Foto: Dampak Corona ke Ekonomi (Tim Infografis Fuad Hasim)


Jakarta - Kalangan pengusaha mengritik langkah pemerintah dalam menangani dampak pandemi COVID-19 ke perekonomian nasional. Menurut pengusaha, pemerintah saat ini masih melakukan hal-hal yang tidak spesifik dan cenderung tidak tepat sasaran.

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh pemerintah.

Wakil ketua umum Kadin Suryani SF Motik mengungkapkan saat ini UMKM benar-benar susah payah untuk bertahan.

"Kalau dulu tahun 1998 UMKM itu jadi tulang punggung, sekarang UMKM terdampak luar biasa," kata dia dalam sebuah diskusi di radio, Sabtu (2/5/2020).

Dia mengungkapkan hal ini terjadi karena pasokan yang berkurang akibat pengiriman yang terganggu hingga menyebabkan penjualan juga terganggu. Situasi berdampak pada berkurangnya kemampuan mempertahankan tenaga kerja.

Menurut Suryani UMKM pabrik saat ini hanya memiliki kemampuan 3 bulan untuk bertahan.

"Rata-rata bertahan 2-3 bulan, apalagi UMKM yang hidupnya harian atau mingguan. Banyak yang sudah kolaps," imbuh dia.

Kemudian dari sektor restoran sudah hampir 90% merumahkan pegawai karena restoran tak beroperasi, atau jika beroperasi itu hanya terbatas.

Akibat pandemi ini UMKM juga terganggu meskipun dia berorientasi ekspor.


"Contohnya di sektor perikanan, ikan-ikan di Ambon tak bisa diekspor ke luar negeri. Dibawa ke Jakarta saja itu tidak bisa karena terganggu pengirimannya," jelas Suryani.

Menurut Suryani, jika pemerintah tak memperhatikan hal ini maka nantinya pemerintah akan membayar biaya yang lebih mahal karena kerusakan semakin parah.

Misalnya memberdayakan masyarakat yang memiliki lahan kosong untuk menanam pangan dan pemerintah menyerap hasil-hasil tersebut. Kemudian, jika pemerintah ingin membagikan beras ke masyarakat diharapkan tidak menggunakan beras impor, menggunakan beras lokal yang dihasilkan oleh petani Indonesia.

"Pemerintah juga harus memberikan stimulus seperti menyediakan pasarnya," tutur Suryani.


Perlu Gugus Tugas Ekonomi

Wakil Ketua Umum Hipmi Eka Sastra mengatakan sejumlah pengusaha telah berkomunikasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk penundaan pembayaran utang dan agar mendapatkan fasilitas untuk menghadapi situasi ini.

"Mayoritas pengusaha pingsan, kami juga berkaca dari pengusaha senior di Kadin, kalau senior kami megap-megap, kami lebih parah," kata Eka dalam sebuah diskusi radio, Sabtu ( 2/5/2020).

Dia mengungkapkan sektor usaha juga membutuhkan stimulus dan penanganan yang tepat dari pemerintah. Masalahnya, menurut Eka saat ini di sisi ekonomi Indonesia tidak memiliki gugus tugas agar bisa lebih kompak dan satu suara.

"Kalau kesehatan jelas, ada gugus tugasnya. Kalau ekonomi kita tidak punya jadi agar iramanya lebih berjalan baik. Sekarang kan OJK dengan kebijakan keringanan kredit, Kemenkeu dengan utak-atik anggaran dan dari sisi Kemensos ada bantuan-bantuan ini sepertinya tidak terkoordinir dengan baik," kata dia.

Dia menyampaikan gugus tugas ini juga bisa untuk koordinir kebutuhan pemulihan ekonomi di daerah dan pusat. Menurut Eka, gugus tugas ekonomi ini juga harus dilakukan untuk perbaikan ekonomi di masa yang akan datang.

Sementara, Wakil ketua umum Kadin Suryani Motik menjelaskan hal ini yang membuat ekonomi dan para pengusaha seolah tak punya induk untuk melihat kebijakan apa lagi yang dikeluarkan dan bisa dijalankan.


Sumur: https://m.detik.com/finance/berita-e...ha?single=true



Untuk pengusaha yg sabar yaa.. kasian serasa ga punya induk..