"We know what to do to bring back our economy back to life. What we do not know how to do is to bring people back to life" -- Nana Akufo-Addo (Presiden Ghana)

Begitulah pernyataan dari Presiden Ghana yang tegas dalam memerangi penyebaran Covid-19 dengan cara memberlakukan lockdown di Accra, Ghana. Padahal dengan pembatasan seperti itu, banyak pihak yang akan menentangnya. Tapi ia tetap kokoh pada pendiriannya demi melindungi rakyat.

Kebijakan tiap negara menekan penyebaran Covid-19 tentu saja berbeda. Lain Ghana, lain pula Indonesia. Pemerintah RI memilih menggunakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Kementerian Kesehatan lalu meramu peraturan terkait PSBB berdasarkan ilmu pengetahuan karena virus Covid-19 merupakan ranah sains. Maka lahirlah Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 Tahun 2020 tentang PSBB.

Peraturan yang telah dirancang sedemikian rupa itu diharapkan dapat memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Oleh karena itu, per 10 April 2020, Pemprov DKI akan menerapkan PSBB berdasarkan Permenkes tersebut. Apalagi DKI Jakarta telah menjadi episentrum penyebaran Covid-19 di Indonesia.

Namun ternyata masih ada pihak yang keberatan dengan peraturan itu. Tepatnya pada Pasal 15 Permenkes RI Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman PSBB yang berbunyi, "Layanan ekspedisi barang, termasuk sarana angkutan roda dua berbasis aplikasi dengan batasan hanya untuk mengangkut barang dan tidak untuk penumpang." Tidak bolehnya angkutan roda dua mengangkut penumpang didasari aturan tidak boleh mengisi kendaraan melebihi 50 persen kapasitasnya.

Pada 9 April 2020, Dewan Presidium Nasional dan Daerah DKI Jakarta Gabungan Aksi Roda Dua (GARDA) Indonesia angkat bicara menyatakan sikap terbuka pada Pemprov DKI menolak keras pada pelarangan sepeda motor membawa penumpang. Melalui Ketua Presidium GARDA Nasional Indonesia Igun Wicaksono, pembatasan dengan melarang kendaraan roda dua membawa penumpang akan berakibat terhentinya sebagian pendapatan ojek online. Ia juga menambahkan pengguna jasa penumpang ojol akan kesulitan dalam beraktivitas.

Atas dasar itu, ia dan pihaknya meminta agar Gubernur DKI Jakarta Anies baswedan beserta jajarannya untuk tidak menerapkan pelarangan membawa penumpang bagi ojol.

Sumber : Liputan 6[Ojek Online Tolak Larangan Angkut Penumpang Selama PSBB di Jakarta]

Pemberlakuan PSBB pasti akan memberikan dampak perekonomian kepada siapa saja. Namun mereka harus ingat, akibat wabah Covid-19 ini 1,2 juta orang kehilangan pekerjaannya dan kini menjadi pengangguran.

Sumber : CNBC Indonesia [Bikin Merinding, 1,2 Juta Pekerja Kena PHK & Dirumahkan]

Tapi semua orang, bahkan yang terkena PHK tidak menyalahkan model penanganan coronanya, melainkan mencari solusi bantuan dari pemerintah.

Itulah bedanya warga yang lain dengan Egoisme Ojek Online yang tak mau ikut susah seperti yang lain dan memilih tidak peduli. Sebab bukan cuma dirinya yang berpotensi tertular Corona, tapi juga membiarkan penumpangnya dalam risiko tertular Corona dengan penolakannya pada larangan membawa Penumpang.

Begitu pula Gubernur DKI Anies Baswedan. Dalam rangka memutus rantai penyebaran Covid-19 dan dengan menimbang tingginya penyebaran virus corona di DKI Jakarta, seharusnya Gubernur DKI tetap kukuh pada kesepakatan awal dalam pemeberlakuan PSBB. Tapi ternyata Gubernur DKI akhirnya luluh juga. Ia menginginkan ojol tetap diizinkan membawa penumpang selama PSBB diterapkan. Oleh karena itu, Pemprov DKI kini sedang membicarakannya dengan Pemerintah Pusat.

Sumber : Kompas [Anies Ingin Ojek Online Tetap Bisa Angkut Penumpang Selama PSBB]

Sikap Anies sangat disayangkan, sebab tidak tahukah ia bahwa memenuhi keinginan driver ojol seperti ini justru akan membawa persoalan lain yang lebih besar nantinya.

Hal tersebut akan berdampak pada pembatasan pengendara roda dua yang ingin mudik di tengah pandemi corona. Padahal apabila PSBB diterapkan secara utuh, maka akan sangat mengurangi arus mudik dari Jakarta. Sebab mereka yang hanya memiliki kendaraan roda dua, akan mengurungkan niatnya untuk mudik. Tapi ketika diperbolehkan, yang terjadi adalah arus mudik besar-besaran menggunakan kendaraan roda dua.

Padahal Kementerian Perhubungan tengah mematangkan aturan pengendalian mudik 2020 yang akan berbetuk Permenhub. Permenhub itu akan mengacu pada PP Nomor 21 Tahun 2020 tentang PSBB dalam rangka Percepatan Penanganan Covid-19 dan Permenkes No 9 Tahun 2020 tentang Pedoman PSBB. Salah satu yang akan diatur adalah kendaraan roda dua tidak diperbolehkan membawa penumpang.

Ketika Pemprov DKI memberikan toleransi agar sepeda motor ojol boleh membawa penumpang, tentunya mereka yang mudik juga boleh menggunakan kendaran roda dua sesuai kapasitasnya.

Tak diperhatikankah oleh Pemprov DKI bahwa arus mudik kita telah menjadi perhatian dunia internasional? Tak belajarkah pemerintah terhadap arus mudik dalam rangka Imlek yang meledakkan jumlah penderita Covid-19 di China? Hanya demi kepentingan driver ojek online yang tidak mau berkorban seperti warga lainnya.

Forbes telah menyorot aktivitas mudik di Indonesia saat Covid-19 tengah menggila. Mereka menulis berita berjudul “Will The Coronavirus Follow When 20 Million Indonesians Go Home For Mudik?” Artikel berita tersebut berisikan kekhawatiran dari tenaga Kesehatan Indonesia perihal mudik di tengah wabah seperti sekarang. Salah satu tenaga Kesehatan Indonesia, Monica Nirmala mengingatkan konsekuensi apabila mudik tetap dilakukan. Yakni akan sangat banyak kasus Covid-19 yang tidak dilaporkan. Terlebih, mudik dapat membawa orang-orang dari Jakarta atau zona merah ke seluruh penjuru Indonesia.

Sumber :  Tempo [Mudik saat Wabah Covid-19 Jadi Sorotan Media Asing]

Coba saja Pemprov DKI melihat apa yang terjadi di China akibat mudik. Telah kita ketahui, titik mula penyebaran Covid-19 terjadi di Wuhan. Namun dalam waktu singkat virus ini menyebar hingga ke seluruh penjuru China dan seluruh dunia. Saat itu, wabah Covid-19 di China terjadi saat perayaan imlek yang dimulai pada 10 Januari lalu. Seperti Indonesia, China juga memiliki tradisi mudik ke kampung halaman. Dalam rentang waktu 10 Januari hingga 18 januari, pemerintah Tirai Bambu mencatat ada 3 miliar perjalanan yang dilakukan warganya.

Akibatnya sangat fatal, sebab pada tanggal 20 Januari kasus Covid-19 masih terpusat di Wuhan dan baru menginfeksi 278 orang. Namun pada 18 Februari, yakni pada akhir perayaan Imlek, kasus Covid-19 melonjak menjadi 72.568 kasus.

Sumber : CNBC Indonesia [Belajar dari Pengalaman China, Mending Jangan Mudik Ya...]

Tak sadarkah orang-orang bahwa tradisi mudik justru dapat menjadi bom waktu bagi penyebaran Covid-19 di Indonesia. Pemerintah memang tak bisa melarang, tapi pemerintah bisa membatasi penyebaran virusnya dengan menerapkan aturan secara tegas.

Uang dapat dicari, perekonomian bisa bangkit kembali. Tapi nyawa yang hilang, tak akan dapat hidup lagi.