TRIBUNJATENG.COM- Sri Mulyani menjawab pernyataan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Said Aqil Siradj soal kredit murah 1,5 triliun.

Mulanya, Kyai Said menyebut Negara Republik Indonesia saat ini dikuasai oleh segelintir orang yang hanya punya duit.

ia menyebut koruptor-koruptor di negara ini bisa tenang karena negara dikuasai oleh orang-ornag yang punya duit.

Saiq Aqil Siradj lalu menyebut bahwa Jokowi tidak memiliki uang namun Jokowi didukung oleh orang yang punya duit.

"Sekarang ini yang korupsi triliyunan tenang-tenang saja. Kenapa? Negara ini sekarang sistem yang berjalan negara oligarch.Ini negara dikuasai oleh orang-orang yang punya duit.Atau didukung oleh orang-orang yang punya duit.Pak Jokowi tidak punya duit, Pak Jokowi tidak punya partai karena bukan ketua partai,tapi didukung yang punya duit dan punya partai," katanya.

Kritik Kyai Said disampaikan di depan para tokoh diantaranya, Dr Syeikh Ali Ibrahim Abdallah dan Dr Syeikh Muhammad Hussaini Farraj dari Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir.

Selain itu, sejumlah tokoh agama seperti KH Cecep Abdullah Syahid (Pengasuh Pesantren Al Falah Cicalengka Bandung, Juara Qori Internasional),

Muhammad Luthfi (Ketua DPRD Kabupaten Cirebon), KH Aziz Hakim (Ketua PCNU Kabupaten Cirebon) dan sekitar 10 ribuan jemaah yang hadir di acara Haul ke-6, KH Anas Sirojudin.

Haul digelar di Pesantren Bina Insan Mulia, Cisaat, Dukupuntang, Cirebon, Jawa Barat beberapa waktu lalu.

Sebagaimana diketahui pesantren ini dipimpin Pengasuh KH Imam Jazuli yang merupakan Alumni Universitas al-Azhar, Mesir, juga Alumnus Pesantren Lirboyo Kediri.

Wakil Ketua Rabithah Ma’ahid 6 Islamiyah (Asosiasi Pondok Pesantren se-Indonesia), Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Periode 2010-2015.

"Melarat tidak punya duit jangan berharap jadi Bupati Cirebon, melarat tidak punya duit jangan berharap jadi Gubernur Jawa Barat.

Yang pegang kuasa adalah Oligarch, sekelompok kecil yang punya duit.

Atau didukung orang yang punya duit, paham mboten?," kata Kyai Said dengan suara lantang di hadapan para jamaah haul.

Pimpinan Ormas keagamaan terbesar di Indonesia ini menyatakan para Oligarch itu kebanyakan sudah kaya sejak jaman orde baru.

hanya di jaman orde baru mereka kaya tapi tidak berpolitik karena politiknya Pak Harto dikuasai tentara.

Yang bukan tentara tidak bisa berpolitik hanya mereka kaya saja.

"Nah sekarang di era reformasi bebas ini, uang yang dikumpulkan di era orde baru untuk kepentingan politik.

Jadi jangan harap NU bisa menang selama NU tidak punya uang,

jangan harap NU bisa berkuasa selama tidak punya uang atau didukung oleh orang yang punya uang," katanya.

Menurutnya, Indonesia sebenarnya berada dalam kondisi sangat berbahaya karena negara dikuasai oleh para Oligarch yakni dipimpin oleh sekelompok kecil yang punya uang, yang ashabul maal, kapital.

Maraknya trend ekonomi berbasis teknologi digital yang sedang berkembang pesat di Indonesia juga tak luput dari kritikan Kyai Said.

Ketum PBNU dua periode ini menyebut para pemain di ekonomi digital hanya akan melahirkan kapitalis baru.

"Apalagi nanti dengan bisnis online, digital, Bukalapak, Lazada, apalagi-apalagi? Itu akan melahirkan kapitalis-kapitalis baru.

Ayooo yang punya Bukalapak kira-kira orang Cisaat bukan? Ya bukan.

Yang punya Lazada orang Cisaat bukan?

Yang menguasai online orang Cirebon bukan? Ya bukan.

Akan melahirkan kapitalis-kapitalis baru," katanya.

Kapitalisme ini dinilai Kyai Said sangat tidak memberikan rasa adil kepada Rakyat Indonesia.

Dia juga menyinggung sila kelima dari Pancasila yang menurutnya masih jauh panggang dari api.

"Pancasila yang jauh panggang dari api adalah sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia, adil tidak?

Wong cilik pergi ke pengadilan kalah pasti, walaupun kita benar seribu persen menang ga kira-kira?

Walau pengacaranya pinter tapi tidak punya duit tetap kalah," katanya.

"Mau hutang ke bank wong cilik mau masuk aja pasti ragu-ragu.

Tapi kalau orang kaya yang mau hutang, bank malah yang nawari butuh duit ga?

ada di bank banyak, kalau konglomerat ditawari tapi kalau wong cilik, diperiksa bolak-balik jaminannya, ini namanya sistem oligarch. Faham?," lanjut Kyai Said.

Meski demikian, Kyai Said menyebut organisasi yang dipimpinnya bukan berarti anti dengan para konglomerat.

"Alhamdulillah, NU punya prinsip, NU punya mabda', kita tidak anti konglomerat tapi konglomerat harus nyangking mengangkat kelas menengah.

Kelas menengah harus nyangking kelas kecil, kelas kecil buka lahan kerja-kerja kelas rakyat kecil, faham mboten?," katanya.

Eksploitasi kekayaan alam Indonesia yang berlebihan juga diwanti-wanti oleh Kyai Said.

Menurutnya, ini melanggar apa yang pernah disampaikan junjungan umat Islam, Nabi Muhammad SAW.

"Banyak hal-hal yang dilanggar oleh kita, Rasulullah mengatakan 15 abad yang lalu, tiga hal kekayaan alam tidak boleh dibisniskan;

pertama air, Air tidak boleh dibisniskan sebab air adalah milik seluruh rakyat Indonesia.

Kalau kita beli air kemasan ada harganya 2 ribu atau 3 ribu, niat beli botol atau buat ongkos kirim.

Air sekarang sudah dibisniskan dimonopoli oleh pabrik-pabrik air minum," katanya

Kyai Said mencontohkan di Sukabumi sumber-sumber air yang bersih dan bagus sudah dikuasai asing.

"Yang kedua adalah energi. Apa energi itu?

Gas, minyak, batubara, listrik tidak boleh dibisniskan. Batubara punya kita bersama, minyak punya seluruh rakyat Indonesia, gas juga punya kita bersama," katanya.

"Yang namanya minyak masih dikuasai oleh sekelompok orang mafia minyak, dulu namanya Petral, sekarang dibuabarkan.

Pertamina, yang namanya Pertamina punya anak perusahaan 167 atau 164, itu artinya apa?

Monopoli bisnis di Pertamina oleh orang-orang itu itu saja," lanjut Kyai Said.

Di bidang perbankan, Kyai Said juga mempertanyakan keberpihakan pemerintah untuk membantu rakyat kecil terkait dengan pinjaman modal rendah bunga.

Hal ini mengacu yang dialami PBNU ditawari pinjaman dari Menteri Keuangan Sri Mulyani tapi ternyata bunganya memberatkan.

"Dulu pernah tiga tahun yang lalu Sri Mulyani datang ke PBNU akan mengucurkan kredit ultra mikro sebesar 1,5 Triliun untuk warga NU supaya bisnisnya jalan diutangi, eeeh ternyata bunganya 9 persen

ini sama saja dengan bank.

Kalau betul-betul afirmasi berpihak pada orang kecil seharusnya 3 persen, sampai sekarang belum cair.

Ini kebobrokan pemerintah sekarang, kapitalis baru, oligarki baru," ujar Kyai Said.

Lantas, pernyataan tersebut dijawab oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Sri Mulyani menjelaskan, sudah ada 4 koperasi dibawah naungan PBNU menerima kredit murah senilai Rp 211 miliar.

Namun, masalahnya ketika penyaluran tersebut menyasar pondok pesantren yang butuh pengawasan dari sisi pembukuan layaknya koperasi.

"Masyarakat NU yang masuk dalam koperasi punya sistem pembukuan, kami bisa dukung usahanya. Waktu itu minta kami berikan langsung ke masyarakat melalui pondok pesantren, salurkan ke beberapa individu, tapi tidak bisa pickup karena di level ultra mikro pendampingan penting," ujar Sri Mulyani di kantornya, Jakarta, Kamis (26/12/2019).

Karena itu, lanjutnya, PBNU minta desain penyaluran diubah dan sudah diakomodir Kementerian Keuangan, namun dengan catatan mematuhi rambu-rambu dan tata kelola.

"Investasi harus rollover, bukan hibah seperti PKH. Kalau rollover, kapasitas di level grassroot butuh pendamping dan dukungan untuk mereka dapat dukungan pemerintah melalui akses permodalan," kata Sri Mulyani.

Eks direktur pelaksana Bank Dunia ini menambahkan, kerja sama itu sudah sejak 2017 dengan menyasar 5 hingga 10 juta pengusaha untuk dapat kredit murah.

"Kami buat MoU kepada NU dan ormas lainnya pada 2017. Operasional Rp 1,5 triliun untuk menyalurkan kredit ultra mikro lewat beberapa lembaga," pungkasnya. (*)

https://jateng.tribunnews.com/2019/1...lyani?page=all

Lapak sebelah malah ngutangin