sumber: detik
Trio Hamdani - detikFinance




Jakarta -
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengungkapkan adanya mafia alat kesehatan. Hal itu terjadi karena impor alat kesehatan Indonesia sangat besar. Isu tersebut pun menyebar di media sosial (medsos). Oleh karenanya Komisi VI DPR RI meminta penjelasan kepada BUMN sektor farmasi.

Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi VI Aria Bima dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan BUMN farmasi secara virtual kemarin.

"Dari saya, sekarang ini yang muncul di medsos maupun (media) mainstream adalah soal memanfaatkan situasi oleh mafia alat kesehatan," katanya Selasa (21/4/2020).

Pihaknya meminta penjelasan praktik impor alkes yang katanya menjadi ladang keuntungan bagi para mafia, yang saat ini dituduhkan jika BUMN masuk ke dalam lingkaran tersebut.

"Akhirnya masuk ke lingkaran-lingkaran pemburu rente yang sekarang dituduhkan masuk ke lingkaran-lingkaran termasuk BUMN maupun private maupun pengusaha swasta. Nah ini tolong nanti ikut dijelaskan dari direktur holding (BUMN farmasi) ada, upaya pencegahan ini seperti apa supaya masyarakat transparan bahkan dituduhkan juga itu berkolaborasi dengan politisi," jelasnya.

Menurutnya perlu dijelaskan secara transparan proses pengadaan dan distribusi alat kesehatan agar tidak ada celah buat mafia.

"Saya kira penting supaya mafia-mafia ini tidak memanfaatkan situasi yang ada, dan pentingnya rapat ini salah satunya adalah memberikan transparansi dan akuntabilitas. Jangan sampai muncul dalam situasi semacam ini," terangnya.

Apa kata BUMN farmasi?

Holding badan usaha milik negara (BUMN) sektor farmasi memastikan tidak terlibat dalam praktik mafia alat kesehatan (alkes). Tapi mereka tidak menampik hal semacam itu mungkin saja dilakukan oleh oknum di luar BUMN di tengah pandemi virus Corona (COVID-19).

"Nah apa-apa yang kami lakukan untuk BUMN, kita tidak mungkin melakukan itu," kata Direktur Utama Bio Farma Honesti Basyir dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR RI secara virtual, Selasa (21/4/2020).

Dia menjelaskan bahwa BUMN memiliki dua fungsi, yaitu agent of development dan perusahaan yang dituntut untuk memperoleh keuntungan. Namun di tengah pandemi COVID-19 ini, pihaknya tak memanfaatkannya dengan menaikkan harga karena menempatkan diri sebagai agent of development.

Dia mencontohkan, Kimia Farma masih menjual masker dengan harga terjangkau, Rp 2.000 per pcs. Sementara pihak lain, menurutnya mungkin sudah menjual di harga Rp 10.000 dan sebagainya.

"Itu untuk menjaga semua orang bisa mendapat suplai masker yang cukup," jelasnya.

Tapi BUMN saat ini hanya sebagai distributor masker dan belum menjadi produsen. Untuk itu mereka membutuhkan kepastian suplai agar harga tak merangkak naik. Dalam menyuplai kebutuhan alkes yang belum bisa mereka produksi sendiri, pihaknya juga bertransaksi langsung dengan pabrikan untuk menghindari praktik mafia.

"Di sini lah mungkin karena terjadinya demand yang sangat tinggi mulai ada yang bermain sehingga harga naik. Tapi kami pastikan bahwa BUMN farmasi tidak melakukan itu (praktik mafia) dan kita juga berusaha untuk melakukan deal langsung dengan pemilik teknologinya (pabrikannya)," tambah dia.

Bagaimana modus mafia alkes?


Direktur Utama Bio Farma Honesti Basyir mengungkapkan modus mafia alat kesehatan (alkes) yang belakangan jadi sorotan. Menurut bos induk holding badan usaha milik negara (BUMN) sektor farmasi itu, kemungkinan besar praktik tersebut terjadi karena impor alkes dilakukan lewat broker alias perantara tertentu.

"Saya tidak mengatakan mafia itu tidak ada, tapi pada kondisi seperti ini pasti ada yang berusaha untuk memanfaatkan kesempatan seperti itu, apalagi kalau kita bermain dengan broker," kata dia dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR RI secara virtual, Selasa (21/4/2020).

Jadi kesepakatan yang dilakukan untuk mengimpor alkes dilakukan melalui broker, tidak bertransaksi langsung dengan pabrikannya. Pihaknya berusaha sebisa mungkin menghindari hal semacam itu.

"Nah permasalahan yang muncul dengan adanya isu mafia alkes, mafia farmasi ini karena mungkin deal-nya melalui broker atau melalui perantara tertentu. Tapi yang kami lakukan strateginya kita berusaha untuk melakukan deal langsung dengan pabrikannya. Kita dibantu teman-teman KBRI," jelasnya.

Terlebih di tengah pandemi virus Corona (COVID-19) permintaan terhadap alkes meningkat pesat sementara suplainya terbatas sehingga memicu hal-hal yang tidak diinginkan.

"Terkait mafia alkes ataupun mafia obat-obatan, ya menurut kami ini memang permasalahan yang hampir pada saat pandemi ini seperti disampaikan di awal tadi, di mana demand-nya jauh lebih tinggi daripada suplainya sehingga ada kelangkaan suplai, apalagi juga proses ekspor-impor itu tidak berjalan mulus karena masing-masing negara juga melakukan pembatasan-pembatasan," lanjut dia.

"Makanya strategi kami adalah kita langsung untuk produk-produk ataupun alkes yang tidak kita miliki, kita langsung deal dengan pabrikannya untuk menghindari adanya kecenderungan nanti harganya akan naik," tambahnya.





buat para mafia dan penimbun masker apd segeralah bertobat
banyak dokter & tenaga medis yg tertular covid19 gara2 kekurangan APD!