TRIBUNNEWS.COM - Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menilai metode penanganan banjir normalisasi atau naturalisasi hanya sebuah istilah.

Intinya, sungai harus dilebarkan sehingga volume air yang dikirim dari hulu tidak tumpah melebihi batas tanggul sungai.


"Mau naturalisasi mau normalisasi sama semua. Sungai tetap butuh dilebarkan (supaya tidak banjir lagi)," kata Basuki di Kantor Kemenko Kemaritiman dan Investasi, Jakarta Pusat, Jumat (3/1/2020).

Banjir di sejumlah daerah Jakarta dan sekitarnya akibat debit air yang terlalu tinggi terlebih saat musim hujan.

“Pelebaran sungai supaya penampung air lebih banyak," papar Basuki.

Di sisi lain, Basuki menolak debat yang ditantang Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait metode pengelolaan sungai.

"Saya tidak mau debat. Saya tidak dididik untuk debat," ucap Basuki lagi.



Sebagaimana diketahui, sebelumnya terjadi silang pendapat antara Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan soal penyebab banjir di Jakarta, usai diguyur hujan lebat belasan jam.

Dalam konferensi pers di kawasan Monas Rabu (2/1/2020), Basuki mengatakan dari total 33 kilometer panjang kali Ciliwung, baru 16 kilometer saja yang sudah dinormalisasi.


Alhasil, panjang kali yang belum dikerjakan normalisasi berdampak pada luapan permukaan air hingga menggenangi wilayah sekitarnya.

Menurut Basuki harus diskusikan sisa panjang sungai yang belum dinormalisasikan itu. Termasuk kali Pasangrahan yang menuju Banjir Kanal Timur.

Mendengar pernyataan tersebut, Anies yang berada di sebelah Basuki lalu menyanggah.

Menurut dia, selama tak ada pengendalian aliran air dari Selatan, maka upaya apapun yang dilakukan Jakarta untuk mengatasi limpahan air itu tidak mungkin bisa berdampak signifikan.

"Mohon maaf pak menteri saya harus berpandangan karena tadi bapak menyampaikan. Jadi, selama air dibiarkan dari Selatan masuk ke Jakarta dan tidak ada pengendalian dari Selatan, maka apa pun yang kita lakukan di pesisir termasuk di Jakarta tidak akan bisa mengendalikan," ucap Anies.

Ia pun mencontohkan wilayah Kampung Melayu yang tetap dilanda banjir pada Maret lalu, meskipun bentangan sungai di wilayah tersebut sudah di normalisasi.

"Artinya, kuncinya itu ada pada pengendalian air sebelum masuk pada kawasan pesisir," jelas dia.