakah Indonesia bebas dari korupsi, jika sebagian dari mereka yang membentuk Undang-Undang dan Peraturan, bagian dari mereka yang menentukan pimpinan KPK, justru banyak tersandung kasus korupsi?

Memang sistem demokrasi kita adalah sistem demokrasi yang diwakilkan, tetapi mungkin tidak ada salahnya kita membuat sebuah wacana, untuk memberikan kekuasaan rakyat secara langsung terhadap KPK, melalui sebuah referendum, dalam bentuk undang-undang yang mengesahkan dan melindungi kewenangan KPK.

Sebuah UU anti korupsi yang mencakup hukuman terhadap koruptor dan kewenangan badan anti korupsi, yang tidak bisa dicabut oleh siapapun, kecuali oleh rakyat, melalui proses referendum kembali.

Sudah cukup anggota DPR menyakiti hati rakyat, jika presiden merasa tidak memiliki kemampuan untuk melawan partai-partai politik, serahkan saja kekuasaan itu pada rakyat lewat referendum.

Ijinkan kami menyuarakan seberapa muaknya kami terhadap kejahatan korupsi.

Sumber referensi :
1. https://www.kompasiana.com/yunusmitr...tan-luar-biasa
2. https://www.republika.co.id/berita/n...tan-luar-biasa
3. https://nasional.sindonews.com/read/...kpk-1439997900