Kabar ini menjadi gempar dan viral di media sosial. Salah satunya lewat postingan pada akun Instagram @republikaonline.

“Jika sang wajib pajak tidak membayar atau telat selama dua tahun membayar pajak kendaraan maka kendaraan tersebut akan dihancurkan,” tulis sang admin.

Aturan yang tengah gencar disosialisasikan Polda Metro Jaya itu sudah memiliki payung aturan undang-undang yaitu UU No. 22 Tahun 2009, Pasal 73-75 dan Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2012 Pasal 110-114.

“Aturan ini akan segera dilaksanakan Polda Metro Jaya di lingkungan Jakarta dan sekitarnya,” tambah sang admin.

Postingan ini pun ramai ditanggapi oleh warganet. Kebanyakan yang meprotes kebijakan tersebut.  “Peraturan karepe dewe…..kenyataannya banyak polisi punya kendaraan dr hasil tilangan…sprti spd motor ataupun mobil….banyak polisi pny kendaraan pribadi dr hasil korban korban tilangan,” kata @f*r*d*ka271.

“Pengusaha yang nunggak pajak dihancurkan juga usahanya dong. Berani cuma sama rakyat kecil!,” ujar @k*kj*ya.

“Kita bayar Pajak Motor tertib agar uang Pajaknya bisa buat bangun jalan dan jembatan.. Kalo kita jadi korban Karena jalanan yg rusak apakah pemerintah mau ganti Rugi semuanya ? Materiil dan non materiil ?,” kata @b*wi*oii.

“Beginilah aturannya kalau brangkas negara sudah kosong,” balas @sy*r8.

“Kejar target hutang ya 😂😂😂😂,” ujar @s*ha*dd*e.e*d*e.

Tapi ada juga yang mendukung kebijakan ini.

“Wajib dihancurkan, kecuali tidak dibawa (dikendarai) ke-mana², tidak melewati jalan bikin penuh sesak jalanan, dipajang di garasi rumah atau dimuseumkan . Tidak bayar pajak tetapi menggunakan jalanan yang dibangun dan dirawat dengan uang pajak adalah zolim,”ujar z*in*l_257.

“Klo masalah kewajiban, langsung banyak alasan dan sok susah 😆😆😆😆😆,” kata @i*o*la.