PSBBatau Pembatasan Sosial Berskala Besar dilaksanakan pemerintah untuk memutus mata rantai penyebaran covid-19 di Indonesia. Tapi di satu sisi, banyak sektor mata pencaharian yang juga terputus dari program ini.

Sebut saja pedagang, pebisnis UMKM, sampai pegawai yang di-PHK. Lalu dari mana mereka mendapatkan pemasukan buat memenuhi kebutuhan sehari-hari?

Kemensos dan pemprov DKI berkolaborasi menyebarkan bantuan untuk warga yang membutuhkan karena gak ada sumber pendapatan. Ada 2 jenis bantuan yang akan disalurkan pemerintah seperti yang dilansir dari tirto dan liputan 6.

Bantuan sosial sembako


Distribusi bantuan sosial sembako dibagi dua antara kemensos dan pemprov DKI. Cuma keluarga Orang Dalam Pemantauan (OPD), Pasien Dalam Pengawasan (PDP), pekerja sektor informal dan masyarakat rentan lain yang bisa menerima bansos.

Menurut Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos Pepen Nazaruddin, bansos di Jabodetabek dibagikan dua kali setiap bulan jadi totalnya Rp600 ribu tiap bulan.

Sempat ada cerita unik yang beredar di internet. Yaitu perbandingan bantuan pemprov Jawa Barat dan DKI.


Sumber: ayobandung.

Isi bantuan pemprov Jawa Barat adalah sembako senilai Rp350 ribu berisi beras 10 kg, terigu 1 kg, vitamin c, makanan kaleng 2 kg (4 kaleng), gula pasir 1 kg, mi instan 16 bungkus, minyak goreng 2 liter, dan telur 2 kg, dan uang tunai Rp150 ribu. Sementara bantuan pemprov DKI berisi beras 5 kg 1 karung, sarden 2 kaleng kecil, minyak goreng 0,9 lt 1 pouch, biskuit 2 bungkus, masker kain 2 pcs, dan sabun mandi 2 batang senilai Rp150 ribu.

Ternyata setelah diselidiki, bansos pemprov Jawa Barat dibagikan sebulan sekali, sementara pemprov DKI Jakarta menyalurkan seminggu sekali. Jadi ada perbedaan bantuan dari kemensos dan pemprov.

Bantuan Langsung Tunai


Buat yang menanti dana bantuan langsung tunai di luar Jabodetabek harap bersabar. Menurut pengakuan Menteri Sosial Juliari P Batubara, Kemensos memang belum mendistribusikan BLT karena masih fokus pada distribusi sembako.

Selain buat meringankan beban masyarakat terkait dampak ekonomi dari wabah korona, dan PSBB, bantuan dari pemerintah juga dimaksudkan biar warga gak mudik ke kampung halaman masing-masing. Apalagi kalau bukan buat mencegah penyebaran covid-19 sampai ke pelosok.

Masalahnya, warga Indonesia itu udah terkenal ndableg alias susah diatur. Jangankan nahan biar gak mudik, PSBB aja udah langganan dilanggar. Gimana mau ngarepin gak pada mudik, kan?

Yang jadi pertanyaan, apakah usaha pemerintah dengan bantuan senilai 600 ribu per bulan cukup buat menahan warga tetap di rumah selama pandemi korona?