TRIBUNJATENG.COM- Banjir di Jakarta membuat pernyataan Ahok kembali viral di media sosial.

Saat itu, Ahok diwawancarai awak media soal antisipasi musim penghujan.

saat itu, Ahok tengah diwawancarai awak media pada 30 April 2019.

Ahok mendapat pertanyaan seputar antisipasi banjir di jakarta.

Ahok saat itu mengatakan bahwa Jakarta sudah siap dalam mengantisipasi hujan lebat.

"Kalau pengalaman saya sih sebenarnya Jakarta tuh kompas semua sudah cukup oke, pompa sudah oke, tanggul juga sudah oke," ujarnya.

Menurut Ahok, ketika musim kemarau lalu berganti musim penghujan maka, ranting-ranting kerap menurutupi saringan.

"Jadi perhatikan aja, biasanya kalau hujan lama kemarau kalau langsung hujan itu memang banyak kayu-kayu ranting nutupin saringan," ujarnya.

Ahok mengatakan ketika memimpin Jakarta, ia kerap menginstruksikan untuk menaruh alat berat.

"Makanya dulu kita selalu taruh alat berat. Kalau saringan ketutup itu volume air kan ngga bisa turun cepat," ujarnya.

"Sama tentu pasukan oranye mesti keliling, pasukan biru juga mesti keliling," ujarnya.

Ahok mengatakan seharusnya masyarakat tidak membuang sampah sembarangan.

"Tiap kali hujan, Jakarta kan banyak, kadang-kadang orang buang sampah jangan nyumbat kalo nyumbat volume turunya telat," ujarnya.

"Sama pompanya mesti diperhatikan, jalan jamnya mesti dipenuhin, jangan hidupin pompanya telat, kalau kamu telat ngga keburu," imbuhnya.

"Sama tentu pasukan oranye mesti keliling, pasukan biru juga mesti keliling," ujarnya.

Ahok mengatakan seharusnya masyarakat tidak membuang sampah sembarangan.

"Tiap kali hujan, Jakarta kan banyak, kadang-kadang orang buang sampah jangan nyumbat kalo nyumbat volume turunya telat," ujarnya.

"Sama pompanya mesti diperhatikan, jalan jamnya mesti dipenuhin, jangan hidupin pompanya telat, kalau kamu telat ngga keburu," imbuhnya.

Ahok mengatakan ketika petugas telat menghidupkan pompa, maka pasti terjadi banjir.

"Saya orang tambang kan, kalau ngehidupin pompanya telat, udah terlalu tinggi bisa ngga keburu," ujarnya.

"Saya kira mungkin tergenang itu karena mungkin ada pompa yang telat, saya ngga tahu," imbuhnya.

Setelah itu, Ahok diminta awak media untuk memberikan saran kepada Anies Baswedan.

Namun, Ahok justru menceritakan perjalanannya di Jepang.

"Saya udah hampir 3 tahun ngga tahu urusan. 2 tahun lah ya.
Saya ngga tahu teori ini, kita tuh kadang-kadang gini, saya kemarin di Jepang, saya videoin, saya lihat di Jepang saya ketawa-ketawa," ujarnya.

Ahok lalu menyebut kereta api di Jepang sudah menggunakan rel layang.

"Saya ngga tahu yang ngomong siapa, dulu kan ada yang ngomong 'ngapain bikin jalan layang-layang, dibongkar, coba kamu lihat Jepang, di Jepang kereta api semua layang di atas loh," imbuhnya.

Setelah itu, Ahok membantah orang-orang yang menyalahkan konsep di Jepang.

"Dulu waktu kita mau bangun MRT dimaki-maki kita, ngoceh macem-macem, termasuk jalan layang berapa tingkat katanya salah," ujarnya.

"Jepang, kalo Jepang salah kok kita pakai Toyota seluruh dunia bodo amat orang Jepang gitu loh," imbuhnya.

Ahok menegaskan seharusnya Indonesia meniru dan mempelajari kesalahan negara lain.

"Jadi di dunia ini ngga ada yang baru tau nggak, kita negara yang terlambat bangun itu untung ngga usah teori barulah, nyontek aja kesalahan negara lain.Kalo negara lain udah seperti itu, kita nyontek, yaudah saya pikir kaya gitu ya," ujarnya.

Setelah itu, awak media melemapr pertanyaan untuk Ahok.

Ketika ditanya soal penanganan banjir Jakarta dengan konsep normalisasi atau naturalisasi, Ahok enggan berpendapat.

Ahok justru mengatakan Anies lebih pinter soal istilah-istilah seperti itu.

"Aduuuh .... Kalo soal kata-kata gitu itu, pak Gubernur yang sekarang lebih pinter dari saya," ujar Ahok smabil pergi meninggalkan awak media.

Diketahui, Hujan yang mengguyur Jakarta jelang malam pergantian tahun hingga pagi ini, Rabu (1/1/2019) membuat sejumlah wilayah di Jakarta terendam banjir.

Tak pelak, genangan air yang sampai setinggi lutut orang dewasa di beberapa wilayah ini membuat ibu kota lumpuh. Banyak jalanan tak bisa dilewati kendaraan.

Kejadian banjir di Jakarta hari ini mengingatkan pada upaya-upaya yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta untuk mengatasi banjir.

Di Jakarta sendiri, banjir sudah jadi masalah turun-temurun, bahkan sejak kota ini masih bernama Batavia.

Setiap gubernur DKI Jakarta dari masa ke masa, memiliki cara berbeda mengatasi banjir.

Mengingat Jakarta yang taki hanya sebagai pusat pemerintahan, namun juga pusat bisnis.

Melansir pemberitaan Harian Kompas, 6 Mei 2019, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan punya program andalan naturalisasi sebagai solusi banjir ibu kota.

Dalam program naturalisasi, Anies berjanji tidak ada penggusuran dalam merevitalisasi sungai.

Ia mengedepankan konsep naturalisasi, seperti tertuang dalam Peraturan Gubernur DKI Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pembangunan dan Revitalisasi Prasarana Sumber Daya Air secara Terpadu dengan Konsep Naturalisasi.

Di dalam Pergub, naturalisasi didefinisikan sebagai cara mengelola prasarana sumber daya air melalui konsep pengembangan ruang terbuka hijau dengan tetap memperhatikan kapasitas tampungan, fungsi pengendalian banjir, dan konservasi.

Salah satu penerapan naturalisasi di sungai adalah menggunakan bronjong batu kali untuk turap sungai.

Penggunaan bronjong mengharuskan tebing sungai harus landai.

Ini berbeda dengan konsep turap beton dalam normalisasi.

Karena tebing mesti landai, Pemprov DKI harus menyediakan lahan selebar minimal 12,5 meter masing-masing di kiri dan kanan sungai untuk membuat tebing.

Dengan demikian, lebar lahan yang mesti tersedia, termasuk untuk daerah sempadan, 80-90 meter.

Selain itu, naturalisasi juga banyak dipraktikkan dengan menanami bantaran kali yang sudah bersih dan lebar dengan berbagai tanaman.

Normalisasi terhenti Sejak 2018, pelebaran sungai yang sebelumnya dilakukan Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung-Cisadane di Sungai Ciliwung terhenti. Hal ini karena lahan yang dibebaskan untuk melanjutkan pelebaran sungai itu belum memadai.

Di Kali Krukut, pembebasan lahan juga terhenti.

Sebelumnya, warga di bantaran Krukut sudah didata untuk pembebasan lahan.

Namun, sejak 2018 tak ada kelanjutan program ini.

Peraturan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 28/PRT/M/2018 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau menetapkan bahwa garis sempadan sungai tidak bertanggul di dalam kawasan perkotaan berjarak 10 meter dari tepi kiri-kanan palung sungai dengan kedalaman sungai kurang dari atau sama dengan 3 meter, 15 meter, 20 meter, dan 30 meter.

Sedikitnya ada 13 aliran sungai yang mengalir di Jakarta, dan Ciliwung adalah yang terbesar.

Hunian yang makin padat di bantaran kali jadi pekerjaan rumah dalam penataan sungai untuk mengatasi banjir.

Drainase vertikal Selain naturalisasi sungai, Anies juga memperkenalkan konsep drainase vertikal.

Sistem yang menerapkan konsep teknologi zero run off itu berfungsi untuk menampung air hujan agar tak semua mengalir ke selokan dan sungai.

Hal ini nantinya mengurangi beban drainase untuk menampung air sehingga tidak terjadi luapan.

Sistem tersebut sejalan dengan upaya Pemprov DKI Jakarta yang hendak menerapkan strategi zero run off sebagai strategi penanganan banjir.

Pemprov DKI mengharapkan ada sekitar 1,8 juta drainase vertikal di seluruh Jakarta, kecuali di Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu.

Versi PUPR Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, mengatakan definisi naturalisasi di dalam Pergub merupakan bahasa hukum.

Konsep naturalisasi tersebut masih perlu dijabarkan menjadi bahasa yang lebih teknis.

Selama hampir dua tahun ini, Kementerian PUPR tidak melanjutkan program normalisasi sungai di Jakarta karena Gubernur DKI Jakarta mengatakan akan menerapkan konsep naturalisasi.

Basuki mengatakan, salah satu yang digarisbawahi dari definisi naturalisasi adalah perlunya pengendalian banjir dengan memperhatikan kapasitas tampungan.

”Yang dimaksud kapasitas tampung itu apakah yang existing atau yang semula. Dulu Kali Ciliwung lebarnya 20-25 meter sekarang tinggal 5 meter.

Mana yang akan dipakai? Saya ingin kita sepakati dulu baru kita kerjakan” ujar Basuki saat itu.

Sampai saat ini, kata Basuki, program struktural atau pembangunan yang masih berjalan dalam rangka pengendalian banjir di Jakarta adalah pembangunan Bendungan Ciawi dan Sukamahi di kawasan Puncak, Bogor.

Sementara program pembangunan sodetan Kali Ciliwung masih menunggu pembebasan lahan oleh Pemprov DKI Jakarta. (*)

https://jateng.tribunnews.com/2020/0...ntar-dari-saya

Judul kepanjangan....