Warga Kebon Pala Tolak Normalisasi, Pemprov DKI Akan Lakukan Sosialisasi

Jakarta - Pemprov DKI akan melakukan sosialisasi kepada warga Kebon Pala, Jakarta Timur yang menolak adanya normalisasi Kali Ciliwung. Pemprov DKI akan memberikan pemahaman kepada warga-warga tersebut mengenai dampak jika Kali Ciliwung tidak dinormalisasi.
"Nanti dari pihak wilayah, mulai dari kelurahan, kecamatan sampai tingkat Kota yang bisa memberi pemahaman soal dampak kalau Kali Ciliwung tidak dinormalisasi," kata Kepala Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta, Juaini Yusuf saat dihubungi, Sabtu (29/2/2020).

Juaini mengatakan sosialisasi ke warga itu akan dilakukan sebelum pekerjaan normalisasi dimulai. Namun, dia tidak menjelaskan lebih detail kapan sosialisasi soal pekerjaan normalisasi Kali Ciliwung itu dilakukan.

"Pasti nanti sebelum proyek mau di normalisasi akan ada sosialisasi. Soal waktunya nanti dari aparat wilayah yang akan melaksanakan. Kalau fisiknya (pekerjaan normalisasi) kan dari Kementerian PUPR yang mengerjakan," ujarnya.

Untuk diketahui, Normalisasi Kali Ciliwung telah menjadi salah satu proyek antibanjir di Jakarta. Setidaknya ada 33 km bantaran kali Ciliwung yang mau dinormalisasi sejak 2012, namun hingga kini baru 16 km saja yang sudah selesai.

Bahkan di 16 km yang sudah digarap, ada yang baru satu sisi kali saja yang dinormalisasi. Hal itu terjadi di kawasan Jatinegara, bantaran kali Ciliwung yang baru dinormalisasi hanya di sisi Kampung Pulo saja. Sementara daerah Kebon Pala Tanah Rendah di seberangnya belum dinormalisasi.

Warga Kebon Pala sendiri sebetulnya menolak normalisasi yang mau dilakukan, menurut Niko Setiawan kabar normalisasi justru membuat resah warga. Pasalnya, warga takut untuk digusur. Niko juga mengatakan selama ini memang warga masih nyaman untuk tinggal di bantaran kali.

"Kita malah ketakutan, jadi resah. Kita nggak mau digusur. Masalahnya banyak orang bilang akses ke sini kemana-mana gampang, kedua dasarnya emang orang sini lahir gede di sini, orang keluar pun balik lagi," kata Niko saat ditemui detikcom, Jumat (28/2/2020).
sumber

☆☆☆☆☆

Nama sih keren, Niko. Tapi kalau dipanjangin jadi NIhil Kadar Otaknya.
Siapa sih yang gak merasa nyaman tinggal dibantaran kali, bagi masyarakat yang gak paham aturan?
Tanah tinggal pakai. Beli gak. Sewa gak. Tapi anehnya listrik masuk. Ada nomor rumah juga. Buang sampah tinggal lempar ke belakang. Modol tinggal alirin ke kali. Nikmat kadal mana yang mau dipungkiri?

Kadis SDA DKI Jakarta bilang, katanya nanti yang melakukan sosialisasi itu dari Kelurahan sampai Walikota. Hehehe... Sosialisasi soal dampak tidak dilakukannya normalisasi katanya. Eh, brooh... Selama ini pimpinan elu kemana aja? Kalau elu semua tahu dampaknya jika sungai tidak dinormalisasi, kenapa elu semua pada mingkem? Elu semua ngomong dong. Bisa jadi elu semua lebih pinter dibanding pimpinan elu.

Ngomong-ngomong soal penolakan normalisasi, coba diselidiki. Jangan-jangan nanti ada sandiwara keberpihakan lagi. Masyarakat disuruh pura-pura menolak. Lalu datanglah seseorang yang katanya dekat dengan rakyat. Lalu dia blablablabla diliput media. Dan taraaaaa.... semuanya akhirnya setuju normalisasi. Basi! Model pencitraan macam begitu udah kedaluarsa.

Warga takut digusur katanya. Gimana gak takut? Lha kalau rumahnya pada digusur, mau tinggal dimana? Wong selama ini gratis koq. Mereka terbiasa melanggar aturan. Jadi andai mereka ditempatkan di rusun yang nyaman dan tertib, kebawa tuh kelakuan-kelakuan buruk dipinggir kali.

Bicara soal penggusuran, rasanya bosan jika menyinggung nama Anies. Tapi justru Anieslah yang membuat mereka ngelunjak. Anies justru mengajari kekumuhan, pelanggaran-pelanggaran, dan penguasaan tanah tanpa hak.

Kalau seorang pemimpin terbiasa mengiming-imingi masyarakat dengan membiarkan segala macam pelanggaran, otaknya harus diperiksa. Sebab otak pemimpin yang seperti ini membuat masyarakat menjadi manja dan tidak beradab. Jadi jangan harap pemimpin seperti ini punya etika dalam menjalankan pemerintahannya.

Jangan heran kalau pendukungnya juga tidak punya otak. Sebab mereka memang tergantung pada pemimpin seperti ini. Hidup matinya dengan pemimpin seperti ini. Makin lama dia memimpin, makin nyaman mereka sebab bisa berbuat semaunya. Lihat saja counter opini mereka, semuanya tak ada yang nyambung. Asal komen, asal ngepost. Di sosial media manapun, keberadaan mereka sama. Sama bodohnya.

Sudahlah.
Masih 2 tahun lagi magangnya. Kita nikmati aja meskipun kecut.