Jakarta - Virus corona telah menjadi pandemi ke seluruh dunia, tak terkecuali ke Indonesia. Ekonom Pengurus Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) menilai wabah ini menjadi bencana ekonomi politik.

Lewat keterangannya, Ketua Dewan Pengurus LP3ES Didik J. Rachbini dan Peneliti LP3ES Fachru Nofrian mengatakan instrumen APBN sangat penting dalam menangani dampak virus ini. Pemerintah diminta jangan main-main dalam penggunaan APBN.

Didik dan Fachru menilai bahwa sejauh ini pemerintah terlihat ragu dan maju mundur dalam mengalokasikan dana APBN untuk menangani virus corona. Mereka menilai alokasi dana yang terus berubah mencerminkan kenijakan yang lemah dari pemerintah.

"Kebijakan anggaran yang ragu dan maju mundur mengalokasikan dana Rp 19 trilyun rupiah pada awalnya, beberapa hari kemudian lalu naik Rp 27 trilyun rupiah, dan kemudian naik lagi Rp 60 trilyun adalah kebijakan yang lemah, mencla-mencle, pertanda pemerintahan tidak memiliki kepemimpinan yang kuat kalau berkaca pada luasnya masalah yang dihadapi rakyat Indonesia," kata kedua ekonom ini lewat keterangan tertulis, dikutip Minggu (29/3/2020).
Baca juga: Kebaikan Para Figur Publik di Tengah Krisis Corona yang Patut Ditiru
Kepemimpinan di DPR juga disebut mengalami kebingungan karena minim interveensi. Padahal menurut Didik dan Fachru di tangan DPR ada sumberdaya yang besar untuk membantu rakyat yang sedang kesusahan terhantam virus corona. Mereka menilai sudah saatnya alokasi anggaran harus melibatkan DPR dalam skala yang khusus dan besar.

"Jangan mengais-ngais anggaran sisa marginal yang tidak dipakai. Pemerintah tidak serius kemudian mengumumkan alokasi dana dari anggaran yang tidak dipakai lalu ketemu angka Rp 19 trilyun, lalu naik Rp 27 trilyun, dan menghitung-hitung anggaran lain untuk diklaim sebagai penggunaan untuk korona, semisal BOS diakui sebagai angaran corona," ungkap Didik dan Fachru.

"DPR tidak boleh lelet dan ragu mengambil tindakan, dan hanya diam tetapi harus turun tangan merekayasa dan memutuskan anggaran untuk menangkal wabah corona yang sangat meluas ini," sambung keduanya.

Berkaca kasus krisis ekonomi di tahun 2008, Didik dan Fachru meminta agar pemerintah mengambil langkah tegas serupa yang dilakukan di tahun 2008. Saat itu pemerintah tegas memotong anggaran kementerian dan lembaga hingga 10%, baik pusat dan daerah.

Kali ini di tengah wabah corona, mereka meminta pemerintah dan DPR memutuskan dengan tegas untuk memangkas anggaran hingga 20%. Kemudian dan tersebut dialihkan untuk membantu masyarakat miskin, pekerja sektor informal, industri mikro, dan penanganan virus corona lainnya.

"Pada tahun 2008 tidak ada krisis yang hebat, hanya terjadi perlambatan ekonomi, tetapi anggaran dengan tegas dipotong 10%. Pemerintah harus memimpin bersama DPR memutuskan untuk memotong 20% anggaran seluruh kementerian dan daerah, kemudian mengalihkannya untuk pembiayaan corona," kata kedua ekonom ini.

Penghematan pun harus dilakukan, Didik dan Fachru menilai proyek besar strategis nasional yang menelan anggaran besar harus dibatalkan, paling minimal ditunda dahulu.

"Sudah banyak saran, tapi tidak diputuskan segera agar proyek-proyek besar, mercusuar yang mewah dan berbiaya mahal harus dibatalkan setidaknya ditunda," sebut Didik dan Fachru.


https://finance.detik.com/berita-eko...313.1574729496

Semoga tidak ada pemotongan anggaran 72M kemaren, soalnya kalau sampai dipotong nanti kasian cebong gak makan