Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) / Foto: Rifkianto Nugroho

Jakarta - Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengomentari sistem e-budgeting yang dinilai bermasalah oleh Gubernur Anies Baswedan. Menurut Ahok, sistem e-budgeting berjalan baik jika tidak ada niat untuk korupsi.

"Sistem itu berjalan baik jika yang input datanya tidak ada niat mark up apalagi maling. Untuk mencegah korupsi hanya ada satu kata transparansi sistem yang ada," ucap Ahok saat dihubungi, Kamis (31/10/2019).

Diketahui, sistem e-budgeting pertama kali digagas oleh Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi). Saat itu, Ahok menjadi Wakil Gubernur DKI Jakarta.

Ahok pun menyebut banyak orang saat ini sudah mengerti e-budgeting. Dia pun tidak mau berkomentar lebih jauh.

"Ternyata banyak (yang) sudah viral, orang-orang yang pintar dan tahu sistem e-budgeting . Kalau aku sudah lupa mungkin kelamaan belajar ilmu lain di Mako Brimob," kata Ahok.

Sebelumnya, Anies menilai masalah penganggaran sudah terjadi selama bertahun-tahun dan pangkalnya adalah di sistem. Dia merasa mendapat 'warisan'.

"Kan ditemukan juga di era-era sebelumnya. Selalu seperti ini. Karenanya, menurut saya, saya tidak akan meninggalkan ini ke gubernur sesudahnya, PR ini. Karena saya menerima warisan nih, sistem ini. Saya tidak ingin meninggalkan sistem ini untuk gubernur berikutnya," ucap Anies di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Rabu (30/10) kemarin.

Dia mengaku telah meneliti anggaran itu satu per satu dengan anak buahnya. Tapi dia memilih untuk tak memarahi anak buahnya di depan publik gara-gara usulan anggaran aneh bisa muncul di KUA PPAS.

"Sebenarnya kelihatan keren sih marahin anak buahnya, tapi bukan itu yang saya cari tapi yang saya cari adalah, ini ada masalahnya ini harus dikoreksi karena mengandalkan manual," kata Anies.

SUMBER


Semua tergantung niatnya..

Ahok yang kafir aja ngerti tentang pentingnya niat.. kenapa wan abud yg pilihan umat malah nyalahin sistem dan PSI ??..

Para cobang dan pria2 mesum aja tau pentingnya transparansi dan open kimono.. supaya kita semua bisa menilai isinya..

Apa mentang2 pilihan ulama dan umat.. makanya semua kebijakan dan APBD DKI mesti berhijab dan bercadar juga..