Jakarta, CNN Indonesia -- Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dinilai tidak konsisten dengan pernyataannya terkait penghentian izin keramaian di tengah wabah virus corona (Covid-19). Sementara demo Front Pembela Islam (FPI) yang menggalang massa di kantor Kedubes India, Jakarta, tetap berlangsung pada Jumat (6/3). 

Pakar Kebijakan Publik Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah menilai Anies seperti menjilat ludah sendiri karena membiarkan keramaian dalam aksi tersebut. Demonstrasi itu hanya berselang empat hari usai Anies menyatakan bakal menyetop penerbitan izin keramaian untuk mencegah penyebaran virus corona.

"Larangan itu panic policy, dibuat dalam kondisi panik. Sehingga ketika ada kepentingan-kepentingan yang terkait dengan citra dirinya itu langsung menyetujui, langsung mengubah sikapnya sendiri. Ya seperti terkesan menjilat ludahnya sendiri," kata Trubus saat dihubungi CNNIndonesia.com, Sabtu (7/3).

Selain inkonsisten, Trubus juga berpendapat Anies tak merumuskan kebijakan itu secara matang. Menurutnya, Anies tak menimbang untung-rugi menerapkan pelarangan keramaian tersebut.

Trubus menyebut salah satu kerugian adalah berkurangnya retribusi hiburan karena banyak acara yang akan dibatalkan. Pada 2019, Pemprov DKI Jakarta mengantongi Rp860 miliar dari retribusi hiburan. Tahun ini, DKI menargetkan Rp1,1 triliun dari retribusi hiburan.

"Kan pengusaha-pengusaha pada rugi, pedagang pada rugi, akhirnya masyarakat jadi rugi," ucap dia.

Menurut Trubus, seharusnya Anies memfokuskan kebijakan pada sosialisasi, komunikasi publik, dan edukasi publik terkait cara mencegah penularan corona. Terlebih lagi pemerintah pusat tak menerapkan larangan kerumunan secara nasional.

"Seharusnya diseragamkan dengan kebijakan pemerintah pusat. Pemerintah pusat enggak ada larangan di daerah lain, ini jadi kontraproduktif," tutur dia.

Sebelumnya, Anies menyatakan akan menyetop izin kerumunan di Ibu Kota sementara waktu. Kebijakan itu diambil merespons kasus penularan virus corona agar tidak menyebar luas di wilayah Jakarta.

"Pengajuan tahan dulu yang belum keluar izinnya. Pemprov juga tidak akan mengeluarkan perizinan baru untuk kegiatan perkumpulan orang dalam jumlah yang besar," ucap Anies di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (2/3).

Namun empat hari berselang unjuk rasa digelar di Kedubes India di Jakarta. Aksi protes perlakuan Pemerintah India terhadap umat Islam itu dimotori sejumlah ormas, seperti FPI, PA 212, dan GNPF.

Sehari sebelum penyelenggaraan aksi, Polda Metro Jaya menyatakan telah menerima surat pemberitahuan aksi di Kedutaan Besar India di Jakarta, Jumat (6/3) esok, yang digelar oleh Front Pembela Islam (FPI), GNPF, dan Persaudaraan Alumni (PA) 212.

"Surat pemberitahuan sudah diterima," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus saat dikonfirmasi, Kamis (5/3).