Samuel Pablo, CNBC Indonesia
12 February 2019 12:15


Jakarta, CNBC Indonesia - Sebuah keputusan besar diambil Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Senin (11/2/2019). Bertempat di Balai Kota, Jakarta, Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan mengumumkan pengambilalihan pengelolaan air bersih di ibu kota dari pihak swasta, yaitu PT Aetra Air Jakarta dan PT PAM Lyonnaise Jaya (Palyja).

Anies mengatakan tujuan pengambilalihan itu adalah untuk memperluas cakupan layanan air ibu kota. Sebab, selama dikendalikan oleh kedua perseroan, Aetra di wilayah timur Jakarta dan Palyja di wilayah barat Jakarta, tidak ada penambahan signifikan terhadap komponen tersebut. 

Pada 1998, cakupan layanan air sebesar 44,5%. Kemudian pada 2017, nilainya hanya meningkat menjadi 59,4%. Itu artinya selama 20 tahun hanya meningkat 14,9%. 

Hal lain adalah perjanjian kerja sama (PKS) yang terjalin sejak 1998 dinilai Anies tidak menguntungkan Pemprov DKI Jakarta. Ada hak eksklusivitas yang dimiliki Aetra dan Palyja. Pemprov DKI Jakarta harus meminta izin apabila hendak menambah jaringan pipa dan lain sebagainya. 

"Sekarang sederhananya begini targetnya tidak tercapai dan keuntungan harus dibayar negara. Kalau target tercapai mungkin lain cerita. Kalau ini dibiarkan sampai 2023 bisa dipastikan warga DKI tidak akan menikmati sesuai target," lanjutnya. 

Lebih lanjut, Anies memastikan, pengambilalihan pengelolaan air ibu kota dari pihak swasta akan segera rampung. Mantan menteri pendidikan dan kebudayaan itu berharap bulan depan head of agreement (HoA) tuntas. Dalam hal ini, Anies menugaskan PD PAM Jaya. 

"Pertengahan Maret pokoknya kita targetkan head of agreement selesai," katanya.

Seperti Freeport
Langkah Pemprov DKI Jakarta identik dengan langkah pemerintah pusat di bawah kendali Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengambil alih saham Freeport Indonesia. Tahun lalu, melalui skema divestasi, kepemilikan saham Pemerintah RI pun meningkat menjadi 51%. 

Ditarik ke belakang, PT Freeport Indonesia telah bercokol di Indonesia sejak 1967. Perpanjangan kontrak karya terbaru terjadi pada 1991 dan berlaku hingga 2021. Namun, pemerintahan Jokowi ngotot menjadi penguasa mayoritas saham tambang perusahaan yang berinduk pada Freeport McMoRan Inc tersebut. 

Langkah awal adalah dengan membentuk holding BUMN dengan induk PT Inalum (Persero) yang terealisasi pada 29 November 2017. CNBC Indonesia melaporkan pada Juli 2018, progres signifikan terjadi selepas penandatanganan HoA antara Inalum, Freeport McMoRan Inc dan Rio Tinto terkait harga dan struktur transaksi. 

Penandatanganan HoA kemudian ditindaklanjuti dengan penandatanganan tiga kesepakatan pada September 2018, yaitu perjanjian divestasi, perjanjian jual beli saham, dan perjanjian pemegang saham PTFI. Kesepakatan yang tersisa, yaitu pembayaran transaksi dan perubahan kontrak dari KK ke IUPK dituntaskan pada Jumat (21/2/2019). Nilai transaksi mencapai US$ 3,85 miliar atau setara Rp 55,8 triliun. 

Tatak Ujiyati menegaskan, Tim Evaluasi Tata Kelola Air Minum telah berkomunikasi dan melibatkan kedua mitra swasta tersebut dalam proses pengambilalihan ini, bahkan melalui pencocokan data sejak masa studi.

"Sampai saat ini belum ditentukan mekanisme pengambilalihan yang mana, bisa sebagian pengelolaan atau pembelian saham. Kita belum tahu nilainya, perlu due dilligence untuk itu. Yang jelas harus lebih kecil daripada kerugian kalau kita diamkan hingga kontrak PKS berakhir di 2023," jelasnya.

Hasil kajian Tim Tata Kelola Air menunjukkan adanya jaminan keuntungan untuk pihak swasta yang dipastikan jumlahnya terlepas dari tercapainya target kinerja, dengan nominal mencapai Rp 6,7 Triliun di 2023.

"Mau tidak mau kita harus ambil alih segera, nggak bisa didiamkan," imbuhnya.

[URL=Aksi Anies Depak Aetra-Palyja Ibarat Jokowi Rebut Freeport

dibina airnya