TGUPP Anies Jelaskan Dana Bansos Senilai Rp600 Ribu per KK

Jakarta, CNN Indonesia -- Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) DKI Jakarta Tatak Ujiyati meluruskan jumlah penerima bantuan sosial (bansos) yang diberikan pemprov yakni sebanyak 1,25 juta masyarakat Jakarta.

Padahal, diketahui sebelumnya saat Gubernur DKI Anies Baswedan teleconference dengan Wapres Ma'ruf Amin disebutkan mencapai 3,7 juta jiwa.

Dalam tulisan di akun Facebook-nya, ia menjelaskan angka 3,7 juta jiwa yang sempat disebutkan Anies saat teleconference itu adalah dari total masyarakat miskin dan rentan miskin. Tatak menjelaskan angka itu adalah hanya estimasi yang berasal dari formula Bank Dunia, yaitu 40% dari populasi adalah masyarakat terdampak.

"Angka ini memasukkan angka penduduk miskin, hampir miskin dan nyaris miskin," tulis Tatak di akun Facebook dan sudah dikonfirmasi CNNIndonesia.com kepada yang bersangkutan, Rabu (15/4).

Lebih lanjut, Tatak menyatakan banyak masyarakat yang salah persepsi terkait bantuan tersebut. Tatak mengatakan 1,25 juta masyarakat itu dalam satuan kepala keluarga, bukan jumlah masyarakat murni.

"Data akhirnya kira-kira 1,25 juta Kepala Keluarga, sebagaimana disebut Mas Anies. Atau kalau dihitung jumlah orang ada kira-kira 2,5 juta jiwa," tulis perempuan yang tergabung dalam Komite Pencegahan Korupsi di TGUPP DKI tersebut di akun Facebook-nya

Dengan demikian, merujuk apa yang diutarakan Tatak tersebut, 1 kepala keluarga asumsinya dihitung rata-rata terdiri atas dua orang.

Saat dikonfirmasi lebih lanjut mengenai kira-kira jumlah orang dalam 1 KK itu jika merujuk pada jumlah orang yang menerima bansos DKI, Tatak menjawab kepada CNNIndonesia.com, "Bukan asumsi, itu data setelah di-cross check dengan data KK dari dukcapil. Untuk pastinya bisa ditanyakan langsung ke Ketua Gugus Tugas Covid ya."

Dalam lanjutan tulisan di akun Facebook-nya, Tatak menjelaskan dari formula Bank Dunia itu, Pemprov DKI pun melakukan verifikasi lebih lanjut dengan mencocokkan kepada data penduduk dan penerima bantuan yang selama ini sudah bergulir. Hasilnya, tetap ada 1,25 juta KK atau 2,5 juta jiwa yang dibantu oleh DKI Jakarta melalui dana APBD.

"Artinya data penerima bansos tahap pertama itu basis datanya tunggal. Yaitu data yang sudah dikumpulkan Pemprov DKI Jakarta. Totalnya kurang lebih 1,25 juta KK atau 2,5 juta jiwa. Bukan 3,7 juta jiwa lagi (sebab ini hanyalah estimasi awal)," tulis Tatak.

"Dari fakta tersebut di atas kita bisa meluruskan. Asumsi bahwa ABW menyediakan 1,25 juta dan sisanya 2,5 juta jiwa akan dibantu Jokowi -- tidak tepat. Yang benar jumlah Kepala Keluarga yang akan dibantu jumlahnya tetap, yaitu kurang lebih 1,25 juta jiwa itu. Dana APBD dan APBN akan dikeluarkan pada tahapan yang berbeda," imbuhnya pada tulisan tersebut.

Sumber Dana

Selain jumlah penerima bantuan, dalam tulisannya Tatak juga menyatakan jumlah bantuan tahap pertama berasal dari kocek APBD DKI. Sementara bantuan tahap selanjutnya diharapkan dari APBN dari Kementerian Sosial.

Tatak juga menjelaskan detail bahwa awalnya jumlah bantuan yang akan diberikan ke masyarakat ialah sebesar Rp1 juta per keluarga. Namun, ada sejumlah penyesuaian yang membuat angka itu turun jadi Rp880 ribu per kepala keluarga, dan terakhir menjadi Rp600 ribu per kepala keluarga.

"Keadaan ekonomi sedang sulit, pendapatan negara juga berkurang. Angka Rp 600.000 ini pun harus kita syukuri. Jadi asumsi bahwa warga akan menerima bantuan dobel dari Pemprov DKI Jakarta dan dari Pemerintah Pusat pada saat yang sama, itu keliru," tegas dia di tulisannya.

Dana Rp600 ribu itu juga tidak diberikan dengan uang tunai, melainkan dengan barang. Tatak membeberkan untuk satu paket kedatangan jumlah yang ditetapkan ialah sebesar Rp149.500, dan akan diberikan sebanyak 4 kali atau senilai Rp598.000.

Ia menjamin angka-angka itu kredibel, dan akan kembali ke kocek DKI jika berlebih. Ia juga menyatakan angka ini bisa diverifikasi oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di kemudian hari.

"Angka pengeluaran riil yang Rp149.500 per paket ini yang akan dipertanggungjawabkan kemudian. Jadi bukan diumpetin apalagi dikorupsi. Soal kredibilitas penyalurannya bagaimana nanti akan dinilai kemudian oleh audit BPK," beber dia.

Terakhir ia menyatakan hingga hari ini DKI masih belum menerima dana dari pusat untuk disalurkan kepada masyarakat. Ia berharap agar masyarakat memahami situasi yang ada dan tidak melakukan provokasi lebih lanjut.

"Dana ini dikelola oleh Kementerian Sosial dan sejauh ini belum disalurkan. Menunggu giliran setelah bansos Pemprov DKI Jakarta tahap I selesai. Demikianlah, semoga bisa meluruskan. Sangat disayangkan masih saja ada yang memprovokasi dengan memanfaatkan situasi," tutup dia.
(ctr/kid)
sumber

*******

Tolong KPK siap-siap ya. Masih berlaku kan hukuman mati bagi pihak yang mengkorupsi dana bantuan sosial disaat bencana? Nanti kalau ternyata benar ada korupsi dana bantuan sosial yang dikorupsi tapi pelakunya tidak bisa diseret ke meja hukum, bubar saja KPK.

Ini sekedar mengingatkan, awal April 2020, artinya baru sekitar 2 minggu yang lalu, Anies meminta bantuan pusat untuk menafkahi para masyarakat miskin yang dikatakannya berjumlah 3,7 juta jiwa.
Ingat ya, jiwa atau orang, bukan KK atau Kepala Keluarga . Dan itu dikatakan Anies didepan Wakil Presiden. Lalu ketika ditanya Wakil Presiden, apakah yang 3,7 juta jiwa ini sudah valid datanya, Anies mengatakan bahwa yang sudah valid adalah 1,1 juta jiwa atau orang. Sekali lagi, ini bukan KK atau Kepala Keluarga. Lalu ketika Anies mengatakan bahwa yang nantinya mendapat bantuan sosial adalah warga yang ber KTP DKI Jakarta, dan juga dimungkinkan yang tidak ber KTP Jakarta, maka lagi-lagi ini bukan KK atau Kepala Keluarga.

Lantas dimana bedanya KK dengan KTP?
Dalam sebuah KK, bisa jadi ada 2 minimal orang yang telah mempunyai KTP, yaitu orangtua. Ini kalau anak dalam sebuah KK belum mempunyai KTP. Tetapi bisa jadi dalam sebuah KK justru seluruh anggota keluarga telah mempunyai KTP. Dan dalam sebuah KK, bisa ada 3 jiwa, bisa juga 5 jiwa.

Dari sini, sudah mulai rancu. Perhitungan Anies yang menyebut 1,1 juta jiwa, ini menurut KTP atau bukan? Kalau bukan, artinya Anies telah menghitung jumlah orang didalam ribuan KK DKI Jakarta. Dan artinya, KK yang dihitung, pastinya lebih kecil dari 1,1 juta jiwa. Anggaplah dalam 1 KK ada 3 orang yaitu 2 orangtua dan 1 anak. Ini berarti jumlah KK yang terhitung ada sekitar 1,1 juta jiwa : 3 = 366.666 KK.

Sekarang pertanyaannya, bagaimana mungkin anggota TGUPP ini bisa menjabarkan jumlah 1,1 juta jiwa itu menjadi 1,1 juta KK? Dan bagaimana mungkin dari 1,1 juta KK menjadi 2,5 juta jiwa?

Sekarang kita berhitung pakai nalar dan logika. Jika 1,1 juta KK itu menjadi 2,5 juta jiwa, artinya dalam 1,1 juta KK itu hanya terdiri dari orangtua tanpa anak. Ya dong. 1,1 juta KK x 2 orang = 2,2 juta jiwa. Lalu yang 300 jiwa? Kita masukan dalam KK tersebut, artinya dari 1,1 juta KK itu 300.000 KK berisi 3 orang dalam sebuah keluarga, dan 800.000 KK adalah sebuah keluarga tanpa anak.

Masuk logika?

Perhitungan itu didapat kalau TS mengikuti kata-kata Anies yang mengatakan bahwa 1,1 juta jiwa telah valid by name by address.

Kalau kita ikut kata-kata anggota TGUPP nya Anies yang mengkoreksi kata-kata Anies menjadi 1,25 juta KK lalu menyebut angka 2,5 juta jiwa, artinya seluruh keluarga yang KKnya tercatat itu TIDAK PUNYA ANAK!

Jadi, sampai sini saja sebenarnya Anies telah berbohong didepan Wakil Presiden KH. Ma'ruf Amin. Dan pastinya berbohong juga pada rakyat Indonesia yang menonton saat Anies teleconference dengan Wakil Presiden. Dan pastinya jumlah 3,7 juta jiwa yang disebut Anies hanyalah akal-akalan Anies agar dilihat wah. Ini lho Jakarta. Kami akan mengeluarkan dana sekian T untuk sekian juta warga.

Dan ketika jumlah bantuan dana yang tadinya 1 juta menjadi 850 ribu lantas menciut lagi menjadi 600 ribu, silakan dinilai sendiri.

Apalagi ketika nilai bantuan sosial yang dikatakan senilai 149.000 ternyata nilainya hanya dikisaran 120 an ribu, maka bau-bau korupsi sangat kental.

Lihat yang dibold miring.
Karena bingung, akhirnya kejeblos sendiri dengan kata-katanya.

Pahit memang kenyataan ini bagi pendukung Anies. Tapi inilah faktanya.
Kalau tidak terima, silakan mendebat tanpa oot.
Silakan.

Ngopi dulu ah....