Jakarta - 
Wacana soal pemulangan Warga Negara Indonesia (WNI) eks ISIS terus bergulir. Ada pro dan kontra terkait rencana pemulangan eks ISISini. Namun, kita bisa kembali berkaca pada kisah sebagian eks kombatanAfghanistan yang pulang ke RI dan membuat onar.
Seperti diketahui 'Kekhalifahan' ISIS telah dinyatakan tumbang. Sebagian warga Indonesia yang ditemukan berada di antara ribuan kombatan asing ISIS menyatakan ingin kembali ke Indonesia. Di antara mereka terdapat puluhan anak dan perempuan, yang berada di kamp pengungsi di Al-Hol, Suriah timur.
Rencana soal pemulangan WNI eks ISIS ini pun kemudian muncul. Namun, perlu diingat, bahwa kasus WNI eks ISIS ini yang sempat bertempur dengan lewat dalih ideologis ini mirip dengan kisah sebagian alumni Afghanistan.



Dulu, pernah ada pula beberapa WNI yang bergabung dengan kaum Mujahidin Afghanistan dan akhirnya pulang ke Indonesia.

Alih-alih menjadi warga negara RI yang kembali patuh pada konstitusi, mereka justru berulah lewat sejumlah aksi teror bom.
Adalah Mukhlas yang merupakan terpidana mati Bom Bali 2002. Mukhlas adalah kakak kandung Amrozi dan Ali Imron, pelaku bom bali lainnya. Amrozi juga terpidana mati, sedangkan Ali Imron divonis penjara seumur hidup.

Mukhlas pernah mengajar di Pondok Pesantren Al Mukmin, Ngruki, Sukoharjo, Jawa Tengah yang didirikan oleh ustadz Abu Bakar Baasyir dan Abdullah Sungkar. Selain beraktivitas di Ponpes, Mukhlas juga tercatat sebagai mahasiswa Universitas Islam Surakarta. Pada saat itulah keinginannya untuk berjihad muncul.


Selain Mukhlas, ada pula nama Imam Samudra. Imam Samudra juga merupakan terpidana mati teror Bom Bali 2002. Sebelum itu, Imam Samudra pernah melanglang buana ke Malaysia hingga Afghanistan. Dia juga tergabung dengan JI. Dia juga belajar soal senjata api dan bom ketika tinggal di Afghanistan.
Imam Samudra dikenal sebagai otak bom Bali yang sering berkomunikasi lewat internet. Dia menyebarkan propaganda jihad dan pertukaran informasi lewat internet. Dia menjadi terpidana mati yang turut dieksekusi bersama Mukhlas.
Berkaca dari kisah sebagian kombatan Afghanistan ini, pemerintah tentunya bisa menimbang lagi soal wacana pemulangan WNI eks ISIS. Pemerintah harus bisa memastikan bahwa sebagian alumni Afghanistan ini tak berulang lagi pada kasus alumni ISIS.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan sikap pribadinya terkait rencana pemulangan WNI eks ISIS. Jokowi mengaku tak setuju.
"Kalau bertanya pada saya, ini belum ratas lho ya, kalau bertanya pada saya, saya akan bilang 'tidak'. Tapi masih dirataskan. Kita ini pastikan harus semuanya lewat perhitungan kalkulasi plus minusnya semuanya dihitung secara detail dan keputusan itu pasti kita ambil di dalam ratas setelah mendengarkan dari kementerian-kementerian dalam menyampaikan. Hitung-hitungannya," kata Jokowi di Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu (5/2/2020).
Sementara itu, Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin mengatakan wacana pemulangan 600 WNI mantan anggota ISIS ke Indonesia masih dikaji. Kajian mendalam itu bertujuan agar WNI eks ISIS tidak justru mempengaruhi warga. Memperlakukan eks ISIS harus hati-hati, tak boleh kalah hati-hati dengan cara memperlakukan WNI yang berpotensi terjangkit virus Corona. Perlu isolasi terlebih dahulu.
"Tentu kita pertama tidak ingin mereka yang sudah, apa ya namanya, terjangkit, terpapar radikalisme itu tentu kalau dikembalikan apakah melakukan penularan atau tidak," kata Ma'ruf di kantor Wakil Presiden, Jalan Veteran III, Gambir, Jakarta Pusat.
Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud Md mengatakan pemerintah membentuk tim untuk mengkaji positif-negatifnya pemulangan mantan kombatan ISIS ke Indonesia. Belum ada keputusan sampai saat ini, apakah Indonesia bersedia memulangkan mereka atau tidak.
Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo (Bamsoet) menyatakan pada dasarnya MPR mendukung jika pemerintah memang ingin memulangkan para WNI tersebut. Bamsoet tak khawatir dengan kepulangan eks ISIS, asalkan sudah ada pertimbangan masak dan rencana tahap demi tahap sudah matang.

Mardani Ingin WNI Eks ISIS Dipulangkan dan Dijaga: Kasihan Mereka

Jakarta - 
Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera ingin pemerintah memulangkanpara warga negara Indonesia (WNI) eks ISIS ke Tanah Air. Pemulangan WNI eks ISIS perlu dilakukan dengan penanganan serius, sama seperti negara menangani WNI yang pulang dari wilayah terpapar virus corona.
"Mereka juga mesti diurus negara, karena memang negara mesti hadir," kata Mardani dalam keterangan persnya, Kamis (6/2/2020).



Baca juga:Jokowi Tak Mau Pulangkan WNI Eks ISIS

Mardani setuju dengan pemulangan WNI eks ISIS dilakukan dengan menyertakan program deradikalisasi, melibatkan Kementerian Agama, Badan Intelijen Negara (BIN), Kementerian Sosial, hingga kementerian bidang perekonomian. Jangan sampai eks ISIS pulang, merasa tak diperhatikan negara, dan akhirnya kembali lagi menjadi teroris.
"Kalau tidak ditangani, seperti penyakit, tidak sembuh tapi malah menular, seperti virus corona," kata Mardani, dalam keterangan terpisah kepada wartawan.

Baca jugaukung Jokowi, F-Golkar Anggap Eks ISIS Tak Lagi Berstatus WNI

Menurutnya, program deradikalisasi tidak hanya bersifat responsif-insidentil kepada para eks teroris, namun perlu juga menitikberatkan pada pencegahan, di antaranya upaya-upaya intelijen yang proaktif, kebijakan kontra-radikalisasi selain deradikalisasi, peran serta dari masyarakat, dan pendekatan-pendekatan kebijakan yang lunak.

Mencabut Kewarganegaraan dan Hak Politik Pendukung ISIS, Khilafah HTI, wahabi termasuk PKS/Ikhwanulmuslimin. Sungguh yg menyebut mereka seb WNI eks ISIS tidak punya perasaan thd korban2 mereka. Mereka bukan WNI lg sama sekali, tapi alien pengkhianat NKRI.

MENCABUT HAK-HAK POLITIK WARGA NEGARA KHILAFAH DI INDONESIA

Oleh Kiai Ayik Heriansyah

Belum berhasil menghentikan pergerakan HTI pasca pencabutan badan hukum, rencana pemulangan 600 kombatan 1S*S ke tanah air, memancing polemik di tengah masyarakat. Meski belum diputuskan pemerintah, suara penolakan bermunculan. Melalui petisi di salah satu situs, warganet menyatakan sikapnya.

Sikap masyarakat sangat beralasan, karena secara de facto dan de jure aktivis HTI dan kombatan ISIS mempunyai negara sendiri, khilafah. Aktivis HTI dalam proses mendirikan, sedangkan kombatan 1S*S dalam proses mempertahankan khilafah. Mereka warga negara Khilafah.

Mereka bukan warga negara Indonesia (WNI), zhahiran wa bathinan, sebab mereka tidak mengakui keabsahan NKRI, menolak setia dan taat kepada ideologi dan konstitusi negara, tidak mau memberi loyalitasnya kepada Indonesia dan menentang pemerintah dengan penentangan yang ideologis. Alih-alih membela tanah air, mereka justru mau menghancurkan Indonesia agar bisa dibangun khilafah di atasnya.

Hanya secara administrasi mereka tercatat sebagai WNI. Punya akta kelahiran, ijazah sekolah, KTP, SIM, buku nikah, pasport, dan lain sebagainya. Dengan dasar catatan administrasi tersebut, mereka hidup bebas di Indonesia. Mendapat hak-hak politik layaknya WNI. Keamanan, kenyamanan dan ketentraman hidup mereka dijamin. Layanan publik seperti sekolah, rumah sakit, listrik, air, jaringan seluler dan internet, transportasi darat, laut dan udara, dan lain-lain, mereka ikut nikmati. Bahkan ada dari kalangan warga negara Khilafah menjadi aparatur sipil negara dan karyawan BUMN Indonesia.

Hak-hak politik mereka sebenarnya otomatis tercabut dengan sendirinya ketika mereka memberontak dan melakukan gerakan makar. Dengan perbuatannya itu, mereka telah mewajibkan pemerintah untuk memerangi mereka sampai mereka kembali setia dan loyal kepada negara. Atas dasar itu, Khalifah Abu Bakar ash-Shiddiq dan Khalifah Ali bin Abi Thalib memerangi pemberontak dan gerakan makar di masanya.

Khalifah Abu Bakar ash-Shiddiq memerangi warga negaranya yang mengaku nabi beserta pengikutnya, yang bernama Musailamah al-Kadzzab serta memerangi sekelompok orang yang menolak menyerahkan zakat kepada pemerintah. Kata Umar bin Khaththab, “Demi Allah, tiada lain yang aku lihat selain Allah telah melapangkan dada Abu Bakar untuk memerangi mereka, maka aku pun tahu bahwa Abu Bakar berada pada posisi yang benar.” (HR. Abu Daud).

Khalifah Ali bin Abi Thalib mengancam akan mencabut hak-hak politik warganya yang membenrotak (khawarij) setelah merasa tidak mampu lagi menyadarkan mereka. Ali mengikat janji kepada mereka,
إن لكم عندنا ثلاثًا: لا نمنعكم صلاةً في هذا المسجد، ولا نمنعكم نصيبكم من هذا الفيء ما كانت أيديكم مع أيدينا، ولا نقاتلكم حتى تقاتلونا
“Kalian memiliki 3 hak di hadapan kami, [1] kami tidak melarang kalian untuk shalat di masjid ini, [2] kami tidak menghalangi kalian untuk mengambil harta rampasan perang, selama kalian ikut berjihad bersama kami, [3] kami tidak akan memerangi kalian, hingga kalian memerangi kami” (Tarikh al-Umam wa al-Muluk, at-Thabari, 3/114).

Ketiga hak politik ini otomatis hilang, ketika mereka melanggar perjanjian dan melakukan pemberontakan. Mereka dilarang shalat di masjid dan diperangi.
Pemerintah Indonesia sekiranya meniru kebijakan Khalifah Abu Bakar ash-Shiddiq dan Ali bin Abi Thalib dalam menangani warga negara Khilafah yang berkeliaran di Indonesia. Hak-hak politik mereka dicabut sampai mereka insaf dan bertaubat, mau kembali setia, loyal dan membela negara Indonesia. Ini akan menjadi shock therapy bagi siapapun yang mau mendirikan khilafah dengan cara menghancurkan Indonesia, walaupun dengan dalih agama.

Bandung, 4 Februari 2020

Follow IG HWMI :
https://www.instagram.com/hubbul_wathon_

#HubbulWathonMinalIman