Akan Panggil Anies, Ketua DPRD: Dia Punya Uang, Saya Punya Palu

Suara.com - Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi akan memanggil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait penyelenggaraan Formula E di kawasan Monumen Nasional (Monas). Prasetio menilai Anies melakukan manipulasi dalam surat yang diberikan kepada Menteri Sekretariat Negara (Mensetneg) Pratikno.

Dalam surat bernomor 61/-1.857.23 yang diberikan Anies kepada Pratikno selaku Ketua Komisi Pengarah Pembangunan Kawasan Medan Merdeka, Anies menyatakan sudah memiliki rekomendasi dari Tim Ahli Cagar Budaya (TACB). Dengan rekomendasi itu, Anies bisa menggelar Formula E di Monas yang berstatus Cagar Budaya.

Prasetio mengaku tak ingin Anies bertindak sewenang-wenang tanpa merasa ada pihak DPRD yang mengawasi dan menyetujui anggaran Formula E. Ia menyatakan masih punya palu atau wewenang mengambil keputusan dalam gelaran Formula E.

"Saya akan memanggil dan saya hari ini masih punya palu. Kalau dia kan punya uang, saya punya palu. Kalau palu itu enggak saya ketok, enggak akan terjadi apa-apa. Saya akan seperti itu. Kalau dia keras, saya juga akan keras," ujar Prasetio di Gedung Kemensetneg pada Kamis (13/2/2020).

Dalam pemanggilan itu, ia tidak akan meminta Anies untuk membatalkan gelaran Formula E. Ia hanya ingin agar Anies mengikuti aturan yang berlaku soal penggunaan kawasan Cagar Budaya.

"Intinya, saya mohon lah Pak Gubernur, kalau mau balapan, silakan di Formula E. Saya juga masih balapan loh hari ini. Saya masih tahu aturan. Kalau aturan itu saya tabrak, saya celaka," jelasnya.

Ia pribadi ingin agar Formula E tak digelar di Monas atau kawasan Cagar Budaya pada 6 Juni mendatang. Menurutnya Monas memiliki banyak fungsi yang penting bagi masyarakat dan tidak boleh diutak-atik.

"Kita punya tempat sendiri yang aman. Coba balapan di Ancol. Diperbaiki sama aja kok, masih ada waktu," katanya.

Sebelumnya, Kepala Disbud DKI Iwan Hendri Wardhana mengatakan yang berhak mengeluarkan rekomendasi penggunaan lokasi cagar budaya adalah pihak Disbud. Sementara TACB tidak memiliki hak untuk mengeluarkan rekomendasi itu.

"Rekomendasi itu surat yang dikeluarkan hanya dari Kepala Dinas Kebudayaan," ujar Iwan di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (13/2/2020).

Iwan menjelaskan, pihaknya memang melibatkan TACB dan Tim Sidang Pemugaran (TSP) dalam mengeluarkan rekomendasi. Namun hasil pembahasan kedua tim itu hanya sekadar menjadi saran baginya.

"Kami minta tim sidang pemugaran atau konsultan yang ahli, TSP maupun TACB. Kira-kira apa sih advisorynya atau nasihatnya mau diapain nanti," jelasnya.
sumber

☆☆☆☆☆

Kita lihat, siapa yang akhirnya akan jadi ayam sayur.
Anies jelas-jelas telah berbohong. Dia memanipulasi soal rekomendasi TACB. Dan itu fatal sebenarnya. Karena ini sebuah lembaga resmi, bukan lembaga abal-abal. Bisa saja Anies dituntut dalam kasus penipuan atau pencemaran nama baik. Meskipun bukan orang per orang yang ditipu, tapi kita misalkan saja seseorang memanipulasi sebuah rekomendasi dengan membawa-bawa Sekneg, maka hal itu tetap bisa dituntut.

Sebenarnya banyak lokasi yang bisa dipakai untuk balapan tamiya ini jika Anies bersikukuh ingin tetap mengadakan. Ada kawasan Ancol. Ada kawasan Kemayoran. Ada Sentul. Semua bisa dipakai dan direnovasi. Daripada Anies mengganggu kepentingan umum dengan menutup jalan utama di Jakarta ini selama 1 minggu. Apalagi kawasan yang dipakai termasuk kawasan Ring 1 yang masuk dalam ruang lingkup pemgamanan Presiden dan Istana Negara.

Sebenarnya bayangan kegagalan sudah didepan mata. Namun Anies tetap memaksa mengadakan balapan tamiya ini. Bagi dia, hal yang paling utama dalam hal ini adalah harga diri. Dia membayangkan bahwa wajahnya akan tercoreng di dunia internasional. Mungkin dia merasa sudah menjadi bagian dari tokoh internasional yang terkenal.

Mengenai bayangan kerugian hingga triliunan sebenarnya tak bisa dipungkiri. Makanya banyak tokoh yang sejak awal mendukung Anies membuat narasi bahwa hal utama diadakannya balapan tamiya ini bukanlah soal keuntungan tapi soal gengsi sebuah kota.

Alamgkah bodohnya barisan orang-orang yang tetap menginginkan diadakan balapan tamiya ini meskipun bayangan kerugian didepan mata. Mereka jelas tak peduli karena yang dipakai untuk ajang balapan ini bukanlah uang sponsor atau uang swasta. Ini uang rakyat. Uang masyarakat Jakarta. Uang yang seharusnya dipakai untuk kepentingan masyarakat Jakarta yang lebih penting lagi daripada ajang tidak bermutu yang cuma jadi panggung sekelompok orang untuk menepuk dada.

Kita lihat.
Sejauh mana ketua DPRD DKI Jakarta punya nyali menghadapi Anies. Atau ujung-ujungnya ada deal-deal tertentu seperti lolosnya anggaran untuk pemahaman nenek lu?

Sama aja kalau begitu.
Mendingan yang satu turun jabatan, yang satunya bubar sekalian.
Biar aja Jakarta auto pilot.
Toh selama Anies menjabat gak ada kemajuan berarti buat Jakarta. Semuanya hanya remark.