Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah Indonesia mengambil sejumlah langkah terkait ketegangan dengan China di perairan Natuna. Tak hanya menggencarkan patroli, terbaru pemerintah melakukan mobilisasi nelayan ke perairan tersebut.

Ratusan nelayan dari kawasan pantai utara (Pantura) Jawa itu pada Senin (6/1/2020) mendapat arahan langsung dari Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud Md. Dalam arahannya, Mahfud menyampaikan beberapa hal kaitannya dengan ketegangan di Natuna.

"Secara sangat mendadak saya diberitahu bahwa pada pagi hari ini kantor Kemenko Polhukam mendapat kunjungan untuk merespons peristiwa terakhir yang terjadi dan kebijakan pemerintah," kata Mahfud.


Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini menjelaskan di hadapan nelayan, bahwa saat ini perairan Natuna dimasuki kapal-kapal pencuri.

"Itu Natuna sekarang dimasuki oleh kapal-kapal pencuri ikan. Artinya mengambil secara ilegal. Kalau mengambil secara ilegal itu kan artinya mencuri," tegasnya.

[table][tr][td]Pilihan Redaksi
Seteru di Natuna, Berapa Besar Anggaran Militer RI dan China?
Natuna Diklaim China, Jokowi: Kedaulatan Tak Bisa Ditukar!
[/td]
[/tr]
[/table]


Padahal, perairan tersebut secara hukum internasional dinyatakan sah milik Indonesia. Hanya Indonesia yang boleh mengeksploitasi dan mengeksplorasi perairan tersebut.

Oleh sebab itu, Mahfud melanjutkan, pemerintah mengambil keputusan dengan tegas. Pertama, negara lain tidak boleh masuk ke situ tanpa izin dari pemerintah Indonesia.

"Kalau masuk berarti melanggar hukum dan kita usir. Itulah pernyataan pertama kita, bahwa itu daerah kedaulatan kita, dan kedaulatan harus dijaga oleh kita bersama sebagai bangsa," serunya.

Adapun kebijakan turunan dari keputusan tersebut yakni melakukan mobilisasi nelayan. Pada tahap awal ini, 120 nelayan dari Pantura Jawa dikerahkan.

"Mungkin pada gilirannya dari daerah daerah lain di luar Pantura. Untuk beraktivitas kekayaan laut mencari ikan, dan sebagainya, di sana," tandasnya.

Dia berpesan kepada para nelayan, langkah ini bukan hanya menggunakan hak warga negara untuk beraktivitas di perairan Natuna. Lebih dari itu juga sebagai bentuk bela negara.

"Nah saudara nanti akan selain saudara menggunakan hak saudara sebagai warga negara, juga menggunakan kewajiban saudara untuk turut membela negara, menunjukkan bahwa ini milik kami," pungkasnya.


sumur

bisa dilihat dari omongan mahfud, ini reaksi kebakaran jenggot pemerintah karena kapal cungkok ga mau pergi dari natuna utara meski udah dikirim 5 kri disana