Quote:
Jakarta - Isu panas terkait penanganan banjir di Jakarta terus bergulir di DPRD DKI. Panitia Khusus (Pansus) DPRD DKI berencana memanggil mantan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) untuk meminta pendapat terkait penanganan banjir di Jakarta.
Selain Ahok, DPRD juga berencana memanggil pihak-pihak lain. Salah satunya Dinas Sumber Daya Air (SDA) selaku satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang bertanggung jawab dalam pengendalian banjir.
"Iya (panggil Ahok), semua kita panggil. Kan indikasi-indikasi saya sudah dapat masalah got mampet, pintu air masalah, alat alkali tidak siap, beli banyak-banyak nggak dirawat," ucap Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi kepada wartawan di gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (3/3/2020).
Prasetio mengatakan Pansus dibentuk untuk mencari solusi penanganan banjir. Meski demikian, Prasetio mengakui bahwa banjir di Jakarta sangat sulit dihilangkan.
"Iya cari solusi bareng-bareng. Kalau masalah banjir, Jakarta pasti nggak mungkin nggak banjir, pasti ada banjir, tapi kan bisa diminimalis," kata Prasetio.
Salah satu hal yang disorot Prasetio yakni pemetaan saluran air. Dia mengaku melihat air tidak masuk ke Kanal Banjir Timur saat terjadi banjir.
"KBT nggak meluap airnya. Artinya apa? Belum ada air yang datang ke situ. Nah ini pemerintah daerah dipikirkan masalah itu," ucap Prasetio.
Sementara itu, Pemprov DKI Jakarta tidak mempermasalahkan dibentuknya Pansus Banjir oleh DPRD DKI. Menurutnya, Pansus Banjir merupakan tugas anggota Dewan untuk mengawasi.
"Ya pokoknya selama masih fungsi kontrol ya nggak masalah, itu memang tugas mereka. Kita ikut saja kan. Yang penting kita sudah melakukan apa yang sudah jadi tupoksi kita," ucap Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA) Juaini dalam keterangannya kepada wartawan, Senin (2/3).
Juaini akan membawa data-data yang mendukung jika dipanggil DPRD. Apa yang telah dikerjakan, menurut Juaini, sudah terdata lengkap.
"Ya kan data-data selama ini kan sudah ada, anggaran ada, terus apa yang kami kerjakan juga sudah ada laporannya dari awal tahun, dari tahun kemarin, kan memang sudah ada, apaan sih yang kita kerjakan dari tahun kemarin, nanti kami siapkan," ucap Juaini.
Diketahui, pembentukan pansus ini merupakan buntut sering terjadinya banjir di awal 2020. Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Zita Anjani menyebutkan perlu pendalaman lebih lanjut karena sudah tiga kali banjir terjadi di DKI Jakarta.
Pembentukan pansus banjir telah disetujui berdasarkan rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPRD pada 24 Februari lalu. Dalam surat tersebut tertulis pembentukan Pansus ini sesuai dengan ketentuan Pasal 65 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota.
Setiap fraksi harus menunjuk anggotanya untuk bergabung di pansus banjir. Sampai saat ini, nama-nama anggota pansus masih dikumpulkan.
SUMBER
kenapa ahok di panggil?
sedangkan yg menang lewat jualan ayat dan mayat malah tidak di panggil?
karena yg jualan ayat dan mayat itu, skrg fokus pada pencitraan
seperti JPO tanpa atap maupun formula E
sedangkan warga yg kesusahan karena banjir, tidak dipedulikan sama sekali
dengan pemotongan anggaran banjir bahkan hilangkan jadi NOL untuk masalah pembebasan lahan
tapi lucunya
dana ormas semua di naikkan
tujuannya adalah ada yg bela saat banjir !!!
dengan di panggilnya kembali ahok untuk bahas masalah banjir
menandakan kemampuan ahok dalam memimpin jakarta tidak pernah menjadi masalah
yg jadi masalah di indonesia adalah DISKRIMINASI RAS dan politik agama untuk memecah belah indonesia
bersiaplah
pilkada dan pilpres mendatang yg "jika" melibatkan anies pasti akan menggunakan kembali
politik agama untuk memecah belah indonesia dan diskriminasi ras baru muncul jika etnisnya adalah tionghoa
jangan melakukan kesalahan yg sama seperti orang diatas
selesai?
tidak
karena lantas yg jadi sumber masalah di indonesia itu anies?
KAGA !!!
karena anies juga hanya salah satu "pion"
yg jadi AKAR MASALAH adalah PARTAI
rakyat hanya bisa memilih calon pemimpin yg "tersedia"
sedangkan yg menyediakan adalah PARTAI
partai yg menyediakan pemimpin bodoh dan tolol hanya populer ntah lewat tampang arab maupun mulut agamis tanpa mampu membuktikan kinerjanya harus di tenggelamkan lewat jalur pileg sehingga suara parpol menurun dan tidak bisa masuk ke DPR
dengan demikian tidak ada lagi partai yg berani "bermain main" dalam memilih calon pemimpin dimasa mendatang
anda lebih puas memilih diantara 2 pemimpin tolol walau pilihan anda menang
atau lebih puas memilih diantara 2 pemimpin berkualitas walau pilihan anda kalah?
