Jakarta, CNN Indonesia -- Ombudsman Republik Indonesia menduga ada kejanggalan dalam kasus penangkapan pekerja seks komersial (PSK) berinisial NN di Sumatera Barat yang melibatkan Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra Andre Rosiade.

Komisioner Ombudsman RI Ninik Rahayu mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan Ombudsman Sumbar. Dia menduga ada kesalahan prosedur dalam penindakan kasus prostitusi online tersebut. "Kasus ini adalah kasus tindak pidana perdagangan orang. Kita semua sepakat melakukan pemberantasan human trafficking ini, tetapi jangan abaikan melindungi korban, apalagi ada kesewenang-wenangan dalam prosesnya," kata Ninik kepada CNNIndonesia.com, Rabu (5/2).
Ninik mempertanyakan tindakan penggerebekan yang dipimpin Andre sebagai momen awal penangkapan NN. Dia menjelaskan penindakan hukum dengan cara menyamar adalah kewenangan kepolisian yang diatur Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana. Menurut Ninik, Andre tidak punya kewenangan tersebut. Seharusnya Andre melapor ke kepolisian agar penyamaran dilakukan untuk pengungkapan kasus.

"Kasus menjebak adalah kewenangan yang dimiliki penegak hukum, karena sudah masuk domain eksekusi. Pada kasus ini para pihak yang merasa prihatin seharusnya dapat meminta bantuan pihak kepolisian untuk bertindak dengan cara undercover," tuturnya. Kejanggalan lainnya adalah penangkapan NN. Berdasarkan Pasal 298 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), kata Ninik, seharusnya kepolisian menangkap muncikari, bukan NN sebagai korban perdagangan orang.
Ombudsman meminta Polda Sumbar untuk menindaklanjuti kejanggalan-kejanggalan itu. Ninik juga menekankan Polda Sumbar harus memberikan perlindungan dan memulihkan NN sebagai korban perdagangan orang."Polda perlu segera mengungkap cara-cara dan/atau prosedur penindakan kasus ini yang tidak sesuai dengan aturan hukumnya, apalagi ada dugaan menyeret nama besar anggota legislatif," ucapnya.

NN sebelumnya kepada media mengaku dijebak dalam penggerebekan prostitusi online pada Minggu (26/1). Kapolda Sumbar Kabid Humas Polda Sumbar Kombes Stefanus Satake Bayu Setianto sementara itu mengatakan penggerebekan dilakukan atas laporan Andre Rosiade.

Bayu bahkan mengungkap Andre sengaja memesan NN lewat aplikasi pesan singkat. Tindakan itu sengaja dilakukan untuk ikut serta memberantas prostitusi online di Padang.


NN Bisa Lapor ke MKD

Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Nasdem Taufik Basari menyatakan NN bisa melaporkan Andre Rosiade ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI bila merasa dirugikan dalam penggerebekan yang dilakukan aparat kepolisian di Padang, Sumatera Barat.
Menurutnya, setiap anggota DPR terikat dengan berbagai etika dalam menjalankan tugas. Salah satu etika itu, kata dia, ialah harus bertindak sesuai dengan aturan yang berlaku.
"Terkait dengan peristiwa yang terjadi ini, apabila benar sebagaimana pengakuan dari NN, maka jika ada pihak yang merasa dirugikan sebenarnya terbuka untuk pengaduan ke MKD dari sisi internal DPR RI," ucap Taufik kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Dia juga menyampaikan bahwa setiap anggota DPR harus bertindak dalam koridor nilai-nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas. Menurutnya, anggota DPR juga harus memberikan perlindungan terhadap hak-hak warga negara.


"Itu yang menurut saya harus menjadi pedoman dan pegangan ketika kita menjalani tugas sebagai wakil rakyat," katanya.

Lebih jauh, Taufik meminta agar Polda Sumatera Barat membeberkan kronologi penggerebakan sexara lengkap. Menurutnya, kronologi tersebut dibutuhkan agar publik mendapatkan informasi utuh.

"Ini juga sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik untuk mendapatkan informasi utuh dan benar," kata Taufik.

Andre mengatakan bahwa langkah yang ia lakukan adalah murni proses penegakan hukum dan tidak terkait dengan isu gender. Andre mengaku hanya menyampaikan keresahan masyarakat Padang terkait jumlah prostitusi daring yang semakin marak ke aparat kepolisian.

Bahkan, lanjutnya, praktik prostitusi daring di Padang telah menyasar ke anak berusia di bawah 17 tahun, baik sebagai PSK atau pengguna.

"Sekarang anak SD sudah pegang handphone. Kalau dibiarkan takutnya anak-anak jadi pengguna itu yang kita khawatirkan, apalagi duit Rp800 ribu tidak banyak. Ini jdi pekerjaan pekerjaan saya," tutur Ketua DPD Gerindra Sumatera Barat.

Lebih jauh, Andre mengaku siap bila MKD DPR RI memeriksa terkait kasus ini, sekaligus siap mempertanggungjawabkannya di akhirat kelak.

"Saya mempertanggungjawabkan untuk daerah pemilihan saya, supaya tidak ada kehancuran moral. Saya siap mempertanggungjawabkan dunia akhirat apalagi MKD. Kalau ada yang melaporkan ke MKD, saya akan tanggung jawab," tutur Andre.



https://m.cnnindonesia.com/nasional/...ersi-ombudsman