[url]https://megapolitan.kompas.com/read/2019/12/27/08335981/kritik-untuk-fraksi-psi-yang-kembalikan-dana-reses-disebut-pura-pura?page=all#page2 [/url]


Kompas.com - 27/12/2019, 08:33 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta tak henti-hentinya membuat hal baru ketika duduk di bangku legislatif DKI Jakarta. Paling terakhir, anggota partai berlambang bunga mawar ini mengembalikan sisa dana reses yang tidak digunakan ke kas daerah. Namun tindakan ini justru menuai tanggapan kontra dari sesama rekan legislatif di Kebon Sirih. Kembalikan Rp 752 juta Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta Idris Ahmad mengatakan, dari total fasilitas dana reses sebesar Rp 2,44 miliar, Fraksi PSI Jakarta hanya menggunakan Rp 1,68 miliar saja dan memastikan Rp 752 juta sisanya kembali ke APBD. "Sejak awal PSI sudah berkomitmen siap kerja dan siap diawasi. Begitu juga terkait dengan dana reses. Semua uang yang dianggarkan dari APBD kami pertanggungjawabkan. Jika ada sisa, kami kembalikan lagi ke APBD," ucap Idris saat dikonfirmasi, Minggu (22/12/2019) malam.

 Idris menjelaskan, selama rangkaian reses dari tanggal 4 sampai 19 November itu, delapan anggota Fraksi PSI turun ke 102 titik lokasi di Jakarta. Banyak keluhan warga yang didapatkan, mulai dari pelayanan birokrasi yang lambat, pelayanan BPJS kesehatan yang belum maksimal, hingga keluhan warga yang belum mendapatkan Kartu Jakarta Lansia (KJL) meski sudah didata. Sekretariat DPRD DKI sendiri menganggarkan Rp 305 juta bagi tiap anggota DPRD. Mekanisme turunnya dana anggaran reses adalah DPRD memberikan dana sekitar 80 persen atau Rp 224 juta di awal, kemudian sisa dana diberikan setelah anggota dewan menyerahkan laporan kegiatan resesnya. "Dari total Rp. 2.441.085.840 yang disiapkan saya dan kawan-kawan, Fraksi PSI hanya menggunakan Rp 1,68 miliar, antara lain digunakan untuk biaya tenda, kursi, sound system, konsumsi, snack, dan alat tulis," jelasnya. Hemat anggaran Ia menambahkan bahwa di tengah defisit APBD yang terjadi, PSI merasa perlu melakukan penghematan anggaran.

 Apalagi setelah beberapa mata anggaran seperti kegiatan rehabilitasi sekolah dan fasilitas olahraga yang dicoret, Fraksi PSI pun turut menghemat anggaran dan tidak menghabiskan dana reses yang disediakan. "Kita tahu target pendapatan tahun ini tidak tercapai. Tahun ini defisit dan berdampak ke proyeksi APBD tahun depan. Kami harap dana reses yang Fraksi PSI kembalikan bisa membantu agar uang APBD benar-benar bisa tepat sasaran untuk masyarakat," tutur Idris. Sanggahan PDI-P Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PDI-Perjuangan, Ima Mahdiah pun menanggapi pengembalian uang reses yang dilakukan oleh Fraksi PSI ini. Ima mengatakan bahwa pengembalian anggaran tersebut bukan karena PSI berhemat untuk membantu anggaran daerah. Melainkan karena PSI tidak menyelesaikan tugasnya dengan mengunjungi semua titik reses. "Tergantung kalau saya 17 titik harusnya 16 titik. Nah nih mereka permasalahannya (PSI) mengembalikan karena tidak menyelesaikan titik reses yang seharusnya. Jadi kita bedain dulu nih mana yang hemat mana yang pura-pura hemat. PSI ngebalikin karena dia tidak menyelesaikan titik reses, tidak memanfaatkan betul-betul," ucap Ima saat dihubungi Kompas.com, Selasa (24/12/2019). Mantan staf Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok ini mencontohkan, jika seharusnya ada 16 titik reses, maka anggota Fraksi PSI hanya menyelesaikan kurang dari itu. Ada yang hanya 6, 8, hingga 10 titik. Ima mengetahui hal ini ketika menghubungi langsung ke bagian keuangan Kesekretariatan DPRD DKI Jakarta.

 "Belum malah ada beberapa yang kurang bahkan ada yang 6 titik, 8 titik, ada 10 titik saya lihat. Ini kan enggak fair untuk teman-teman DPRD yang sudah 16 titik dibilangnya kita ngambilin uang apa bagaimana kan," jelasnya. Merugikan masyarakat dan DPRD Politisi muda ini justru menilai bahwa tindakan PSI itu membuat nama anggota DPRD DKI Jakarta fraksi lainnya menjadi kurang baik. Hal ini lantaran Fraksi PSI tak menyelesaikan tugasnya dengan mengunjungi semua titik reses, namun menyampaikan ke publik bahwa pengembalian sisa dana reses untuk hemat anggaran. "Ini kan enggak fair untuk teman-teman DPRD yang sudah 16 titik dibilangnya kita ngambilin uang apa gimana kan," ucap Ima. Ima merasa dirugikan karena publik akan menilai bahwa anggota DPRD DKI lainnya yang bukan Fraksi PSI menggunakan uang reses untuk kepentingan pribadi. Padahal, memang keseluruhan anggaran digunakan untuk bertemu masyarakat atau konstituen di daerah pilihnya. "Makanya saya kenapa bicara, kita banyak yang 16 titik bahkan lebih dari 16 titik tiba-tiba disangkanya kita ngambilin uang reses. Padahal mereka sendiri yang tidak menyelesaikan. Sama sekali kita enggak ada bagi-bagi uang atau gimana ya memang dibutuhkan tenda, sound system, makanan. Saya setiap turun reses mengundang 200-300 orang," ungkap Ima. Selain membuat nama anggota DPRD DKI lain menjadi kurang baik, sikap PSI ini juga merugikan masyarakat.