Jakarta - Ekonom senior Faisal Basri kembali menyinggung nama Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. Sebelumnya Faisal pernah menyebut Luhut lebih berbahaya dari COVID-19, lewat akun Twitternya.
Kali ini, Faisal menilai penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia tidak jelas sebab tidak satu suara. Untuk itu dia mempertanyakan siapa yang jadi komandannya, apakah Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, atau siapa?

"Penanganan pandeminya nggak jelas, siapa yang jadi komandan? Luhut Panjaitan atau Ketua Satgas atau siapa? setiap orang bicara," kata dia dalam diskusi online, Jumat (24/4/2020).

Bahkan menurutnya penanganan COVID-19 di Indonesia tidak karu-karuan, mulai dari kebijakan mudik hingga kedisiplinan penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

"Saya melihat juga untuk Indonesia khususnya, sebetulnya kita amat sulit memprediksi Indonesia karena penanganan COVID-19-nya nggak karu-karuan. Kita tidak pernah tahu, serba tanggung, mudik sudah jutaan keluar baru dilarang, PSBB di Jakarta kita lihat, kemarin saya kebetulan wajib ke rumah orang tua macet di Pancoran seperti tidak ada apa-apa," jelasnya.

Baca juga: Faisal Basri Sebut Lebih Bahaya dari COVID-19, Pihak Luhut Buka Suara

Ketidakpastian itu pun membuat ongkos untuk menangani pandemi COVID-19 pun semakin besar. Sedangkan Indonesia tidak punya cukup kemampuan untuk menahan agar laju pertumbuhan ekonomi tak merosot tajam.

"Jadi kita tidak pernah tahu sampai puncaknya itu kapan. Dan ongkosnya semakin besar. Dan kita tidak punya kemampuan untuk mem-backup ekonomi kita supaya tidak turun terlalu tajam," jelasnya.

Bahkan defisit anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yang diperlebar oleh pemerintah pun tidak otomatis membuat pemerintah punya dana yang cukup untuk memberi stimulus bagi yang terdampak virus Corona.

"Jangan dilihat defisit APBN pemerintah yang naik 5,8% itu sebagai suatu stimulus, tidak. Defisit 5,8% itu lebih disebabkan karena penerimaannya anjlok. Jadi peningkatan belanja itu cuma Rp 73,4 triliun. Penerimaan negaranya anjlok Rp 472 triliun. Jadi praktis tidak ada stimulus sebetulnya kalau dilihat dari magnitude tambahan dari APBN itu," tambahnya

sumber