Suara.com - Berawal dari hujan yang mengguyur wilayah Jabodetabek khususnya sejak Selasa 31 Desember 2019, bersama beberapa kawasan sekitarnya, ibu kota Jakarta kembali harus dikepung banjir pada hari pertama 2020. Curah hujan kali ini sendiri di beberapa kawasan terkait memang disebutkan tinggi, tapi penyebab banjir Jakarta bukan hanya itu.

Masalah pengelolaan atau penataan kota dan lingkungan di wilayah DKI Jakarta sendiri misalnya, termasuk yang masih menjadi sorotan. Begitu pula dengan upaya penanganan yang sudah sempat berjalan, seperti naturalisasi atau normalisasi sungai. Masalahnya, sebagaimana antara lain diutarakan pakar lingkungan hidup Tarsoen Waryono, sudahlah pemanfaatan ruang (lewat bangunan) di DKI mencapai 90 persen, program normalisasi sungai sendiri tahun lalu (2019) malah dihentikan.

Lantas, apa lagi yang salah, dan apa kira-kira yang harusnya dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta, juga pihak terkait lainnya, termasuk juga masyarakat, sehubungan masalah banjir yang seakan sudah menjadi "bencana rutin" ini? Berikut petikan wawancara Suara.com dengan Dr Ir Tarsoen Waryono yang juga adalah Kepala Prodi Geografi Universitas Indonesia (UI), baru-baru ini:

Diterpa hujan berjam-jam, Jakarta dan sekitarnya kembali dilanda banjir cukup parah. Apa memang karena faktor lingkungan dan penataan kota? Bisa sedikit dijelaskan?

Tadi saya habis berkoordinasi dengan Kepala Balai DAS Ciliwung-Cisadane, ternyata bahwa banjir yang terjadi secara regional memang diakibatkan curah hujan yang mendekati ekstrem. Hujan semalaman, walaupun tidak besar, tetapi semuanya itu mengguyur dan arahnya ke Jakarta. Jadi, Jakarta itu disuplai oleh: satu, Sungai Ciliwung; kedua, Grogol, Pesanggrahan dan Krukut; kemudian Kali Angke juga; dan mungkin dari sebelah timur itu Cipinang dan Buaran, itu cukup besar juga. Dan hulu-hulunya itu ada di dekat Depok dan Bogor, sebagai penyuplai.

Tetapi kalau kita lihat Kali Ciliwung di Katulampa ketinggiannya itu lebih dari 150, bahkan mendekati 200 cm, ternyata Ciliwung Depok tidak juga mengkhawatirkan. Karena di sekitar antara perbatasan Kabupaten Bogor dan Depok tidak ada masalah, kemudian GDC (Depok) tidak ada masalah, Jembatan Panus (Depok) juga nggak ada masalah, sampai batas antara DKI dengan Depok juga tidak ada masalah.

Cuma memang, ada sebagian di dekat Ciliwung, ada tanah yang longsor dan ada rumah yang kena reruntuhan. Di Pesanggrahan dan Grogol sama Krukut, itu semuanya daya tampung sungai sudah tidak mampu lagi. Jadi itu airnya keluar dari badan sungai; tetapi tadi pagi sudah surut.

Nah, yang menjadi kendala adalah sampah. Sampah itu menjadi bagian yang tidak bisa terelakkan. Itu yang menjadi catatan di Kota Depok. Dan ada banjir-banjir yang sifatnya sementara, seperti Situ Rawa Besar, di sebelahnya itu Situ Pladen; itu merendam jalanan, tapi sifatnya sementara. Dan jalan masuk ke Beji juga terendam sampai sekarang, karena (air) tidak bisa meresap ke dalam tanah.

Tapi sebenarnya, apakah memang banjir sudah sama sekali tak bisa dihindari oleh warga Jakarta dan sekitarnya? Kenapa?

Menurut saya bisa dihindari. Cuma kan, (itu) pemerintah yang harus melakukannya. Sebab DKI Jakarta itu ada pada dua posisi. Posisi pertama ada pada daerah kikisan, ketinggiannya itu lebih dari 7 meter di atas permukaan laut; dan posisi kedua 7 meter ke arah bawah. Bahkan dari 7 meter itu ada dua: di atas 3-7 meter dan di bawah 3 meter. Bahkan ada yang min meter, artinya di bawah permukaan laut yang akibat subsidence artinya amblasan, itu daerah yang terendam, dan itu menyusur dari Jakarta ke arah timur ke Pulogadung sampai ke Bekasi. Dan itu adalah daerah yang tergenang. Apalagi yang namanya Pulogadung, "pulo" artinya pinggirannya air itu muncul. Apalagi Rawasari, Kelapa Gading, itu daerah rendaman semua. Jadi memang kalau mau diatasi, satu-satunya jalan rumah harus dikurangi.

Intensitas pemanfaatan ruang betul-betul harus 30 persen. Saya yakin itu tidak akan banjir. Sekarang berapa intensitas pemanfaatan ruang? Itu sudah 90 persen; jadi 60 persen itu penyebab banjir. Itu sebenarnya yang menjadi permasalahannya. Jadi daya tampung sudah tidak mampu, daya dukung juga sudah tidak mampu. Daya dukung itu kemampuan tanah dalam menyerap air, di dalam menahan air. Tetapi kalau daya tampung, itu menampung air. Nah, (karena) itu mestinya di DKI Jakarta normalisasi dan naturalisasi (sungai) harus dilakukan.

Apakah program normalisasi sungai dan naturalisasi dalam program Pemprov DKI saat ini belum ada kemajuan?

Normalisasi dan naturalisasi itu sudah dilakukan, akan tetapi pada 2019 dihentikan, karena alasan politik bahwa Gubernurnya (Anies Baswedan) tidak mau menggusur. Kalau itu (normalisasi sungai dan naturalisasi) dilakukan, saya yakin kalau sekarang banjirnya 100 cm, barangkali hanya 50 cm. Nah, itu baru dilakukan kurang lebih di bawah 50 persen (dari) total rencana yang ada. Jadi kalau itu dilakukan lagi, saya rasa akan aman.


Apakah Anda juga melihat tidak ada kemajuan dalam penataan kota dan lingkungan, terkait persoalan ini? Atau sudah ada?

Kemajuan ada, tapi ya, bergerak di tempat. Artinya, apa yang dirancang untuk membenahi Jakarta bebas dari banjir, salah satu contoh tahap pertama itu adalah normalisasi dan naturalisasi, ternyata dihentikan. Yang kedua, membuat selokan-selokan. Selokan dibuat bagus, kedalamannya bagus dan lebarnya cukup, memiliki daya tampung, akan tetapi dia tidak berpikir bahwa di dekat Tanjung Priok amblesan tetap jalan dan air laut naik. Tidak pernah ada pemikiran yang arahnya ke sana. Mestinya kembali dari dasar, bahwa DKI Jakarta pada tahun 1800, itu memiliki ketinggian di bibir pantai itu lebih dari 3 meter. Sekarang (ketinggian) sama dengan pantainya, bahkan ada yang di bawah.

Jadi, DKI Jakarta kalau mau normal, tidak banjir, harus diuruk (timbun). Berapa ketinggiannya? Ya, minimal 3 meter. Tetapi siapa yang mau nguruk? Gunung mana yang harus dipindahkan? Nah, memang (ada) banyak teori, seperti Belanda membuat dam, (itu) adalah sebuah teori yang memang harus dipraktikkan.

Nah, permasalahan-permasalahan seperti ini yang tidak dibahas secara komprehensif dan secara regional, sehingga bertabrakan antara Pemprov DKI Jakarta dengan KKP, kaitannya dengan reklamasi pantai. Reklamasi pantai dibuat, tetapi daerah-daerah yang kumuh di kawasan Tanjung Priok tidak pernah diperhatikan. Itu sebenarnya.

Kalau menurut saya, DKI Jakarta (harusnya) hentikan membangun mal dan gedung-gedung lain, dan lakukan membuat tandon air. Buat situ-situ atau waduk. Karena apa? Kelapa Gading yang tadinya itu tandon air, sekarang sudah dibangun. Harus ada penggantinya, itu yang harus dilakukan.

Situ-situ itu harus dihidupkan. DKI Jakarta situ cukup banyak, tapi kecil-kecil, ada 48 totalnya. Kalau itu dihidupkan, saya rasa mampu menampung. Situ-situ itu jalan, hanya penampungan, tetapi tidak disalurkan. Nah, kalau di Depok, ada 26 situ. Ternyata situnya ini dibiarin, bahkan terancam untuk diuruk untuk jadi permukiman.

Jadi, yang sudah dilakukan Pemprov DKI sejauh ini, apakah bisa dinilai belum cukup? Apa yang kurang?

Sebenarnya semuanya sudah siap semua (termasuk dalam penanganan banjir, alat dan sebagainya). Bahkan kemarin yang banjir itu disedot pakai branwir (pemadam kebakaran) itu sudah di luar, ibaratnya "gunting untuk memotong pakaian digunakan untuk memotong kawat", kira-kira seperti itu.

Tapi sebenarnya, harus ada penataan ulang. Di DKI Jakarta itu intensitas pemanfaatan ruang yang sudah 90 persen, bagaimana caranya dikurangi menjadi 30 persen. Ya, rumah-rumah kecil itu digabung menjadi apartemen/rusun. Ya, yang ada mereka nggak mau, karena apartemen bukan kepemilikan. Alasannya seperti itu. Padahal Pak Jusuf Kalla sudah menyatakan bahwa rumah kecil-kecil itu (harusnya) menyatu menjadi satu di apartemen, dan akan ada ruang terbuka.

Lantas, seberapa perlukah kerja sama dengan pemerintah daerah lain untuk membenahinya, dan peran Pemerintah Pusat? Ataukah kelihatannya ada masalah selama ini? Dalam hal apa saja terutama?

Nah, sekarang kaitannya dengan pengelolaan DAS (daerah aliran sungai), itu sekarang menurut saya kacau. Kacaunya begini. Dulu satu DAS satu manajemen, sekarang satu DAS diserahkan kepada provinsi dan dibagi-bagi. Contoh Ciliwung, ada Korwil Ciliwung Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kota Depok, dan DKI Jakarta. Nah itu, yang tadinya satu DAS satu manajemen, sekarang satu DAS ada empat manajemen. Mengkoordinasikan empat manajemen bukan hal yang mudah, tapi kalau satu manajemen relatif mudah. Itu masalahnya yang kacau. Yang satu manajemen saja belum tuntas, sekarang diubah lagi.

Nah sekarang, nyatanya seperti Jawa Barat, sudah ngeblok masing-masing; Korwil punya bagian minta anggaran, apa yang dikerjakan. Padahal yang namanya DAS itu (melibatkan) hulu, tengah dan hilir. Hulu harus jadi hutan, minimal 30 persen; di tengah harus dijaga, bahwa pemanfaatan ruang harus 30 persen; di hilir juga harus dijaga karena air itu harus cepat ke laut. Tetapi banyak perumahan, tandon airnya tidak efektif, nah itu yang menjadi kendala. Sehingga terus-menerus, seperti Ciliwung yang harusnya air baku air bersih, sekarang airnya tidak bisa dimanfaatkan, karena yang datang itu sampah. Karena dari pinggiran-pinggiran sungai yang ada saluran air membawa sampah.

Bagaimana dengan warga masyarakat, peran apa yang perlu ditekankan? Jika imbauan atau aturan (misal soal sampah) juga belum bisa berjalan maksimal, apa yang bisa memaksimalkannya?

Warga harus waspada, siaga; itu yang harus dilakukan khususnya di daerah yang sering banjir. Dari awal harus mitigasi, dan itu kaitannya dengan RT, RW dan kelurahan harus siap siaga.

Soal aturan sampah, sebenarnya ada warga yang sudah sadar, dan ada warga yang belum sadar. Ini kelihatan sekali. Saya sering lihat kalau berangkat kerja, ada orang naik motor bawa bungkusan sampah, dia mau buang ke mana nggak tahu. Ini ciri orang yang sadar tapi (juga) tidak sadar. Dia sadar rumahnya agar bersih, tapi dia nggak sadar kalau buang sampah itu ke sungai berdampak besar.

Harus dilakukan sosialisasi. Kalau sudah sosialisasi tetap tidak berubah, menurut saya perlu ada penegakan aturan yang tegas dan tindakan yang tegas. Contoh di Singapura, ketahuan orang yang buang sampah sembarangan, hari pertama diperingati, dia didata. Begitu ketahuan lagi orang itu buang sampah sembarangan, maka dia dikurung. Begitu yang ketiga ketahuan lagi, dia dikasih pakaian tukang sampah dan disuruh bekerja dua hari membersihkan sampah. Dengan begitu orang akan jera.

Jadi kalau kondisinya masih tak berubah, kalau ada cuaca ekstrem misalnya, banjir akan tetap parah ya?

Hujan ekstrem itu milik Tuhan, kita tidak bisa apa-apa. Kalau hujan gede, daya tampungnya untuk mengalirkan juga harus gede, (makanya) jangan dibuangin sampah. Jangan kita mengharapkan hujan ekstrem direm, itu nggak bisa, karena itu miliknya Tuhan.

Ya, soal (cuaca) ekstrem itu, Tuhan yang mengatur. Apa kita bisa mengatur Tuhan? Ya, nggak bisa. Karena kronologisnya itu, angin di wilayah Khatulistiwa apakah dari utara atau selatan, sekarang banyak dari selatan menuju ke Khatulistiwa atau dari utara menuju Khatulistiwa, dan ternyata ada belokan angin di udara yang di atas Pulau Jawa, bahkan lebih ekstrem lagi di atas Jabodetabek. Buktinya malam tahun baru kemarin, pawang hujan itu kalah semua. Biasanya hujan dari Jakarta bisa "dipindah" oleh pawang hujan ke Depok atau Bekasi, tapi (saat itu) ternyata nggak bisa.

Lalu, kondisi ideal seperti apa sebenarnya yang dibutuhkan Jakarta dan sekitarnya agar tidak atau jarang terkena banjir lagi?

Sebenarnya kalau kita bicara Ciliwung, itu ada 5 faktor penyebab banjir Jakarta. Pertama bahwa Jakarta membentuk aluvial (jenis tanah yang terbentuk karena endapan) dari 13 aliran sungai, dengan ketinggian elevasi yang di datarannya itu rendah, kurang dari 3 meter. Itu harus diperbaiki. Bagaimana caranya? Harus diuruk. Rumah harus dikurangi. Bagaimana cara mengurangi rumah? Bikin apartemen, dan orang harus mau membayar dan beli apartemen. Tetapi orang kita belum saatnya seperti itu, itu yang menjadi masalah.

Terus yang kedua, kalau musim hujan banjir, tergenang; kalau kemarau kekeringan air. Nah, ini harus menghidupkan situ-situ atau tandon air. Harus dihidupkan dan disalurkan agar bisa menyuplai air tanah. Ketiga, di daerah hulu Ciliwung itu ada lahan kritis lebih dari 3.000 hektare, itu harus ditanami pohon. Orang tidak boleh lagi 100 persen menanam sayur, harus kombinasi. Itu ada 3.000 hektare lebih.

Begitu turun ke bawah lagi, daerah dataran banjir di Jakarta, kita itu bingung. Intensitas pemanfaatan ruang, artinya tanah yang dipondasi, itu 90 persen. Air tidak bisa menyerap. Semuanya dibeton, diaspal, airnya bingung. Nah, airnya (yang) bingung itu merendam Jakarta. Ditambah dengan di depan itu air lautnya naik, ada banjir rob yang sebulan itu 2 kali yang besar. Harian itu ada tapi tidak besar, tapi kalau bulan mati dan bulan terang itu bisa mencapai 1,5 meter. Air lari ke daratan.

Airnya rob, hujannya deras, jadi airnya tidak bisa ke mana-mana. Ke laut tidak bisa, ditahan oleh air laut, mau turun juga sulit, akhirnya merendam Jakarta. Itu permasalahannya, jadi sangat komprehensif. (Solusinya) Tidak bisa DKI Jakarta saja diucek-ucek, tapi di hulunya juga harus dibenahi.

Konon, jika ibu kota RI jadi pindah, banjir juga mungkin masih akan tetap dirasakan warga, baik di lokasi ibu kota baru itu sendiri maupun kelak di Jakarta. Menurut Anda?

Iya, saya kira akan tetap begitu.

https://www.suara.com/wawancara/2020...dak-dihentikan

Jadi jelas, banjir di Jakarta ini memang karena baiknya si yaman.

Normalisasi sungai dihentikan, malah bacot soal naturalisasi, yg juga nggak ada hasilnya.

Coba klo si yaman becus menyelesaikan normalisasi sungai, pasti DKI nggak akan separah ini banjirnya.

Anggaran banjir 500 miliar disunat, malah buang2 duit buat formula EEK

Benar2 biadab!