DKI kini telah diizinkan untuk melakukan pembatasan sosial skala besar (PSBB). Pemerintah pusat melalui Menteri Kesehatan Terawan mengabulkan permohonan DKI untuk status PSBB.

Fraksi PSI di DPRD DKI pun merespons hal ini. Anggota Fraksi PSI Eneng Malianasari menilai Pemprov DKI perlu bijak dalam menghadapi PSBB DKI, khususnya bantuan sosial bagi warga.

Dia menyebut, sebaiknya Pemprov DKI membagikan bantuan bagi warga dengan hitungan kepala keluarga. Sehingga bantuan akan disebar lebih merata, dibandingkan jika dibagikan per orangan.

“Ini untuk menghindari terjadinya tumpang tindih penerima yang membuat Bansos jadi tidak tersebar merata. Untuk itulah, saya merekomendasikan agar target sasaran adalah per keluarga, bukan per warga,” kata Eneng melalui keterangan tertulisnya, Selasa (7/4).

Baca: PSBB Segera Diterapkan, Ini Saran Ombudsman untuk Anies

Dia kemudian meminta agar Pemprov memprioritaskan keluarga dengan kepala keluarga pekerja informal dan atau formal yang dirumahkan/diberhentikan. Kemudian, keluarga dengan kepala keluarga yang telah pensiun atau lansia, dan keluarga yang memiliki balita atau ibu hamil.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan akan memberikan bansos kepada 3,7 juta orang di Jakarta. Dengan rincian 1,1 juta orang masuk kategori miskin dan 2,6 juta orang rentan miskin dan terdampak kebijakan penanganan virus corona.

Pemberian bansos ini akan dibantu oleh pemerintah pusat, terutama ditujukan bagi kelompok yang rentan miskin sebanyak 2,6 juta orang. Sedangkan untuk 1,1 juta orang miskin akan menggunakan APBD DKI.

Sebelumnya Wapres Ma'ruf Amin menanyakan kesiapaan DKI lewat teleconference, Anies mengatakan bahwa pihaknya perlu waktu untuk mengidentifikasi kelompok rentan miskin.

Pasalnya, kelompok rentan miskin merupakan kelompok yang tidak mendapatkan bantuan langsung dari pemerintah DKI Jakarta.

Mereka yang termasuk ke dalam kelompok rentan miskin antara lain pengemudi ojek atau para pedagang kaki lima (PKL) yang memiliki pendapatan tetapi langsung kehilangan pendapatan saat ekonomi terjadi kontraksi seperti saat ini.

Ditambah lagi, tidak semua warga yang berada di kelompok rentan miskin ber-KTP DKI.

Pemprov DKI, kata dia, sedang melakukan pendataan untuk warga-warga rentan miskin tersebut supaya bisa mendapat bantuan dari pemerintah.


https://www.google.com/amp/s/m.kumpa...ga-1tB3UPGhrbc

Bingung wan jemboot baru bangun tidur disuruh kerja wkwk

Jemboot kuciwa, padahal kalo lokdon manies bisa santai kaga keluar duit n tenaga haha