JAKARTA - Direktur Eksekutif ICT Institute, Heru Sutadi, menilai seharusnya Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengambil peran dalam meningkatkan pembayaran digital, seperti SPP sekolah yang kini bisa memakai GoPay. Hal ini agar tidak menimbulkan konflik dengan perusahaan uang digital lainnya.

"Seharusnya yang diutamakan yang milik BUMN bukan swasta. Kecuali ada rencana GoPay akan di-BUMN-kan," ujar Heru saat dihubungi SINDOnews di Jakarta, Senin (17/2/2020).

Heru melanjutkan agar tidak terjadi konflik kepentingan (conflict of interest), seharusnya pembayaran SPP sekolah menggunakan semua e-wallet atau mobile payment yang ada saat ini.

Baca Juga:

• Jokowi Ingin Menampilkan Wajah Indonesia di Hannover Messe 2020
• Telkom Modernisasi Jaringan dengan Teknologi Berbasis 100% Serat Optik
• Ekonomi Jepang Menyusut dengan Laju Tercepat Sejak 2014

"Jadi semuanya harus bisa digunakan tapi pembayaran SPP lewat GoPay bisa diapresiasi," jelasnya.

Sebagai informasi, pembayaran SPP sekolah melalui aplikasi dari Gojek ini ada di fitur GoBills. Tidak hanya membayar SPP, pembayaran pendidikan lain seperti buku, seragam, dan kegiatan ekstrakurikuler juga dapat dibayar dengan GoPay.

Di bidang pendidikan, GoPay telah membantu Madrasah Miftahul Akhlaqiyah di Ngaliyan di Semarang, Universitas Tarumanegara dan Universitas Bunda Mulia untuk mengimplementasikan QRIS.

Di awal tahun 2019, GoPay juga telah menjadi uang elektronik pertama yang membangun ekosistem non-tunai dengan 50 SMK di Jakarta Utara.


Sumber : https://ekbis.sindonews.com/read/152...ran-1581954500

---

Kumpulan Berita Terkait :

- Jamkrindo Edukasi Gaya Hidup Hijau di Geopark Ciletuh

- Kemenperin Fasilitasi 8 IKM Kerajinan Tembus Pasar Eropa

- Demi Anak Indonesia Sehat, Qoala Ajak Ibu Belajar Buat Bekal Kaya Gizi