“Freedom means the supremacy of human rights everywhere. Our support goes to those who struggle to gain those rights and keep them. Our strength is our unity of purpose. To that high concept there can be no end save victory.” – Franklin Delano Roosevelt

Kutipan dari Presiden ke-32 Amerika Serikat tersebut menunjukkan betapa pentingnya penegakan Hak Asasi Manusia. Ia menegaskan bahwa penegakan HAM akan terus dilakukan hingga kemenangan menegakkan HAM tercapai.

Mungkin hal itu pula yang kini tengah diperjuangkan Veronica Koman.

Saat kunjungan kenegaraan Presiden Jokowi ke Australia, Veronica menyerahkan dokumen berisikan data pelanggaran HAM dan tahanan politik Papua ke mantan Gubernur Solo itu. Data tapol Papua tersebut merupakan hasil kompilasi dari pengacara HAM dan aktivis yang biasa menangani kasus makar Papua. Sedangkan data korban tewas dari Nduga, Papua dikumpulkan oleh koalisi relawan masyarakat sipil yang membantu para pengungsi termasuk mencatat data korban meninggal. Veronica mengatakan data itu dikumpulkan sejak Desember 2018.

Veronica mengaku penyerahan data disambut baik, karena yang menyerahkan data sempat melakukan swafoto bersama Presiden Jokowi. "Iya yang menyerahkan bahkan sempat selfie dengan Pak Jokowi, malah Pak Jokowi yang pegang HP-nya," kata Veronica, Hari Rabu 12 Februari 2020.

Lain Jokowi lain pula Menkopolhukam Mahfud MD. Di saat Jokowi menyambut penyerahan dokumen itu dengan baik, Prof. Mahfud justru mengatakan bahwa dokumen itu hanyalah sampah dan tidak penting. "Itu anulah, kalau memang ada ya sampah saja lah," kata Mahfud.

Sumber : Suara[Disebut Mahfud Sampah, Veronica: Jokowi Selfie saat Terima Data Tapol Papua]

Sungguh suatu perkataan yang tidak pantas. Mengapa Mahfud MD tidak melakukan verifikasi terlebih dahulu sebelum mengabaikan dan mengatakan sampah terhadap dokumen itu? Kita pun bisa menebak, respon dari Mahfud akan mendapatkan kritik dari berbagai pihak.

Seperti Anggota Komisi Hukum DPR RI Taufik Basari. Ia mengkritik Mahfud MD yang menyebut data orang Papua korban meninggal dan tapol dari Veronica Koman sebagai sampah. "Setiap data dan informasi yang diterima dari masyarakat sebaiknya ditelusuri terlebih dahulu dan dilakukan verifikasi sebelum menyatakan data tersebut valid atau tidak," kata politikus NasDem ini, Rabu, 12 Februari 2020.

Setali tiga uang, Anggota Komisi Hukum DPR RI Hinca Pandjaitan menyampaikan bahwa Mahfud semestinya tidak menggunakan diksi sampah untuk menyebut data dari Veronica Koman. Pemerintah bisa saja mengklarifikasi data tersebut terlebih dahulu.  "Terlebih dokumen tersebut berisikan nama-nama korban sipil yang meninggal. Pantaskah disebut sampah?" kata Hinca.

Sumber : Tempo [Mahfud Md Dikritik Karena Sebut Data Tim Veronica Koman Sampah]

Begitu juga dengan pihak Amnesty International yang menyayangkan sikap Mahfud MD. Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid menilai data kasus Papua beserta korbannya terlalu penting untuk disebut sampah. Jika data itu mengada-ada maka seharusnya pemerintah dapat memverifikasinya dengan mudah.

Sumber : Tempo [Kata Mahfud Md Data Veronica Koman Sampah, Amnesty Bereaksi]

Terlebih lagi, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) mengatakan data korban tewas dan tapol Papua milik pengacara HAM Veronica Koman adalah data yang akurat.

"Menurut saya itu data yang akurat. Karena data YLBHI tahun ini, pembunuhan di luar proses hukum itu besar," kata Ketua YLBHI Asfinawati, 11 Februari 2020.

Pantaskah data yang akurat itu disebut dengan sampah? Bukankah perkataan itu justru akan menyakiti perasaan saudara kita di Papua?

Sumber : Tempo [YLBHI: Data Veronica Koman Soal Korban Tewas di Papua Akurat]

Dalam hal sensitif seperti daftar nama korban sipil Papua tersebut, sebaiknya pemerintah tidak sembarangan berbicara. Ingat, ini daftar nama orang Papua yang meninggal, nyawa manusia. Tidak sepantasnya dianggap sampah. Apalagi Presiden Jokowi menerima data tersebut dengan senang hati.

Lantas muncul pertanyaan. Ketika muncul kasus seperti ini, bagaimanakah respon dan posisi dari pemimpin negara kita lainnya, yakni Wapres Maruf Amin? Apakah ia mendukung cara respon Menkopolhukam atau justru memilih cara Jokowi?

Tentunya apabila Wapres Maruf Amin memiliki sikap yang sesuai dengan tempat asal mulanya, yakni PBNU, maka ia akan memilih cara Jokowi. Wapres Maruf Amin tentunya akan lebih memilih sisi kemanusiaan. Apalagi Ketum PBNU, Said Aqil Siradj pernah berteriak tentang humanisme.

Ia mengatakan hal tersebut saat berbicara tentang pemerataan ekonomi. “Ada orang berfoya-foya sampai ketahuan menyelundupkan (motor) Harley, itu yang ketahuan. Mungkin yang nggak ketahuan banyak. Tapi ada orang yang buat makan saja susah,” kata Said Aqil.

Dia juga menyinggung perihal kesenjangan yang menganga dalam kepemilikan lahan atau tanah. “Ada pengusaha yang mengelola lima juta hektare, tapi ada orang yang buat makan saja mengais. Pertamina, punya 164 anak perusahaan, itu bancakan dari para pimpinan atau direksi yang mengelola perusahaan, padahal kemiskinan ada di depan kita,” katanya.

Sumber : Indonesia Inside [Ketum PBNU: Ada Orang Berfoya-foya, tapi Ada yang Makan Saja Susah]

Bukankah ini pertanda bahwa PBNU sangat mengedepankan kemanusiaan. Bukankah ini pertanda bahwa PBNU menjunjung tinggi penegakan HAM? Oleh karena itu, ada baiknya Wapres Maruf Amin atau Ketua PBNU Said Aqil Siradj turut memberikan respon atas dokumen dari Veronica Koman.

Apabila mereka mengedepankan aspek HAM serta Kemanusiaan, maka tentu mereka inginkan pemerintah lakukan verifikasi terlebih dahulu pada data yang diserahkan Veronica Koman bukan? Atau jangan-jangan mereka justru tebang pilih dalam aspek HAM dan ikut mengatakan dokumen itu hanyalah ‘sampah’.