Jakarta, Gesuri.id - Dody Achdi Suhada, Ketua  DPN-Repdem (organisasi sayap PDI Perjuangan) Bidang Kaum Miskin mendesak Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk lebih fokus mengurusi kebutuhan dan menyelamatkan warganya yang saat ini terancam lantaran makin meluasnya penyebaran wabah virus Corona (Covid-19). 

Dody mengingatkan, setiap hari pasien terinfeksi virus Corona itu terus meningkat di Jakarta.

Berdasarkan data dari laman covid19.bnpb.go.id, pada Minggu (5/4) jumlah pasien positif terjangkit Covid-19 di DKI Jakarta pukul 16.46 WIB sudah berjumlah 1.244 orang dan meninggal 111 orang.

"Artinya dari data tersebut membuktikan belum ada pencegahan yang nyata dilakukan oleh Anies. Harus gerak cepat karena ibukota hotspot pusat wabah, Kami minta agar Anies serius berhentilah sibuk ngomong saja di media massa, namun tidak disertai tindakan nyata di lapangan" tegas Dody. 

Dody kembali mencontohkan kasus penumpukan massa dalam penjualan Sembako hanya di satu titik pada Minggu (5/4/2020) di Kramatjati. Hal tersebut sangat bertentangan sekali dengan maklumat Kapolri dan imbauan Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar menghindari kegiatan yang menimbulkan kerumunan massa.

"Seharusnya Anies bisa meniru langkah Gubernur DKI Jakarta terdahulu Basuki Tjahya Purnama alias Ahok dengan Kartu Jakarta Pintar (KJP) sehingga warga pemegang kartu tersebut bisa membeli ke pasar modern dan pasar tradisional tanpa harus membuat kerumunan massa" terang Dody.

Selain itu, Dody juga menekankan agar Anies Baswedan memperhatikan nasib pekerja informal jelang penerapan status daerah sebagai Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam rangka percepatan penanganan virus corona.

Dikatakan Dody, seiring dengan keputusan Menteri Kesehatan RI Terawan Agus Putranto yang telah meneken Peraturan Menteri Nomor 9 Tahun 2020 tentang PSBB dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19, Anies harus bergerak cepat menyikapi hal tersebut dengan mempersiapkan langkah yang nyata berikan anggaran untuk melindungi warganya, jika PSBB itu diberlakukan. Karena menurut Dody pekerja informal paling terdampak kebijakan tersebut. Diketahui hampir 150.000 warga DKI terkena PHK dan dirumahkan berdasarkan data update dari Dinas Tenaga Kerja DKI.

Dicontohkan Dody, sektor informal yang terdampak itu misalnya sopir taksi, dan ojek online. Profesi tersebut akan terasa dampaknya lantaran pendapatan mereka menjadi nihil akibat penumpang tak ada.

Anies juga diminta untuk tidak sembarang bicara ke publik tanpa diserta data yang konkrit. 

"Sekali lagi kami tegaskan kepada Anies untuk berhenti bermain kata-kata di media massa, koordinasi sajalah dengan BNPB. Jangan sebentar-sebentar konferensi pers selalu bicara jumlah warga yang tak terdeteksi. Keramaian warga di pasar, masjid dan di rw/rt saja dibiarkan Anies, bagaimana bisa terdeteksi. Turun dan bekerjalah selamatkan warga, bagikan masker kepada warganya, jangan warga disuruh buat sendiri dan beli sendiri maskernya, karena anggaran untuk rakyat harus diberikan, jangan digunakan hal yang tak penting, harus transparan," pungkas Dody.

https://www.gesuri.id/pemerintahan/a...rona-b1YKmZs6q