Salut untuk KPK! Lembaga anti rasuah itu telah melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Komisioner KPU Wahyu Setiawan. Wahyu diketahui meminta uang Rp 900 juta untuk memuluskan pergantian antar-waktu (PAW) anggota DPR asal PDIP. Selain Wahyu, KPK turut mengamankan dua staf Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto berinisial D dan S terkait OTT Wahyu Setiawan pada Kamis 9 Januari 2020.

Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat mengakui bahwa OTT yang menjerat Komisioner KPU berkaitan dengan anggota partainya. Djarot juga tidak menampik bahwa informasi yang didapatkannya terkait dengan posisi PAW di DPR. Khususnya, setelah meninggalnya Nazarudin Kiemas.

Djarot menuturkan bahwa mekanisme PAW sendiri selalu di bawa dalam rapat. Kemudian, ada bentuk-bentuk penugasan khusus dan PDIP selalu mengikuti prosedur yang ada. Terkait dengan dugaan tindak korupsi tersebut, Djarot pun menjelaskan pihaknya akan segera menginformasikannya kepada publik lewat jumpa pers.

Sumber : CNN Indonesia[Djarot Akui Ada Kader PDIP Terlibat Kasus OTT Komisioner KPU]

OTT KPK terhadap Komisioner KPU Wahyu Setiawan yang turut melibatkan pihak PDIP telah menunjukkan kepada publik bahwa KPK merupakan lembaga yang independen.

Padahal sebelumnya ada beberapa pihak yang mempertanyakan independensi KPK setelah pimpinan KPK baru ditunjuk pada 20 Desember 2019 lalu. KPK dianggap tak lebih dari kepanjangan tangan Presiden Jokowi. Persoalan ini pernah disoroti oleh Pendiri Lingkar Madani Ray Rangkuti.

"Secara organisasi, KPK itu ada di bawah presiden, bekerja dengan birokrasi yang garis strukturnya juga ke presiden, dengan komisioner yang tak sepenuhnya independen. Jadi, hampir bisa disebut, KPK yang sekarang ditempati oleh All The President's Men," kata Ray Rangkuti, 21 Desember 2019 lalu.

Sumber : Detik [Istana Tegaskan KPK Bukan 'All The President's Men']

Namun OTT yang turut membawa nama PDIP itu tidak akan cukup. Publik bisa saja akan mengatakan bahwa KPK sekarang digunakan oleh presiden untuk melawan Megawati dan Puan. Sesuai dengan prediksi dari Rocky Gerung pada 15 Desember 2019 lalu bahwa Jokowi dan Megawati bakal pecah kongsi jelang Pilpres 2024. Rocky menilai ada indikasi Jokowi ingin lepas dari bayang-bayang Megawati.

Sumber : Suara [Rocky Gerung Prediksi Jokowi dan Megawati Bakal Pecah Kongsi]

Maka agar tidak terbentuk stigma KPK sebagai perpanjangan tangan presiden guna melawan Megawati dan Puan Maharani, ada baiknya KPK juga mengusut kasus korupsi di Jiwasraya.

Rabu 8 Januari 2020, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) akhirnya menjabarkan secara rinci kronologi kasus yang membelit Jiwasraya hingga tak mampu membayar polis asuransi JS Savings Plan. Hal yang menjadi sorotan adalah, berdasarkan catatan BPK, Jiwasraya telah membukukan laba semu sejak 2006.

Sumber : Kompas [Simak, Ini Kronologi Lengkap Kasus Jiwasraya Versi BPK]

Sejumlah pengamat pun mengutarakan pendapatnya terkait temuan laba semu Jiwasraya.

Pengamat Asuransi Irvan Rahardjo menilai Otoritas Jasa Keuangan (OJK) harus bertanggung jawab penuh atas temuan BPK tersebut. Sebab, sebagai regulator jasa keuangan, OJK seharusnya sudah mendeteksi sejak awal dan melakukan tindakan. Terlebih lagi OJK telah meloloskan Jiwasraya menerbitkan produk saving plan. Padahal produk tersebut harus dirilis perusahaan asuransi yang sehat keuangannya.

Senada, Pengamat Asuransi Hotbonar Sinaga berpendapat rekayasa laba biasanya dilakukan perusahaan pelat merah demi mendapatkan penilaian positif dari Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Hal itu dilakukan secara kongkalikong demi meraih keuntungan bagi segelintir pihak.

Sementara, Ekonom Samuel Aset Manajemen Lana Soelistianingsih menyatakan bukan hanya OJK yang harus diperiksa oleh BPK, tapi juga seluruh kantor akuntan publik (KAP) yang mengaudit laporan keuangan Jiwasraya. Tak hanya itu, Lana juga menilai direksi Jiwasraya sejak 2006 juga harus diperiksa. Ia menduga ada kerja sama antar sejumlah pihak yang berkepentingan, sehingga rekayasa laba baru ketahuan sekarang.

Sumber : CNN Indonesia [Pengamat Sebut Laba Semu Jiwasraya Tanggung Jawab OJK]

Berdasarkan paparan tersebut pula, maka kita semua dapat mengambil kesimpulan ada dugaan penyelewengan alias korupsi yang terjadi secara terstruktur dan massif di Jiwasraya sejak lama. Oleh karena itu, demi mengusut tuntas persoalan Jiwasraya, maka KPK harus mengusutnya pula secara sistematis. Selain demi membersihkan negeri ini dari korupsi, juga agar KPK tidak terjebak stigma sebagai perpanjangan tangan presiden dalam berpolitik.