JAKARTA, KOMPAS.com - Dua calon wakil gubernur DKI Jakarta, yakni Ahmad Riza Patria dan Nurmansjah Lubis, melakukan kunjungan ke fraksi-fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD) DKI dalam beberapa hari terakhir. Anggota DPRD maupun wartawan sering bertanya mengenai program apa yang akan dilakukan jika mereka terpilih menjadi orang nomor dua di DKI Jakarta. Saat ditanyakan soal penanganan banjir di DKI Jakarta, Nurmansjah berseloroh bahwa jika banjir datang orang harus pindah.

"Ya gampang strategi kalau banjir pindah saja ente. Saya juga kelelep," kata Nurmansyah usai mengunjungi Fraksi PKB-PPP di Gedung DPRD DKI, Rabu (5/2/2020). Ancah, panggilan akrab Nurmansyah mengatakan, Jakarta memang tak pernah lepas dari masalah banjir dan macet. "Ya namanya negara maju, ibu kota yang sangat maju tiga hal banjir, macet, sampah. Itu semua komisi D semua tuh," kata dia. Nurmansyah pernah menjadi anggota DPRD DKI Jakarta pada periode 2014-2019. Dia anggota Komisi D. Salah satu tugas Komisi D adalah mengurusi masalah banjir di DKI Jakarta. "Kebetulan ane, Bang Hasbi (Hasbiallah Fraksi PKB-PPP), Bang Matnoor (Matnoor Tindoan) satu komisi dulu ngurusin banjir, macet," ujar dia. Nurmansjah telah mendatangi Fraksi PAN, Golkar, PKB-PPP, PSI, Nasdem, Demokrat, dan PDI-P jelang pemilihan wagub DKI. Nama Riza dan Nurmansjah telah diserahkan ke DPRD DKI melalui Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pada 21 Januari lalu. Kini proses pemilihan cawagub di DPRD DKI menunggu pembahasan draf tatib yang telah disusun panitia khusus (pansus) DPRD periode sebelumnya dalam rapimgab DPRD DKI.

Pada rapimgab tersebut, DPRD DKI akan menyesuaikan beberapa pasal dalam draf tatib sesuai arahan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Sesuai pembahasan tatib di rapimgab, draf tatib harus disahkan dalam rapat paripurna. Langkah berikutnya setelah tatib disahkan, yaitu DPRD DKI akan membentuk panitia pemilihan (panlih). Panlih bertugas untuk memverifikasi syarat-syarat yang diserahkan calon wakil gubernur ( cawagub) usulan partai pengusung, yaitu Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Setelah itu, Badan Musyawarah (Bamus) DPRD DKI Jakarta akan menentukan jadwal pemilihan wagub oleh anggota DPRD. Pemilihan wagub dilaksanakan dalam rapat paripurna.