Lombok: Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengatakan imunisasi yang belum mendapat sertifikat halal boleh diberikan kepada masyarakat. Imunisasi non halal bisa diberikan selama dalam keadaan darurat atau berpotensi bahaya jika tidak diberikan.

"Karena darurat, dibolehkan menggunakan bahan yang tidak halal kalau itu membahayakan banyak orang, sebelum ditemukan bahan yang halalnya atau vaksin yang halal," kata Wapres Ma’ruf saat beruadiensi dengan Da’i Kesehatan di Bazaar Mandalika, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB), Kamis, 20 Februari 2020, melansir Antara.

Hal itu bertujuan agar masyarakat semakin sadar pentingnya imunisasi pada anak. Sehingga jumlah anak yang mendapatkan imunisasi semakin meningkat. Ma'ruf menambahkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) sudah membolehkan pemberian imunisasi dan vaksin yang belum berstandar halal, jika dampaknya berbahaya bagi kesehatan masyarakat.

"Dalam MUI itu, kalau ada barang yang tidak halal, itu memang tidak boleh. Tetapi, kalau bahayanya besar, maka MUI membolehkan karena darurat," ujarnya.

Ma’ruf mengingatkan para da’i kesehatan di NTB untuk meyakinkan masyarakat agar mau diimunisasi. Masyarakat harus diberi pemahaman mengenai dampak kesehatan apabila anak-anak tidak diimunisasi.

"Kemarin kan ada rubella, pernah juga dulu polio. Jadi itu harus bisa menjelaskan apa akibat daripada anak kalau tidak diimunisasi. Bahkan polio itu kalau tidak diimunisasi, itu akan menyebar kepada yang lain," tuturnya.

Sebelumnya, dalam Rakornas Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) di Jakarta, Rabu, 12 Februari 2020, Wapres menyebutkan jumlah anak yang sama sekali tidak diimunisasi meningkat dari 8,7 persen pada 2013 menjadi 9,2 persen pada 2018. Jumlah anak usia 12-23 bulan yang mendapatkan imunisasi dasar lengkap turun dari 59,2 persen pada 2013 menjadi 57,9 persen pada 2018.


Sumber : https://m.medcom.id/nasional/daerah/...ksin-non-halal