Mark up. Perbuatan korupsi yang selalu menghantui dan menjadi problem di Republik ini. Mulai dari dunia pekerjaan hingga pemerintahan, momok korupsi lewat mark up seakan telah menjadi makanan sehari-hari. Tak terkecuali di dunia pertahanan RI.

Oleh karena itu Presiden Jokowi mewanti-wanti agar mark up jangan sampai terjadi. Apalagi mengingat besarnya anggaran pertahanan yang dialokasikan tahun ini. Yakni sebesar Rp 127 T, pos terbesar yang diberikan dalam APBN. "Perlu saya informasikan, Kementerian Pertahanan mendapatkan alokasi APBN terbesar sejak 2016 sampai sekarang. Tahun 2020 sekitar Rp 127 triliun. Hati-hati penggunaan ini," kata Jokowi dalam rapat pimpinan Kemhan-TNI-Polri di Lapangan Bhinneka Tunggal Ika, Hari Kamis 23 Januari 2020.

Meskipun begitu, Presiden Jokowi yakin dan percaya Menhan Prabowo beserta jajarannya bisa mengelola anggaran tersebut. "Harus efisien, bersih, tak boleh ada markup-markup lagi dan yang paling penting mendukung industri dalam negeri kita," ujar Jokowi.

Sumber : Detik[Anggaran Pertahanan Rp 127 T, Jokowi ke Prabowo: Jangan Ada Markup]

Peringatan dari Presiden Jokowi bukan tanpa alasan. Pasalnya masih banyak kasus korupsi pertahanan yang tersangkut di KPK dan hingga kini tidak diketahui kejelasannya.

Sebut saja kasus korupsi pengadaan helikopter Super Puma produksi Airbus Helicopter, Perancis, dengan lisensi PT Dirgantara Indonesia (PTDI). TNI AU saat itu memesan helikopter Super Puma untuk memenuhi rencana strategis (renstra) pertahanan tahun 2009 – 2014. Namun realisasinya, TNI AU baru menerima 9 dari 16 unit helikopter Super Puma yang dipesan. Itupun pengirimannya tidak tepat waktu sehingga mengganggu proses operasional. Sisa 7 unit lagi dibiarkan saja oleh TNI AU.

Ketua Harian Federasi Serikat Pekerja (FSP) BUMN Bersatu, Prakoso Wibowo menilai perkara tersebut merupakan imbas dari Direksi PTDI yang memberikan fee kepada mitra penjualannya (broker) sehingga menimbulkan biaya lebih besar terhadap harga unit helikopter yang dibeli oleh Kemenhan (dengan dana APBN). Hal tersebut diperparah dengan PTDI yang seakan malas-malasan dalam menyelesaikan pesanan helikopter sehingga TNI AU tidak menerima seluruh pesanan.

Sumber : JPNN [FSP BUMN Desak KPK Usut Mega Korupsi PTDI]

Belajar dari pengalaman tidak menyenangkan tersebut, TNI AU memilih membeli helikopter AgustaWestland 101 (AW 101) buatan Inggris - Italia. Namun ternyata pengadaan AW 101 turut tertular wabah korupsi. Terlebih lagi, menurut Wakil Ketua KPK Alexander Marwata pada 31 Desember 2019 lalu, heli AW 101 tak hanya digunakan oleh pihak TNI sehingga bisa saja menambah kerugian jika kasus ini belum dituntaskan.

Dalam kasus ini, KPK bekerjasama dengan POM TNI. Artinya ada pihak dari matra TNI yang turut andil dalam korupsi ini. Dari pihak sipil, KPK menetapkan Dirut PT Diratama Jaya Mandiri, Irfan Kurnia Saleh, sebagai tersangka. Irfan diduga meneken kontrak dengan Augusta Westland untuk pengadaan AW 101 senilai Rp 514 miliar. Sementara itu, untuk kontrak pengadaan helikopter dengan TNI AU, nilainya membengkak menjadi Rp 738 miliar, sehingga terdapat potensi kerugian keuangan negara sekitar Rp 224 miliar.

Sumber : Detik [Tuntaskan Penyidikan Kasus Heli AW-101, KPK Tunggu Hasil Audit BPK]

Maka kita kini dihadapkan pada fakta bahwa selain melibatkan broker, kasus korupsi alutsista juga melibatkan orang dalam dari trah TNI.

Pada 30 November 2016 Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta menjatuhkan vonis penjara seumur hidup pada Brigadir Jenderal Teddy Hernayedi. Majelis hakim menyatakan Teddy terbukti bersalah pada perkara korupsi pengadaan alutsista F-16 dan Apache sebesar US$12,4 juta saat menjabat Kepala Bidang Pelaksanaan Pembiayaan Kementerian Pertahanan periode 2010-2014. Brigjen Teddy mengorganisir perbuatan korupsi itu dengan bantuan broker PT Medal Alamsari (MAS) milik Dedi Hidayat.

Sumber : Detik [Dihukum Seumur Hidup, Ini Modus Brigjen Teddy Korupsi Dana Alusista]

Namun, pengusutan perkara korupsi yang menjerat perwira TNI hanya sampai di situ. Lantas bagaimana dengan perkara lain yang diduga turut menyeret nama pihak militer? Kita tengok saja kasus kejanggalan pengadaan Sukhoi yang melibatkan PT Trimarga Rekatama. Justru karena ada broker seperti PT Trimarga Rekatama maka anggaran pembelian Sukhoi tidak efisien. Padahal, Rosoboronexport selaku perusahaan negara Rusia yang menangani penjualan Sukhoi, tidak pernah mensyaratkan adanya pihak ketiga dalam penjualan senjata.

Direktur Program Imparsial, Al Araf, juga mengungkapkan nama PT. Trimarga Rekatama juga ditemukan dalam pengadaan alutsista lainnya saat membeli tank amphibi pada 2010.

Dalam rapat dengar pendapat antara pemerintah dengan Komisi I DPR, pada Senin 26 Maret 2012, Wakil Menteri Pertahanan saat itu, Jenderal (Purn.) Sjafrie Sjamsuddin, mempersilakan pihaknya diaudit terkait pengadaan Sukhoi. Ia juga membantah pihak Kemenhan melibatkan pihak ketiga dalam pengadaan pesawat asal Rusia itu.

Sumber : Republika [DPR Diminta Panggil PT Trimarga Rekatama Terkait Sukhoi]

Lantas darimana datangnya PT Trimarga Rekatama? Apakah PT ini ada tanpa sepengetahuan pihak Kemenhan dan dikemas secara rapi oleh pihak-pihak yang terlibat? Bukankah hal seperti ini menunjukkan ada permainan orang dalam? Namun hingga saat ini, kasus tersebut belum jua terungkap.

Kini tersiar pula kabar bahwa RI tertarik membeli 48 jet tempur Dassault Rafale buatan Perancis. Kabar itu tersebar lewat pemberitaan surat kabar local Perancis La Tribune yang mengutip sumbernya dari Kementerian Pertahanan Perancis.

Kamis 23 Januari 2020, Presiden Jokowi menyatakan pembelian alutsista buatan Perancis itu belum diputuskan. Ia mengaku akan membahasnya terlebih dahulu dalam Rapat Terbatas di Surabaya pekan depan.

Rencana pembelian jet tempur Dassault Rafale muncul tak lama setelah Rusia mengabarkan bahwa Indonesia ditekan sejumlah negara karena hendak membeli 11 jet tempur Sukhoi SU-35. Sebagai informasi, baik SU-35 maupun Dassault Rafale merupakan jet tempur generasi 4.5 yang tak hanya memiliki peran sebagai jet tempur, tapi juga mampu menjadi pesawat pencegat.

Namun harga keduanya jauh berbeda. Dilansir dari Aircrafts Compare, untuk membeli satu unit Rafale, Indonesia harus mengeluarkan uang sebesar US$115 juta (Rp 1.5 Triliun). Sementara Sukhoi SU-35 hanya dihargai US$65 juta (Rp855 miliar) per unitnya.

Sumber : CNN Indonesia [Jet Prancis Incaran Prabowo Lebih Mahal dari Sukhoi Rusia]

Harus diingat, pembelian Sukhoi telah direncanakan sejak lama. Atas perintah Jokowi, Menhan terdahulu yakni Ryamizard Ryacudu akan membeli Sukhoi melalui interaksi pemerintah dengan pemerintah penjual atau G2G (Government to Government). Sehingga apabila pemerintah memutuskan untuk membeli Rafale dari Perancis, mekanisme pembeliannya belum bisa dipastikan G2G alias lagi-lagi menggunakan broker.

Sumber : Kontan [Pemerintah akan borong 11 pesawat tempur Sukhoi]

Oleh karena itu, keputusan pembelian jet tempur harus dipertimbangkan matang-matang oleh pemerintah. Jangan sampai salah langkah. Apalagi sudah banyak kasus pembelian dari Perancis yang bermasalah dan tersangkut korupsi. Kita tengok saja saat ditemukan adanya unsur korupsi dalam pembelian pesawat Garuda Indonesia long route Airbus A350, kontrak pembelian pesawat ATR 72-600 dengan perusahaan Avions de Transport Regional (ATR) dan kontrak pembelian pesawat Bombardier CRJ 1000 dengan perusahaan Bombardier Aerospace Commercial Aircraft.

Sumber : Kompas [Garuda Terbelit Utang Gara-gara Korupsi Pembelian Airbus A350]

Sumber : Okezone [2 Tersangka Korupsi Pengadaan Pesawat Garuda Indonesia Segera Disidang]

Hal yang menarik untuk disimak, semua perusahaan tersebut ada hubungannya dengan Airbus milik Perancis. Yakni sebagai anak perusahaan, dimiliki sahamnya oleh Airbus atau sebagai perusahaan joint venture. Tak terkecuali Dassault Aviation yang memproduksi Rafale.