Saya dan beberapa rekan saya pernah ikut serta dalam proyek pembuatan website. Nah, dari situ saya akan menceritakan sekaligus curhat mengenai alasan situs pemerintah tidak sebaik situs swasta.



1. Sudah jadi rahasia umum, kalau proyek pemerintah untuk urusan pembuatan situs pemerintah maupun sistem merupakan Tender/Outsourcing dari software house. Namun, yang perlu kita ketahui adalah siapa saja pemenang tender tersebut. Kalau pemenang tender dikategorikan software house yang baik dan berkualitas. Maka Situs pemerintah akan lebih baik dari sebelumnya. Entah dari performa maupun dari sisi UI/UX. Kalau pemenang tender merupakan SH (Software House) yang buruk dan hanya mendapatkan dana sedikit, ya berakhir dengan dikerjakan anak magang yang menggunakan PHP Native, atau sekedar menggunakan CMS seadanya tanpa konfigurasi. Fokus hanya pada 'yang penting bisa jalan'.

2. Katakanlah, SH yang memenangkan tender berniat untuk mengerjakan dengan serius proyek pemerintah tersebut. Mereka akan berhadapan dengan beberapa halangan yaitu

• Membuat sistem yang baik tapi malah dibuat ruwet. Maksudnya adalah SH ngasih ini rekomendasi sistem yang baik seperti apa. Namun, dengan sistem yang baik akan mengakibatkan transparansi, dan efisiensi. Untuk masyarakat tentu hal yang baik. Namun, untuk para pejabat korup? Ya seperti kabar baru baru ini dengan sistem anggaran DKI yang transparan jadi tahu berapa anggaran utk misalkan lem aibon[1] atau para pejabat yang suka males-males? Mungkin bisa diambil contoh bagaimana Bu Risma memarahi tim IT[2] yang sempet beredar beberapa waktu lalu. Karena seharusnya sistem yang dibangun itu mempermudah masyarakat, eh sama beberapa orang malah dibuat ruwet!

• Meminta sesuatu yang tidak sesuai kaidah infrastruktur, UI/UX, sistem dan lain sebagainya. Ibaratnya, ketika kamu meminta temen kamu untuk membuat sebuah desain dan kamu tidak mempercayakan desain temenmu, melainkan melakukan interfensi. "Tolong warnanya ini, tolong dong fontnya ini, tolong dong datanya ini dan itu". SH sih bisa saja menolak dengan alasan nanti UI/UX menjadi buruk, infrastruktur amburadul, data yang redundan. Akhirnya pun deadline molor dan hasilnya tidak maksimal.

• Deadline melebihi batas dan Fixed Budgeting. Dalam kontrak pengerjaan selalu ada waktu dan cost yang telah disetujui. Beda sama swasta dimana kita bisa meminta dana lebih apabila revisi banyak, melebihi deadline yang bukan karena kesalahan SH. Namun bila kontrak sama pemerintah anggaran misalkan 1M ya sudah, 1M doang. Karena sudah fix berdasarkan anggaran APBD/APBN itulah. Susah dong SH? Gimana mau menggaji karyawannya bila deadline melebihi batas dan cost tidak bertambah? Padahal bukan kesalahan SH.

3. Tidak semua kementrian Terbuka. Saya kasih contoh kementrian yang seperti ini



Dengan kementrian seperti ini



Kocakkan? Kementrian pariwisata merespon akan perubahan dan memahaminya. Sedangkan kementrian kesehatan? Ya seperti itu. Tidak semua orang dikementrian terbuka akan perubahan dan siap menerima perubahan. Karena dengan perubahan situs pemerintah, tidak hanya desain UI/UX saja yang berubah. Melainkan sistem dibagian operasional, perawatan, dan pelatihan akan berubah.

4. Korupsi Katakanlah dana dari kementrian turun 10M, lalu sampai di SH berapa? Apakah turun yakin 10M sampai di SH? Hahaha. Akhirnya bila dana tidak sampai 10M maka akan ada beberapa instrumen yang dipotong. Misalkan desainer UI atau User Research atau bahkan isinya dalam membuat situs web/aplikasi hanya orang-orang Full Stack Developer. Akhirnya bagus secara sistem namun gagal secara tampilan. Misalkan saja daftar NPWP yang seharusnya secara tampilan bisa ditingkatkan lebih baik lagi. Apaan kok nama kita tiba-tiba jadi nama untuk login? perlu beberapa kali validasi pengiriman token NPWP? Kalau salah nama, susah untuk merubahnya? Ah yang daftar NPWP Online pahamlah bagaimana anehnya daftar NPWP.

Itulah sebabnya kita memang memerlukan Desain Sistem seperti apa yang telah disampaikan mas Rifat. Kita juga memerlukan tim IT fixed yang tidak ganti-ganti agar bisa merawat sistem dengan baik. Kita juga mau menerima tender dari pemerintah walaupun kerjaan seperti seperti yang saya sampaikan, itung-itung mengabdi pada negara!

Kita juga harus berpikir, seperti Bank BCA aplikasi jadul, namun sistem masih bisa berjalan. Mungkin orang-orang dipemerintahan masih berpikir selama sistem masih oke, biarpun tampilan kuno tidak perlu diganti. Tapi kita juga harus pahami, tidak semua situs pemerintah seperti Kemenkes / BPS. Berikut beberapa situs yang sedikit lebih baik. Belum tentu sesuai kaidah UI/UX atau infrastruktur atau kode. Setidaknya okelah

https://www.big.go.id/



Portal Resmi Tuban Menuju Smart City



Digital Talent Schoolarship









http://balikpapan.go.id/welcome



Semoga membantu ya. Oh ya semoga enggak kena UU ITE kan ngasih tahu kayak gini ?

Referensi

1. Pengalaman
2. Reddit
3. Temen Seperjuangan