TRIBUNKALTIM.CO - Soal Virus Corona Stafsus Erick Thohir kritik kebijakan Anies Baswedan, Arya Sinulingga: Kita tak bisa apa-apa.

Kebijakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang kembali membatasi transportasi umum, kembali menuai kritik.

Kali ini kritik datang dari Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga.

Pasalnya, kebijakan Anies Baswedan membatasi transportasi umum demi mencegah Virus Corona, justru menimbulkan antrean.

Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga menjelaskan bagaimana dampak dari pembatasan jam operasional kereta rel listrik (KRL) di Jakarta.

• Banyak Warga Nekat Mudik dari Jakarta, ODP Corona di Sumedang Naik Jadi 1.807 Orang

• Darurat Virus Corona, Kemenhub Resmi Hapus Semua Program Mudik Gratis 2020, Budi: Sudah Diputuskan

YouTube Kompastv, Senin (23/3/2020), awalnya Arya Sinulingga menjelaskan soal perbedaan jam operasional KRL sebelum, dan setelah dibatasi.

"Ketika dilakukan perubahan kebijakan, yaitu memperpendek operasionalnya KRL dari jam 4 pagi menjadi jam 6 pagi, tadinya jam 24 malam, jadi jam 20 malam," paparnya.

Arya Sinulingga mengatakan akibat diubahnya jam operasional KRL, orang-orang yang seharusnya bisa berangkat pada jam 4 pagi.

Harus menunggu masuk kereta yang berangkat pada jam 6 pagi, sehingga antrean pun mengular panjang.

"Itu akhirnya banyak penumpukan terjadi," katanya.

Ia mengatakan sebagian besar pengguna KRL adalah pekerja harian yang mau tidak mau harus bekerja di luar, dan tidak memiliki kendaraan pribadi.

Arya mengatakan PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) sudah siap menambah gerbong agar tidak terjadi penumpukan penumpang.

Ia menilai kebijakan yang ditarget oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, tidak tepat sasaran.

"Terus terang ini kita tidak bisa apa-apa," katanya.

"Dan kita juga tahu memang yang disarankan oleh Pak Gubernur adalah perkantoran.

Tapi kalau kita lihat di gambar itu banyak sekali pekerja harian, informal."

"Jadi mereka memang kerja jadi tukang di Jakarta, jadi ini di Jakarta, dan sebagainya," lanjut Arya Sinulingga.

Presenter SAPA INDONESIA MALAM Aiman juga turut mengungkapkan perasaannya melihat antrean yang begitu panjang.

"Ini saya lihat miris juga, ada ibu, ada anak-anak, ada anak kecil, bahkan balita," ucap Aiman.

Arya Sinulingga mengatakan KRL hanya mengikuti perintah yang dikeluarkan oleh Anies Baswedan.

"Kami hanya mengikuti apa yang dipermintakan oleh teman-teman dari Pemerintah DKI Jakarta," katanya.

Namun Arya Sinulingga juga menambahkan, setelah melihat antrean yang begitu panjang, akan ada revisi lagi terhadap jam operasional.

"Ini kan ada perubahan lagi, kalau normal kita berharap besok tidak akan terjadi seperti ini lagi," jelasnya.

"Begitu miris saya melihat ada anak balita yang diajak oleh ibunya, dan sebagainya," balas Aiman Witjaksono.

• Resmi, Ujian Nasional 2020 Untuk SD, SMP, SMA Sederajat Dihapus, Nadiem Makarim dan DPR RI Sepakat

• Vaksin Virus Corona Sudah Diujicoba, Ini Yang Terjadi Pada Ratusan Tubuh Relawan, Suhu Tubuh Berubah



Dikritik Fadjroel Rachman

Juru bicara Presiden Fadjroel Rachman menekankan, dalam situasi pandemi Covid-19 sekarang, tak boleh ada kebijakan coba-coba yang tak terukur.

• Risma Lakukan Ini untuk Antisipasi Virus Corona, Anies Baswedan Diskusi dengan Tito Karnavian

• Jakarta jadi Daerah Penyebaran Virus Corona Terbesar, Anies Baswedan Sebut Butuh Langkah Ekstrem

"Publik tak memerlukan kebijakan 'efek kejut' tapi kebijakan rasional dan terukur yang memadukan kepemimpinan organisasi, kepemimpinan operasional dan kepemimpinan informasi terpusat.

Sebagaimana yang ditunjukkan Presiden Joko Widodo sebagai panglima perang melawan pandemi covid-19," kata Fadjroel Rachman dalam keterangan tertulis, Rabu (18/3/2020).

Fadjroel Rachman menegaskan, kebijakan pemerintah pusat dan daerah harus rasional, terukur, penuh kehati-hatian karena akan berdampak luas pada keselamatan dan kehidupan publik, 267 juta rakyat Indonesia.

Dalam kondisi pandemi covid-19 ini Pemerintah Pusat dan daerah secara terukur harus menjalankan kebijakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Fadjroel Rachman mencontohkan imbauan Presiden untuk melakukan social distancing dengan bekerja di rumah, belajar di rumah, dan beribadah dari rumah.

Menurut dia, Presiden tak buru-buru memutuskan karantina wilayah atau lockdown karena memperhatikan kehidupan masyarakat.

"Presiden Joko Widodo tidak memilih kebijakan karantina wilayah, tetapi memilih kebijakan pembatasan sosial," kata dia.

Fadjroel Rachman pun mengajak semua pihak untuk bergotong-royong menghadapi masa sulit ini.


Pengamat kebijakan publik Azas Tigor Nainggolan mengatakan, pengurangan jumlah moda transportasi publik ini justru berbahaya dan menjadi ajang penyebaran virus Corona di tengah penumpukan para pengguna layanan Transjakarta.

Penumpukan penumpang juga ikut terjadi di sejumlah rute perjalanan KRL Jabodetabek, yang juga mengalami pembatasan jadwal operasi. Penumpukan penumpang ini lantas membuat pihak KCI mengubah kebijakannya. Mereka kembali menormalkan jadwal operasional KRL. Namun Anies malah bergeming. Ia tetap membatasi jalur Transjakarta.

“Seharusnya Anies juga ikut menormalkan kembali layanan Transjakarta dan MRT. Langkah KCI mengembalikan layanan seperti sedia kala sudah tepat,” katanya.



https://kaltim.tribunnews.com/amp/20...a-apa?page=all