Saat Nelayan Indonesia Diusir dari Perairan Natuna

Beberapa waktu yang lalu, beredar video diusirnya beberapa nelayan Indonesia oleh awak kapal Coast Guard Cina di laut Natuna. Video itu sendiri diunggah oleh Pak Herman, Ketua Nelayan Lubuk Lumbang, Kelurahan Bandarsyah, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna.

Natuna sendiri adalah nama sebuah kabupaten yang terletak di tengah perairan Cina Selatan di Provinsi Kepulauan Riau. Pada sejarahnya, pulau kaya gas alam dan tentu saja kekayaan laut itu, seringkali menjadi wilayah yang diperebutkan.

Pada abad 16, Natuna sebenarnya masuk ke wilayah kerajaan Pattani dan Johor Malaysia. Namun memasuki abad 19, Natuna yang merupakan jalur inernasional tersebut menjadi milik Kerajaan Riau.

Tahun 1956, 11 tahun setelah Indonesia merdeka, delegasi dari Riau menyerahkan beberapa wilayah untuk bergabung menjadi bagian wilayah Indonesia. Saat itu pula, Indonesia langsung mendaftarkannya pada pusat pendataan negara PBB.

Empat tahun setelahnya, yakni tahun 1960, Malaysia mengajukan penelitian akademik yang menyatakan bahwa Natuna harusnya masuk menjadi bagian wilayah Malaysia. Namun, untuk menghindari perebutan yang panjang, maka Malaysia tidak pernah menyinggung kembali masalah Natuna ini.

Lama setelah itu, tiba-tiba tahun 2015, pemerintah Republik Rakyat Cina atau RRC, memasukkan Natuna ke dalam peta negara mereka. Bahkan banyak dari kapal mereka tak segan-segan masuk wilayah perairan Natuna.

Saat Menteri Susi menjabat, diberitakan bahwa semakin hari kapal asing yang masuk perairan Indonesia semakin berkurang. Hal itu sejalan dengan kebijakan Menteri Susi yang rajin menenggelamkan.

Namun sayang seribu sayang, menurut Pak Herman sang Ketua Nelayan, kapal asing Cina dan Vietnam kini kembali lagi bahkan berani mengusir nelayan Indonesia. Masih menurutnya, kapal asing tersebut kembali merangsek setelah seminggu lengsernya Mensteri Susi.

Para nelayan bersaksi bahwa kapal-kapal asing tersebut menebar pukat harimau yang sebenarnya sudah dilarang di Indonesia. Tak hanya itu, bahkan kapal-kapal mereka diawasi dan dikawal kapal Coast Guard milik Cina. Sebuah kapal pengaman lautan milik Cina yang mengusir nelayan Indonesia.

Bukankah ini sebuah penghinaan kedaulatan bagi negeri ini? Kenapa penyelesaiannya seolah tak serius dari pemerintahan kita? Jika pemerintah benar-benar memperhatikan kedaulatan negara ini--sebagaimana mereka sampai rela menyisir terorisme mulai dari kalangan PAUD--kenapa menghadapi masalah ini tak muncul taringnya?

Padahal kejadian ini sudah sangat jelas di depan mata. Bahkan Pak Herman bilang, keberadaan kapal-kapal asing tersebut sudah dilaporkan para nelayan Indonesia. Mana jargon NKRI harga mati itu? Saya harap, pasukan Jum Jumarika juga ikut berisik tentang masalah ini. Agar masyarakat tak menjadi bosan dengan tagihan 1.5T-nya saja.