Bikin Sri Mulyani Waswas, Radikalisme Bisa Berdampak ke Ekonomi RI
Jakarta - Isu radikalisme masuk ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tengah jadi sorotan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Sri Mulyani tak hanya sekali menyinggung soal radikalisme ini.

Seperti halnya dalam acara 'Perempuan Hebat untuk Indonesia Hebat' yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Idelogi Pancasila (BPIP) kemarin (22/12/2019), Sri Mulyani mengungkapkan awal mula munculnya gerakan radikalisme di Kemenkeu.

Sri Mulyani mengatakan, radikalisme ini pertama kali muncul dipicu kontestasi pemilihan presiden atau Pilpres 2019.

"Menjelang pemilu kemarin karena salah satu kontestasi itu menggunakan politik identitas, ini menyebabkan banyak sekali rembesan kepada para birokrat kita meskipun seharusnya netral tapi mereka punya aspirasi politik, itu satu," kata dia di Ritz-Carlton, Pacific Place, Jakarta Selatan, Minggu (22/12/2019).

Kedua, masalah radikalisme muncul karena topik-topik yang berkaitan dengan Kemenkeu menjadi bahan komoditas politik. Terutama, mulai dari pajak, utang, belanja, hingga belanja infrastruktur.

Selanjutnya, muncullah eksklusivitas di lingkungan Kemenkeu. Mereka menjadi terkotak-kotak.

"Di Kemenkeu sama mungkin seperti di masyarakat muncul praktik-praktik untuk melaksanakan ajaran agama cenderung lebih eksklusif. Jadi itu apakah dalam bentuk penampilan, apakah dalam bentuk kekhusyukan dan dalam kekelompokan," terangnya."Ini menyebabkan ketegangan karena kemudian muncullah bahwa yang kelompok ini tidak bergaul dengan kelompok yang lainnya," imbuhnya.

Menurut Sri Mulyani, intolerasnsi merupakan pangkal dari radikalisme."Kalau semakin nggak toleran, lama-lama eksklusif, intoleran dan paling ujung jadi radikal," katanya.

Perasaan era presiden sebelumnya ga booming radikalisme dkk.




ganti aja menkeunya sama yang berani dan ngerti kondisi rakyatnya.