“You can please some of the people all of the time, you can please all of the people some of the time, but you can’t please all of the people all of the time” – John Lydgate (Biarawan dan Pujangga Inggris)

Kalimat itu pula yang dipopulerkan oleh Presiden AS ke-16, Abraham Lincoln. Apapun yang kita lakukan tidak akan selalu diterima dengan baik oleh khalayak banyak karena tiap orang memiliki kepentingan yang berbeda. Oleh karena itulah demokrasi ada guna memuaskan dahaga publik akan keterwakilan suara mereka. Namun sangat sulit mendapatkan formula kepentingan yang seimbang dan dapat diterima oleh seluruh kalangan masyarakat.

Kita tengok saja ketidakpuasan yang tak berkesudahan antara pendukung Gubernur DKI Anies Baswedan dengan pendukung Mantan Gubernur Jakarta yang kini menjabat sebagai komisaris Pertamina, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Kedua belah pihak acap kali saling tuding dan menjatuhkan.

Persoalan teranyar yang kini dihadapi Anies adalah masalah klasik DKI Jakarta yang seakan tak pernah lepas dari banjir. Anggota Komisi D DPRD DKI memaparkan setidaknya telah terjadi empat kali kasus banjir di ibukota dalam dua bulan terakhir. Hal ini menyebabkan politikus PDIP itu mengkritik keras Gubernur Anies Baswedan terkait pencegahan dan penanganan banjir Jakarta. "Kalau banjir sekali itu musibah ya, tapi kalau berkali-kali itu keterlaluan," kata Yuke, 24 Februari 2020 lalu. Yuke memaparkan banyak persoalan yang seharusnya diperhatikan Gubernur supaya banjir tidak terus berulang.

Ketidakpuasan penduduk Jakarta akan penanganan banjir yang dilakukan Pemprov DKI bahkan menyebabkan beberapa pihak menginginkan Anies mundur dari posisi gubernur. Seperti yang diungkapkan Ketua Forum Warga Kota Jakarta (Fakta) Azar Tigor Nainggolan. Ia menyerukan kepada DPRD DKI Jakarta untuk memecat Gubernur Anies karena dianggap tidak becus menangani banjir.

Sumber : CNN Indonesia[Dewan Kritik Anies: Banjir Berkali-kali Namanya Keterlaluan]

Sumber : Tribunnews [Jakarta Banjir Lagi, Azas Tigor Sebut Anies Baswedan Tak Bisa Kerja: Mundurlah dari Kursi Gubernur!]

Namun kita tentu tak bisa semata-mata hanya menyalahkan Anies. Banyak faktor yang menyebabkan banjir. Apalagi Anies hanya bekerja sendiri tanpa wakil sejak bulan Agustus 2018 lantaran pasangannya Sandiaga Uno maju sebagai Cawapres di Pilpres 2019. Sepertinya Anies kesulitan mengatasi banjir karena masih bekerja sendiri dan ia membutuhkan wakil.

DPRD DKI telah membahas persoalan tersebut. Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi memaparkan kemungkinan DKI akan memiliki wakil gubernur pada bulan Maret 2020. Cawagub itu berasal dari Partai Gerindra dan PKS.

Sumber : Tirto [Ketua DPRD Sebut Wagub DKI pada Maret 2020 Sudah Diputuskan]

Namun pertanyaannya, apakah kedua cawagub tersebut mampu memuaskan dahaga dari pengkritik Anies? Terlebih lagi apabila nantinya wagub pilihan tak mampu menyelesaikan persoalan banjir Jakarta.

Lantas apakah win-win solutionnya? Siapakah yang sebaiknya menduduki kursi wagub dan mampu menyelesaikan persoalan banjir Jakarta sekaligus memuaskan dahaga pengkritik Anies Baswedan? Jawabannya adalah Ahok.

Ahok kini menjabat sebagai Komisaris Utama Pertamina. Ia disebut banyak melakukan gebrakan baru. Seperti pengadaan yang dilakukan Pertamina kini dapat diakses oleh publik secara terbuka. Gebrakan ini tentunya memberikan citra yang positif di masyarakat. Namun hal ini justru menjadi pertanyaan bagi Anggota Komisi VI DPR RI Andre Rosiade.

Pasalnya gebrakan komisaris Pertamina seakan lebih menonjol dibandingkan jajaran direksinya. Sebagai informasi, dalam undang-undang perseroan, semua eksekusi yang melakukan adalah direksi. Tapi kini publik seakan menilai yang bekerja di Pertamina adalah komisaris.

Sumber : CNBC Indonesia [DPR Masih Heran, Ahok 'Komisaris Rasa Dirut' di Pertamina]

Pertanyaan dari Andre Rosiade menunjukkan bahwa Ahok sejatinya memang sangat cocok bekerja sebagai eksekutif. Meskipun begitu, seperti Anies tetap saja ada pihak yang tak menyukai Ahok menduduki suatu jabatan penting. Seperti yang terjadi di aksi 212 pada 21 Februari 2020 lalu.

Direktur Eksekutif Indonesian Resources Studies (IRESS) Marwan Batubara saat itu menjadi orator aksi. Ia meminta Ahok mundur dari jabatannya sebagai Komisaris Utama Pertamina. "Pak Ahok kita minta dalam waktu satu bulan dari sekarang supaya mundur dari komisaris utama Pertamina. Pertamina adalah perusahaan milik negara, milik rakyat. Kami tidak rela Ahok menjadi komisaris utama [perusahaan] milik rakyat," ujar Marwan. Sang orator beralasan bahwa selain kasus penistaan agama, Ahok dibelit enam hingga sepuluh kasus korupsi. Namun ia tidak menyebut secara rinci kasus-kasus itu.

Meskipun begitu, Menteri BUMN Erick Thohir dan Mantan Wagub DKI Sandiaga Uno membela Ahok. Erick menyatakan bahwa ia tidak akan mencopot Ahok karena hal-hal personal. Pergantian direksi maupun komisaris dilakukan berdasarkan Key Performance Indicators (KPI). Begitu juga dengan Sandiaga Uno yang mengapresiasi kinerja Ahok telah melakukan transparansi di Pertamina. Ia meminta masyarakat memberikan kesempatan bagi Ahok untuk bekerja.

Sumber : CNBC Indonesia [Massa 212 Tuntut Ahok Mundur, Erick-Sandi Kompak Membela]

Kita pun dapat tarik kesimpulan bahwa apapun yang dilakukan Anies maupun Ahok tetap saja ada pihak yang menginginkan mereka mundur. Acap kali pula kedua belah pihak ini saling berseberangan dan saling menyerang argumen. Sehingga demi terwujudnya win-win solution, apakah tidak sebaiknya Anies dan Ahok disandingkan? Ahok lebih cocok bekerja sebagai eksekutif sedangkan Anies membutuhkan wakil yang terbukti berhasil menangani banjir. Terlebih lagi survei Indo Barometer memaparkan bahwa Ahok adalah Gubernur DKI yang paling sukses menangani banjir Jakarta.

Sumber :  CNN Indonesia [Survei: Ahok Lebih Sukses Atasi Banjir daripada Jokowi-Anies]

Lantas bagaimana dengan Cawagub dari PKS dan Gerindra yang telah dipersiapkan sebelumnya? Kita harus ingat bahwa Gerindra kini memiliki hubungan yang erat dengan PDIP. Oleh karena itu bisa saja Gerindra mengusung Ahok yang juga politikus PDIP sebagai cawagub pilihan mereka.

Hal ini pula yang menjadi tiket bagi Anies di Tahun 2022 guna mempersiapkan diri maju di Pilpres 2024 bersama Gatot Nurmantyo yang masih dilirik Blok Islam. Modalnya sudah ada, yakni dukungan dari kelompok yang selama ini mendukungnya, seperti massa 212. Ahok bisa menjadi kunci baginya dalam meningkatkan elektabilitas di semua kalangan ketika berhasil menangani banjir Jakarta.

Pilpres 2024 akan jadi kontestasi yang menarik antara Anies – Gatot Nurmantyo dengan Prabowo – Puan yang kemungkinan menjadi rivalnya nanti.