Jakarta, CNN Indonesia -- Kelik Indriyanto mengundurkan diri sebagai Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kelik memilih mundur untuk bisa bergabung dalam Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) Gubernur Anies Baswedan.

"Iya Kadis Perumahan mengundurkan diri. Dia yang minta," kata Kepala Badan Kepegawaian Daerah DKI Jakarta Chaidir saat dihubungi, Rabu (26/2).

Chaidir menjelaskan bahwa Kelik meminta dipindahkan menjadi anggota TGUPP yang berstatus PNS. Surat pengunduran diri dan pemindahan Kelik sudah diterima dan disetujui oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

"Ingin gabung ke TGUPP di bidang sarana dan prasarana, tapi statusnya tetap PNS di TGUPP setara eselon III," jelas dia.

Chaidir menambahkan sejauh ini ada empat TGUPP yang berlatar belakang PNS, termasuk Kelik. Sementara anggota TGUPP yang lain memiliki latar belakang profesional.

"Nanti di sana (TGUPP) mereka akan ditempatkan berdasarkan kompetensi dan kebidangannya masing-masing," jelas dia.

Posisi Kelik untuk sementara diisi Pelaksana tugas Kepala Dinas Perumahan DKI Prajoko. Diketahui Dinas Perumahan memiliki program unggulan yang merupakan janji kampanye Anies, yakni rumah DP 0 Rupiah.

Program DP 0 Rupiah sejauh ini sudah dibangun di dua tempat, yakni di Klapa Village, Pondok Kelapa Jakarta Timur dan Nuansa Indah, Cilangkap, Jakarta Timur. Data terakhir pada Desember 2019 sudah ada 1.458 masyarakat yang telah mengajukan permohonan KPR.

Dari angka itu sudah ada 225 yang sudah disetujui dan menunggu akad kredit. Kemudian ada 125 orang yang sudah akad KPR dan 85 sudah pindah menempati lokasi.

Sebelumnya, banyak warga disebut gagal mengajukan program DP 0 Rupiah karena tak memenuhi kriteria pinjaman bank untuk memiliki unit. Mantan Kepala UPT Fasilitasi Rumah DP 0 Rupiah Dzikran Kurniawan menyatakan penyebab paling banyak pengajuan gagal ialah karena terlilit pinjaman online.

Sebelum Kelik, ada dua pejabat Pemprov DKI Jakarta yang lebih dulu mengundurkan diri. Mereka adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sri Mahendra Satria Wirawan serta Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Edy Junaedi.

(ctr/bmw)
https://m.cnnindonesia.com/nasional/...han-dki-mundur