Pak Anies, Ditunggu Warga Bebaskan Lahan Sodetan Ciliwung

Jakarta - Proyek Sodetan Ciliwung yang hubungkan Kali Ciliwung dengan Banjir Kanal Timur (BKT) mandek di tengah jalan lantaran terganjal lahan di daerah Otista, Kelurahan Bidara Cina, Jakarta Timur. Proyek ini akan dilanjutkan jika Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sudah membebaskan lahan.

detikcom menyambangi langsung lokasi di Kelurahan Bidara Cina yang lahannya belum dibebaskan. Bertemu dengan Siti (40), ia mengatakan pembicaraan soal pembebasan lahan masih berlangsung antara Pemprov DKI Jakarta dan warga melalui tim kuasa hukum.



Siti mengatakan, pembicaraan pembebasan lahan tinggal menunggu keputusan biaya ganti rugi. Dia ingin, pemerintah ganti rugi berupa uang atas penggusuran.

"Masalah harga soalnya nggak transparan jadi kita (warga) bingung. Jadi belum ada kejelasan harga di sini," kata Siti di lokasi, Kamis (27/2/2020).

Ia mengaku tak masalah jika harus digusur. Asalkan, dirinya bisa mendapat uang ganti rugi yang sesuai untuk keluarganya bisa kembali membeli rumah.

"Kita nggak akan menghalangi proyek sodetan pemerintah ini. Saya mah nggak masalah yang penting masalah harga beres. Soalnya kita kan kemana-kemana (sekarang) enak, dekat, kita pengin sesuai jadi bisa dapat rumah lagi yang sesuai," ucapnya.

Siti bercerita, warga Bidara Cina justru menanti-nanti kejelasan soal penggusuran dari Pemprov DKI Jakarta. Kabarnya, keputusan akan ditentukan tahun ini.

"Di dalam tuh (warga) pada nunggu-nunggu, 'haduh ini rumah jadi digusur nggak sih' soalnya mau dirapihin jadi tarik ulur tarik ulur. Nanti kalau dirapihin, digusur. Katanya tahun ini keputusannya," ucapnya.

Perlu diketahui, masalah pembebasan lahan di wilayah Bidara Cina ini sudah berlangsung sangat alot sejak tahun 2015 saat Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menjadi Gubernur DKI Jakarta. Warga sempat melayangkan gugatan tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Inlet Sodetan Kali Ciliwung menuju KBT di Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Warga tidak terima dengan langkah Pemprov DKI yang melakukan penertiban tanpa sosialisasi terlebih dulu, dalam gugatan itu pun warga Bidara Cina menang di pengadilan.

Tak berhenti di situ, Ahok kembali mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung atas putusan PTUN yang mengabulkan gugatan warga Bidara Cina. Namun pada Agustus 2019, Anies Baswedan telah mencabut kasasi tersebut dan proses pembebasan lahan seharusnya bisa berlanjut.
sumber

☆☆☆☆☆

Point terpentingnya ini :

Quote:

Tak berhenti di situ, Ahok kembali mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung atas putusan PTUN yang mengabulkan gugatan warga Bidara Cina. Namun pada Agustus 2019, Anies Baswedan telah mencabut kasasi tersebut dan proses pembebasan lahan seharusnya bisa berlanjut.

Dan Anies pun menjadi pahlawan.

Padahal Ahok melakukan kasasi demi kepentingan seluruh masyarakat Jakarta, bukan untuk diri dia pribadi. Dan Ahok tak pernah menelantarkan orang-orang yang terkena pembebasan lahan. Bagi mereka yang jelas-jelas punya sertifikat, hak ganti rugi atas tanah dan bangunannya dijamin oleh undang-undang. Bagi yang menguasai lahan tanpa hak tetap mendapat uang kerohiman istilahnya. Dan mereka tetap diberi hak untuk menempati rumah susun jika memiliki KTP Jakarta. Kurang adil apa Ahok terhadap masyarakat Jakarta?

Dan Anies.... Dia hanya mengejar egonya agar dipandang sebagai pemimpin yang berpihak kepada masyarakat, padahal apa yang dilakukannya jelas merugikan Pemprov DKI Jakarta dan tentunya seluruh masyarakat Jakarta. Tapi anehnya justru dipuji setinggi langit.

Ingat soal pembebasan lahan seseorang yang rumahnya terkena pembangunan jalur MRT di Fatmawati? Dengan kesan bak malaikat keadilan, akhirnya dengan tiba-tiba sang pemilik bersedia melepas lahannya untuk pembangunan MRT. Padahal saat itu tengah ada perundingan soal ganti rugi, dan menurut Ahok ganti rugi yang diminta oleh pemilik lahan tersebut tidak masuk akal. Dan ketika ganti rugi itu akhirnya disetujui sepihak oleh Anies, dibelakang layar, siapa yang rugi? Jelas Pemprov DKI Jakarta. Tapi mana peduli Anies dengan keuangan APBD Pemprov DKI Jakarta. SSGB. Bukan duit gue, begitu mungkin pola pikir Anies. Dan itu pula yang melandasi seluruh kebijakan Anies mengenai dana hibah buat ormas A, ormas B, kelompok A, kelompok B, sampai soal gaji TGUPP. Jawabannya cuma 1 : SSGB.

Dan sekarang, APBN telah disiapkan. Anies cuma diminta untuk segera menyelesaikan pembebasan lahan yang tertunda sejak tahun 2015. Dana APBN. Bukan dana APBD, apalagi dana operasional Gubernur. Sesulit apa? Tapi jangan berpikir semua yang mudah menjadi mudah ditangan Anies. Kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Sebaliknya untuk urusan yang seharusnya dipersulit, justru dipermudah oleh Anies. Dan lagi-lagi mungkin jawabannya ya itu tadi : SSGB.

Kasus pembebasan lahan yang tersendat bukan hanya ada di urusan sodetan Ciliwung. Hal itu terjadi juga di sisa normalisasi Ciliwung. Terjadi juga di normalisasi kali Krukut. Disana, batas telah diukur. Semua warga telah didata, mana yang hanya mempunyai surat girik, mana yang hanya mempunyai akte jual beli, mana yang mempunyai sertifikat hak milik. Sosialisasi juga telah disebar. Rapat-rapat sosialisasi telah sering dilakukan. Bahkan tumbuhan dan septic tank akan dibayar oleh Pemprov DKI Jakarta. Dan setelah Anies menjabat, semuanya menjadi mentah. Padahal masterplan kali Krukut telah ditempel di banyak dinding rumah warga agar semua warga yang terdampak bisa melihat seperti apa nantinya kali Krukut jika telah dibenahi. Dan semuanya sia-sia.

Jakarta sebenarnya tersandera oleh egosentris seseorang bernama Anies Baswedan. Tersandera oleh janjinya, tersandera oleh ambisinya. Dan itu sangat merugikan masyarakat Jakarta.

Jika mau dicari, siapa yang salah dalam hal ini? Akan punya banyak jawaban. Dan satu yang jelas ikut bertanggungjawab adalah PKS! PKS kala itu ikut mendramatisir dengan menyebar spanduk-spanduk omong kosong. Dengan berbekal usaha kader-kadernya yang banyak berkecimpung di jasa percetakan dan toko-toko sembako, jaringan PKS membuai otak ibu-ibu warga Jakarta. Dengan sedikit banyak bumbu "ancaman" penolakan menshalatkan jenazah di tiap-tiap mushala dan masjid, semuanya menjadi anti klimaks disaat ini. Jakarta bukan bertambah maju, tapi bertambah sengsara.

Tidak percaya jika kader-kader PKS banyak berusaha di jasa percetakan? Coba tengok latar belakang Tifatul Sembiring. Berani tidak dia jujur akan masa lalunya? Kesana-sini bersama kawan TS. Membuat cetakan buku untuk dijual, ditawarkan ke banyak pihak. Dan setelah menjadi orang nomor 1 di PKS, bahkan bertemu papasan muka dengan kawan TS saja bisa memalingkan muka dan mengambil jalan lain agar tidak bertemu. Bukan contoh yang baik bagi seseorang yang banyak dibantu oleh orang lain.

Ah, itu cuma sedikit cerita, bagaimana masifnya PKS ikut mendongkrak citra Anies saat kampanye Pilkada Jakarta. Bukan kader Gerindra yang banyak bergerak saat itu. Bahkan bisa jadi 1 banding 1000 antara kader Gerindra dengan kader PKS.

Melihat bagaimana Anies memimpin ibukota yang akan segera berakhir status ibukotanya, silakan semuanya merenung dan berpikir ulang. Yang tetap antusias mendukung Anies untuk maju menjadi capres, silakan. Yang akhirnya berubah pikiran, silakan. Yang sejak awal memang antipati dengan cara-cara Anies mendapatkan jabatan pemimpin ibukota, ya silakan. Semua berpulang kepada diri masing-masing.

Tapi demi keadilan, selayaknya semua harus ikut merasakan bagaimana Anies memimpin. Bukan cuma warga DKI Jakarta.

Maju Negaranya, Bahagia Warga Negaranya.

Ngopi dulu bro.
(Set dah, pait banget ini kopi!)