Ketua Dewan Pertimbangan MUI Din Syamsuddin meminta pemerintah memilah WNI eks ISIS soal polemik pemulangan.
Din juga menyatakan ISIS merupakan buatan Amerika Serikat.

"Saya pertama tidak ingin men-generalisasi, tapi kalau yang disebut eks ISIS itu yang berada di luar negeri masih berstatus WNI, ini exceptional, mereka yang masih berstatus mungkin dari 600 itu ada yang tidak lagi berstatus WNI, ada yang sudah menanggalkan kewarganegaraannya, ada yang bahkan anti-Indonesia," kata Din di Kantor MUI, Jalan Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (12/2/2020)

Jika masih berstatus WNI, Din mengatakan berdasarkan konstitusi merupakan tanggung jawab pemerintah untuk melindungi seluruh rakyat dan tanah tumpah negara Indonesia.

"Itu tanggung jawab pemerintah, tapi tidak semua," ujarnya.

Din menurutkan para WNI itu bergabung dengan ISIS di luar negeri itu dengan berbagai motif mulai ekonomi, kerja, hingga dijanjikan gaji USD 250 per bulan.

Meski begitu, Din sepakat bagi yang sudah tidak mau jadi WNI bahkan anti-NKRI tidak dipulangkan.

"Buat apa kemudian menjadi duri bahkan racun dalam kehidupan kebangsaan kita, tapi kan dipilah-pilah lah ya, dan itu banyak bukan cuman ISIS," tuturnya.

Din lalu menyinggung soal WNI yang berangkat ke luar negeri pada era tahun 1960-an untuk kepentingan studi.

Namun, mereka tidak boleh pulang.

"Sekali lagi tolong dikaitkan banyak yang dulu juga pernah pergi di tahun 60-an nggak boleh pulang mereka tuh banyak sarjana-sarjana. Saya sering bertemu mereka di Belanda, di Jerman. Mereka ingin sekali pulang. Walaupun kemudian kewarganegaraannya paspornya karena sudah lama sekali menjadi masalah nah ini yang tidak, negara harus menunaikan tanggung jawabnya," tuturnya.

Soal anak-anak yang orang tuanya bergabung dengan ISIS, Din mengatakan anak-anak belum tahu apa-apa.

Din lalu menyinggung soal ISIS buatan Amerika.

"Anak-anak itu kan nggak, dalam agama pun tidak berdosa, karena belum tahu apa-apa kan? Saya ingin anu saja, bukan karena saya pro ISIS, saya tahu ISIS itu bikinan Amerika dari dulu. Maka kita nggak pernah mendukung ISIS, saya tidak pernah mau mendukung," ujarnya.

Din menegaskan termasuk dalam 300 ulama dunia yang mengajukan surat kepada pimpinan ISIS Al-Baghdadi. Surat itu untuk mematahkan alasan keagamaan dalam aksi ISIS.

"Saya termasuk yang menandatangani surat 300 ulama dunia yang mengajukan surat terbuka kepada Al-Bhagdadi untuk mematahkan alasan mereka dari sudut keagamaan tapi enggak pernah mau dijawab. Saya tahu itu bukan urusan itu, jangan dicampur baurkan kemudian ada yang kembali, wah ini pendukung ISIS, nggak," paparnya.

Jokowi Pertimbangkan Pemulangan Anak-anak WNI Eks ISIS, Tapi
Din kembali mengingatkan agar setiap kebijakan berdasarkan aturan.

Dia menekankan Undang-Undang Dasar menyatakan melindungi seluruh rakyat merupakan tanggung jawab negara.

"Justru saya committed dengan Pancasila, dengan Undang-Undang Dasar 45 dan begitulah bunyi Undang-Undang Dasar kita, tanggung jawab negara melindungi seluruh rakyat selama mereka masih berstatus (WNI). Lihat sajalah katanya 600-an 700-an tentu ada yang sudah tidak mengaku atau nggak mau pulang, saya tidak tahu itu. Melakukan sesuatu harus ada hukumnya," pungkasnya.